1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer T.A. 2017

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Ditjen Badilmiltun telah mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis untuk Panitera di lingkungan Peradilan Militer sejak tanggal 17 - 19 Mei 2017 di Hotel Arjuna, Yogyakarta. Acara dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. pada hari rabu malam, 17 Mei 2017 tepat pukul 19.00 Wib. Pada kesempatan tersebut Dirjen Badilmiltun berpesan agar para peserta yang berjumlah 35 orang berasal dari semua satuan kerja Pengadilan Militer seluruh Indonesia, harus serius dan fokus dalam mengikuti setiap sesi materi yang diberikan oleh para narasumber selama kegiatan berlangsung sehingga dapat mengambil ilmu dan pelajaran penting demi meningkatkan pengetahuan dan penerapannya di satuan kerja Pengadilan Militer masing-masing. Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan pembekalan oleh Dirjen Badilmiltun dan sesi materi tentang Sosialisasi Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Pada keesokan harinya, Kamis tanggal 18 Mei 2017, dilaksanakan sesi I yang berisi tentang Teknik Pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) dan produk-produk Kepaniteraan oleh narasumber Mayor Chk Abdul Rochim, S.H., M.H. hingga memasuki waktu siang hari. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi Materi ke II tentang Kode Etik Panitera dengan narasumber Dr.H. Teuku Ilzanor, S.H., S.E., M.Hum dilanjutkan dengan sesi materi ke III tentang Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Militer yang disampaikan oleh Kolonel (Purn) Jacob Luna Sumuk, S.H. dan diakhiri sesi ke IV tentang Integritas Panitera Ditinjau dari Mental Kejuangan Prajurit TNI oleh Kolonel Sus Dr. H. Muhammad Kemalsyah, S.Ag.

Pada Bimtek Panitera Militer ini diadakan pre-test kepada peserta yang dilakukan sebelum sesi materi dimulai untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta sebelum mengikuti sesi pemberian materi dan pada hari Jumat, 19 Mei 2017 dilaksanakan post-test kepada para peserta setelah mendapatkan berbagai materi dari kegiatan ini. Setelah sesi evaluasi yang disusun oleh para peserta dan dibacakan oleh satu orang perwakilan peserta, kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Militer T.A. 2017 pun secara resmi ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Kolonel Chk Agung Iswanto, S.H., M.H. pada pukul 10.00 Wib.

Demikian kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Militer T.A. 2017 yang dilaksanakan oleh oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer. Secara keseluruhan acara berjalan dengan lancar, semua peserta juga mengikuti kegiatan dengan serius dan khidmat sehingga diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan setiap peserta untuk dapat diterapkan dan dikembangkan pada satuan kerja Pengadilan Militer masing-masing demi meningkatkan kinerja, pelayanan dan kemajuan lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia. (drm).


19 Mei 2017

Surat Edaran Tentang Penulisan Nama Gelar dan Kesarjanaan Dirjen Badilmiltun


Berikut disampaikan Surat Edaran Tentang Penulisan Nama Gelar dan Kesarjanaan Dirjen Badilmiltun Nomor 711/Djmt/SE/5/2017 yang merunjuk pada Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/219-33/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penambahan Gelar Agama dan Kesarjanaan, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala/Ketua Satuan Kerja Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengenai penulisan nama dan gelar kesarjanaan Dirjen Badilmiltun berkaitan dengan penandatanganan surat-surat yang menjadi kewenangan Dirjen Badilmiltun sebagai berikut : 

Format lama :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara


Mulyono, S.H., S.IP., M.H. 

Mayor Jenderal TNI 


Format baru : 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. 

Mayor Jenderal TNI 


Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Edaran melalui tautan berikut ini : http://www.ditjenmiltun.net/suratedaran711DjmtSE52017.pdf

(@x_cisadane)


18 Mei 2017

Pemberitahuan Lanjutan Tempat Pelaksanaan Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua di lingkungan peradilan TUN

Berikut kami sampaikan pemberitahuan lanjutan perihal tempat dan waktu pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk menjadi Wakil Ketua di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Silahkan unduh link dibawah ini untuk informasi selengkapnya :

*Suratnya


15 Mei 2017

Pemberitahuan Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat Otomatis 

Jakarta-Humas : Jum’at 15 Mei 2017. Menindaklanjuti surat kami tanggal 8 Mei 2017 Nomor : 29/Bua.2/Kp.04.1/5/2017 perhal petunjuk cetak Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Otomatis periode April 2017. Bersama ini disampaikan daftar nominatif Kenaikan Pangkat Otomatis periode April 2017 sejumlah 1.403 (seribu empat ratus tiga) orang yang telah mendapat Persetujuan Teknis Badan Kepegawaian Negara (daftar nama terlampir). 

Beserta surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 31/Bua.2/Kp.04.1/6/2017 tentang daftar nominatif Kenaikan Pangkat Otomatis yang ditujukan Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh file pengumuman melalui tautan berikut : 

  1. Surat KPO : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_KPO.pdf
  2. Lampiran : http://www.ditjenmiltun.net/Lampiran_Surat_Batch_1.xls.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


12 Mei 2017

Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Pembayaran Biaya Mutasi Tahun 2017 

Jakarta-Humas : Jum’at 12 Mei 2017. Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 14/BUA/KP.01.2/2016 Tanggal 4 Februari 2016 tentang persyaratan pembayaran biaya mutasi jabatan strukturah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dan surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 238/Bua.2/07/5/2017 tentang kekurangan persyaratan pembayaran biaya mutasi TA 2017, yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia. Bersama ini dilampirkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Pembayaran Biaya Mutasi Tahun 2017. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_pmeberitahuan_kekurangan_biaya_mutasi.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


12 Mei 2017

Evaluasi SAKIP

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di 4 Lingkungan Peradilan, diminta Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama.

Selanjutnya hasil evaluasi SAKIP yaitu Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dikirimkan ke masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama dan tembusan kepada : 

  1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
  2. Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi paling lambat tanggal 22 Mei 2017

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Evaluasi_Sakip.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 Mei 2017

Rapat Pembahasan Panjar Biaya Perkara Berbasis Elektronik (E-SKUM)


Jakarta-09 Mei 2017, Bertempat di ruang Rapat Besar lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara bersama-sama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI dan Tim dari Pengadilan TUN Jakarta melaksanakan rapat pembahasan mengenai Panjar Biaya Perkara berbasis Elektronik (E-SKUM yang dihadiri oleh Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.( Dir. Binganismin Diltun), Emie Yuliati, SE., ME. (Kasubbag Data, BUA), Didik Hari Wasito S.H., M.H. (Panitera PTUN Jakarta), Enrico Simanjuntak, SH., MH. (Hakim Yustisial), Juwan J. Alfauz (Kasub Pelaksanaan Anggaran IA), Ambar Sri Susilowati, SH., MH. (Kasubdit Binmin Diltun), Yuda Aji Wibawa, SH., MH.(Kasi Statdok), Djoko Purnomo, SH., MH.(Kasi Tata Kelola), Sudiyono, SH. (Kasi Bimbingan dan Monitoring), Murti Handayani (Staf Perkara PTUN Jakarta), Bagus Nurhadi (PTUN Jakarta), Muhammad Indra (Staf Perencanaan), Fiqhi Hanief, A (Staf BUA), Nita Setyaningrum, S.T, M.Si. (Staf Kasi Statdok) dan Hilda Riandini, A.Md (Staf Kasi Bimbingan dan Monitoring).

Rapat dimulai dengan pemaparan oleh Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.(Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN ). Direktur memaparkan kondisi yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan Panjar Biaya Perkara di peradilan TUN serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penentuan panjar biaya perkara dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Direktur juga menyampaikan kondisi yang diharapkan yaitu adanya keseragaman dalam penghitungan komponen panjar biaya perkara serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan besaran panjar biaya perkara. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi aplikasi E-SKUM (elktronik- Surat Kuasa Untuk Membayar) yang dipresentasikan oleh  Juwan J. Alfauz. (Kasub Pelaksanaan Anggaran IA). Peserta yang hadir dalam forum diskusi tampak antusias membahas dan merumuskan point-point untuk bisa menyusun parameter dari panjar biaya perkara. Dalam kesempatan tersebut, bapak Didik Hari Warsito S.H., M.H. (Panitera PTUN Jakarta) ikut memberikan masukan terkait panjar biaya perkara yakni; tentang ketentuan biaya panjar, rumusan penghitungan biaya perkara serta standarisasi dalam ketentuan biaya ATK.

Dengan diadakan rapat Pembahasan Panjar Biaya Perkara Berbasis Elektronik (E-Skum) ini diharapkan kelak terciptalah keseragaman dalam penghitungan komponen panjar biaya perkara serta adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap para pencari keadilan. Direncanakan dalam waktu dekat penghitungan panjar biaya perkara di lingkungan peradilan TUN  sudah berbasis elektronik (E-SKUM) agar layanan bagi para pencari keadilan lebih prima .(hr)


09 Mei 2017

Pengumuman Petunjuk Cetak SK Kenaikan Pangkat Otomatis Periode April 2017

Berdasarkan surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 29/Bua.2/Kp.04.1/5/2017 perihal petunjuk cetak SK kenaikan pangkat otomatis periode april 2017 telah di setujui oleh BKN. Penggunaan modul cetak surat keputusan kenaikan pangkat otomatis dapat di unduh pada https://goo.gl/EgAR4d

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Lampiran Suratnya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Petunjuk_Cetak_SK_Pangkat_Otomatis.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Mei 2017

Jadwal Pelaksanaan Penulisan Makalah Dan Wawancara Seleksi Terbuka
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Japati) Madya Dan Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2017

Jakarta-Humas : Senin 08 Mei 2017. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Nomor : 05/Pansel/Japati/05/2017 tanggal 08 Mei 2017. Bagi peserta yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017, kami lampirkan Jadwal Pelaksanaan Penulisan Makalah dan Wawancara Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Lampiran Jadwalnya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Pengumuman_Jadwal_Penulisan_Makalah_dan_Wawancara_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


05 Mei 2017

Pemanggilan Peserta Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua di lingkungan peradilan TUN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor : 42/KMA/SK/IV/2015, tertanggal 10 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/ Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan di Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, maka Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN akan menyelenggarakan seleksi Calon Wakil Ketua Pengadilan tingkat Pertama.

Adapun materi yang akan diuji sebagai berikut:

1. Kepribadian (Integritas, Visi, Misi dan Wawasan)
2. Kemampuan Teknis Peradilan
3. Manajerial dan Kepemimpinan 
4. Administrasi Perkara
5. Pedoman Pengawasan
6. Hukum Materil Peradilan TUN
7. Pedoman Perilaku Hakim
8. Administrasi Umum dan Manajemen 

Waktu dan Tempat pelaksanaanya akan diberitahukan menyusul. Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh link dibawah ini :

*Suratnya




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner01.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1444
mod_vvisit_counterYesterday1643
mod_vvisit_counterThis week10367
mod_vvisit_counterAll days4822681

We have: 20 guests online
Your IP: 54.225.28.32
 , 
Today: Jun 29, 2017

peraturan-button