Pemberian Materi oleh Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) pada Rakernas MA RI 2011
Jakarta - Pada Rakernas MA RI 2011, turut diundang Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), Hasan Bisri, SE untuk memberikan ceramah kepada seluruh peserta Rakernas. Dalam ceramahnya, ia menjelaskan beberapa hal-hal yang sering menjadikan persoalan dalam laporan pertanggungjawaban yang berkitan dengan pemeriksaan BPK, beberapa diantaranya masalah pertanggung jawaban anggaran belanja yang tidak ada bukti formalitasnya, terdapatnya anggaran belanja bantuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada laporan pemberian bantuan, adanya perjalanan dinas fiktif atau dilaksanakan dengan biaya lebih murah, penyelenggaraan kegiatan fiktif dengan laporan kegiatan fiktif.
Pidato Wakil Ketua Bidang Non Yudisial MA RI pada Rakernas MA RI 2011
Jakarta - Rakernas 2011 yang mengusung tema "Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung", Wakil Ketua Bidang Non Yudisial MA RI, Dr. H. Ahmad Kamil, SH, M. Hum menyatakan bahwa ide peningkatan peran pengadilan tingkat banding tersebut sebagai kawal depan Mahkamah Agung untuk membantu menjalankan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan menuntut adanya pelatihan-pelatihan teknis untuk membangun penguatan teknis auditor keuangan, pembinaan penguatan kemampuan Administrasi Umum, pembinaan penguatan bindalmin, pembinaan penguatan manajemen SDM, pembinaan penguatan kemampuan teknis yudisial, dan lain-lain. Dalam pidatonya, dijabarkan tiga poin utama pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Mahkamah Agung, yaitu pada Bidang Pengawasan Laporan Pengaduan, Pengawasan dan Pembinaan Bidang Finansial, dan Pengawasan dan Pembinaan SDM.
Pidato pemaparan selengkapnya dapat di lihat dapa link di bawah ini.
Pidato Wakil Ketua Bidang Yudisial MA RI pada Rakernas MA RI 2011
Jakarta - Pada Rakernas MA RI hari kedua, 19 September 2011, setelah acara pembukaan selesai di gelar, dibacakan pemaparan oleh Wakil Ketua Bidang Yudisial, H. Abdul Kadir Mappong, SH, MH, Tentang Peninjauan Kembali. Beliau menyatakan bahwa frekuensi upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung semakin meningkat, bahkan tingkat keberhasilan upaya hukum luar biasa tersebut juga semakin meningkat, bukan saja yang berasal dari putusan Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding tetapi juga yang berasal dari putusan kasasi Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan perlunya perkara-perkara peninjauan kembali tersebut mendapatkan perhatian, terutama mengenai perkara-perkara yang bagaimana yang dapat diupayakan peninjauan kembali dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam memeriksa perkara peninjauan kembali tersebut.
Pemaparan Wakil Ketua Bidang Yudisial MA RI selengkapnya dapat dilihat pada link di bawah ini.
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang