1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DITJEN APPS




Peradilan Tata Usaha Negara


PDFCetakE-mail

Kamis, 13 April 2017

Kegiatan Rakor Ditjenmiltun TA 2017 di Berastagi, Sumatera Utara

Sesuai surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96/Djmt/Kep/2/2017 tanggal 10 Februari 2017, jajaran Ditjen Badilmiltun mengadakan rapat koordinasi (rakor) Tahun Anggaran 2017 di Hotel Sibayak Internasional, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rakor kali ini mengambil tema tentang: “Dengan Rapat Koordinasi TA 2017, Ditjen Badilmiltun MA RI Siap Menuju Program Akreditasi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung”. Kegiatan rakor diadakan selama 3 (tiga) hari, mulai dari tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 7 April 2017, dengan peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, terdiri dari 18 (delapan belas) orang dari jajaran Peradilan Militer dan 19 (sembilan belas) orang dari Peradilan Tata Usaha Negara yang semuanya dibiayai dari DIPA Ditjen Badilmiltun, selebihnya terdapat 5 orang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai peninjau atas biaya sendiri dalam kegiatan rakor tersebut.

Acara dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Mayjen TNI Dr, Mulyono, S, H.,S.IP., M.H, dan kemudian beliau memberikan pemaparan tentang pentingnya program akreditasi reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Badilmiltun sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan citra peradilan yang agung sesuai cetak biru (blue print) pembaruan peradilan. Dalam hal tersebut ditekankan pentingnya nilai-nilai kepemimpinan (leadership) untuk menunjang pelaksanaan tupoksi badan peradilan. Secara khusus ditekankan mengenai signifikansi aspek SDM berbasis kompetensi, mulai dari rekrutmen sampai dengan promosi dan mutasi dalam menghasilkan layanan badan peradilan (output) yang berkualitas, prima, dan profesional. Selanjutnya, Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Ibu Jeanny H.V. Huturuk, S.E., Ak.,M.M., C.A., memberikan pemaparan tentang:

(1) Persiapan Reformasi Birokrasi  Tahun 2017;

(2) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kemudian, pada sesi berikutnya, dalam ruangan terpisah, namun diadakan secara pararel, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Bapak Kolonel Ckh. Agung Iswanto, S.H., M.H. memberikan materi kepada jajaran Peradilan Militer tentang:(1) Pola Mutasi dan Promosi Hakim Peradilan Militer; (2) Pemetaan Ulang Pendelegasian Sebagian Wewenang Eselon I dan Kepala Pengadilan; (3) Akreditasi Pengadilan Militer (ISO). Sedangkan, bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. memberikan materi menyangkut: (1) Pola Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara; (2) Standar Operasinal Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara; (3) Akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara (ISO).

Dari keseluruhan pemaparan tersebut, para peserta secara bersama-sama merumuskan hasil rumusan rakor yang kemudian dibacakan dan diserahkan oleh Kol. Chk Haryadi Eko P, Kadilmilti III-Surabaya, mewakili jajaran Peradilan Militer dan Dr. Istiwibowo, S.H., M.Hum, Ketua PTTUN Jakarta, mewakili lingkungan Peratun. Hasil rumusan rakor tersebut dibacakan dan kemudian diserahkan kepada Dirjenbadilmiltun sebelum diadakan penutupan acara. Hasil rumusan rakor terdapat hal yang harus dilakukan di setiap satker dan terdapat pula masukan bagi penyusunan kebijakan yang dapat menjadi pedoman, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, baik bagi Ditjen Badilmiltun maupun bagi setiap jajaran pengadilan di bawahnya (enrico/hr).


PDFCetakE-mail

Jumat, 07 April 2017

Rapat Konsultasi DPRD Halmahera dengan Ditjen Badilmiltun MA RI

Jakarta – 07 April 2017 Tim DPRD Halmahera dan Ditjen Badilmiltun MA RI telah melaksanakan Rapat Konsultasi mengenai Rencana Usulan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi). Rapat konsultasi ini dihadiri oleh Tim DPRD Halmahera yang terdiri dari Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera), Husein Said (Ketua Komisi I), Muhammad Abusama (Anggota DPRD Halmahera), Abdullah Majid (Anggota DPRD Halmahera), M.Yunus Najar, M.Si (Anggota DPRD Halmahera), Hud. H. Ibrahim (Anggota DPRD Halmahera),  Antoni Mahad (Anggota DPRD Halmahera), Bunyamin  Hi Daud (Sekretaris Komisi I DPRD Halmahera), Djunaidy A.Md. (Staf Pendamping), Irwan Yusuf (Staf Pendamping) dan perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI yang terdiri dari Dedi  Waryoman,S.Sos, M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI), Sri A.Sumarningrum, S.H., M.M. ( Kasubdit Bangganis Diltun), Ambar Sri Susilowati, SH., MH. (Kasudit Binmin Diltun), Djoko Purnomo, SH., MH. (Kasi Tata Kelola Diltun), Yuda Aji W. SH., MH. (Kasi Statdok Diltun), Sudiyono, SH. (Kasi Bimon Diltun), Nita Setyaningrum, ST., MSi. .(Staf Kasi Statdok Diltun), Hilda Riandini, A.Md (Staf Kasi Bimon Diltun). Acara dimulai dengan kata sambutan dari bapak Dedi  Waryoman, S.Sos., M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI) dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera) tentang maksud dan tujuan Tim DPRD Halmahera berkunjung ke Ditjen Badilmiltun MA-RI.

Dalam kesempatan ini, Asnawi Lagalante menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan. Ketika masyarakat membutuhkan keadilan, mereka terkendala oleh jarak dan biaya transportasi yang sangat besar, sehingga mengurungkan niat dalam mencari keadilan. Hal ini dirasa sangat disayangkan sekali dan dirasa sangat perlu dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi) atau di wilayah Halmahera Selatan untuk memudahkan akses dan akomodasi para pencari keadilan dalam menuntut hak-hak mereka. Para Tim tampak antusias sekali dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Halmahera. Masukan dan saran juga disampaikan oleh perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI tentang Prosedur Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diharapkan dengan adanya kunjungan dalam rangka Audience/Konsultasi ini, semoga aspirasi-aspirasi rakyat yang disampaikan oleh Tim DPRD Halmahera dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kedepannya keadilan dapat ditegakkan secara merata di seluruh Indonesia.(hr)

PDFCetakE-mail

Jumat, 24 Maret 2017

Pembinaan Oleh Hakim Agung Dan Dirjen Badilmiltun Bagi Pimpinan Peradilan TUN Tingkat Pertama Se-Indonesia

Mega Mendung, Bogor - Jum’at, 24 Maret 2017, dalam Diklat Teknis Kapita Selekta Sengketa TUN bagi Pimpinan Peradilan TUN yang diadakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA-RI dengan dukungan dari Proyek EU-UNDP SUSTAIN, dilaksanakanlah Pembinaan oleh Hakim Agung Yang Mulia Bapak Dr. Yulius, S.H., M.H., yang dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr. Mulyono, S.H., SIP., M.H. Pembinaan tersebut dipandu oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dalam Pembinaan ini, Yang Mulia Bapak Dr. Yulius, S.H., M.H. memberikan pengarahan berkaitan dengan teknis perkara, kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung terbaru yang harus diperhatikan oleh para Pimpinan Peradilan TUN, dan arahan agar para Pimpinan Peradilan TUN melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Dalam sesi selanjutnya, Bapak Dr. Mulyono, S.H., SIP., M.H. memberikan pengarahan kepada Para Pimpinan Peradilan TUN Tingkat Pertama perihal Leadership Principles, yang diantara materinya adalah teori kepemimpinan, ciri-ciri kepemimpinan, sifat kepemimpinan, 11 asas kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kaitan antara kepemimpinan dengan Panca Dharma Hakim dan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. (sudarsono/ns)


PDFCetakE-mail

Senin, 06 Maret 2017

Acara Penutupan Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita Pengganti dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Jakarta - Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Hotel Inna Muara Padang tanggal 1 - 3 Maret 2017 telah selesai dilaksanakan dan ditutup secara resmi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dalam pengarahannya Direktur memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar mau terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat mengikuti perkembangan jaman di era teknologi informasi ini, tidak ada kata tidak bisa bagi yang mau berusaha.

Sebelum acara penutupan dilaksanakan, sebelumnya dilaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., S.K., M.M., C.A., Ketua Tim Reformasi Birokrasi MARI yang juga menjabat Sekretaris Ditjen Badilmiltun. Dalam sosialisasi tersebut para peserta kembali mendapatkan pengarahan mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta kendala-kendala yang dihadapi. Sekretaris Ditjen juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi kepada pera peserta untuk menguji kemampuan para peserta sekaligus untuk mengingatkan kembali para peserta lainnya. (ns)

PDFCetakE-mail

Senin, 06 Maret 2017

Bimbingan Teknis Bagi Para Jurusita Pengganti PERATUN: Pembuatan Surat Pemanggilan, Pemberitahuan dan Eksekusi

Jakarta - Bersamaan dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera pada tanggal 2 Maret 2017 di Hotel Inna Muara Padang, dilaksanakan juga Bimbingan Teknis bagi Jurusita Pengganti yang bertempat di ruangan yang berbeda. Bimbingan teknis ini merupakan bimbingan teknis pertama yang dilaksanakan bagi Jurusita Pengganti sejak Ditjen Badilmiltun berdiri, sehingga bimbingan teknis ini sangat dinantikan oleh para jurusita pengganti di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Tema yang diambil adalah mengenai teori dan simulasi pembuatan surat pemanggilan/pemberitahuan sidang dan eksekusi. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Sudarto Radyosuwarno, S.H. (dahulu Ketua PTTUN Jakarta), M. Ari Sultoni, S.H., M.H. (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang) dan Hengki Andora, S.H., L.L.M (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas).

Dengan teknis pelaksanaan yang sama, para peserta bimbingan teknis juga harus mengerjakan pre-tes untuk mengukur kemampuan sebelum mendapatkan pemaparan materi dari narasumber, dan setelahnya juga diminta mengerjakan post test untuk mengukut peingkatan pengetahuan yang diperoleh oleh para peserta.

Narasumber pertama, Sudarto Radyosuwarno, S.H. memberikan materi mengenai tugas pokok dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti di Peradilan Tata Usaha Negara dan simulasi pembuatan surat pemangilan maupun pemberitahuan menggunakan template yang telah disediakan.

Narasumber kedua, M. Ari Sultoni, S.H., M.H. memberikan materi mengenai teknis pemangilan secaa langsung yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti di Peradilan Tata Usaha Negara.

Narasumber ketiga, Hengki Andora, S.H., L.L.M memberikan meteri mengenai Kode Etik Jurusita/Jurusita Pengganti, yaotu apa yang dimaksud kode etik jurusita, apa saja kode etik tersebut, landasan hukum penerapannya, sanksi bagi pelanggaran kode etik, jenis-jenis hukuman dan hukuman disiplin bagi pelanggaran kode etik.

Kegiatan Bimbingan Teknis Jurusita/Jurusita Pengganti ini berakhir pada pukul 17.00 WIB. (ns)




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


informasi Terkini

User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2274
mod_vvisit_counterYesterday5634
mod_vvisit_counterThis week10909
mod_vvisit_counterAll days8218600

We have: 56 guests, 1 members, 2 bots online
Your IP: 3.231.226.211
 , 
Today: Nov 12, 2019