Jakarta, Ditjen Badilmiltun. Dalam rangka menunjang kelancaran transformasi layanan administrasi kepegawaian yang dilakukan secara digital menggunakan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan dengan telah diberlakukannya SIASN dari Badan Kepegawaian Negara, maka Ditjen Badilmiltun dalam hal ini Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan kegiatan Standarisasi Layanan Kepegawaian terkait Implementasi aplikasi SIASN bagi Tenaga Teknis pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada hari Rabu s.d. Jumat, tanggal 21 s.d. 23 Juni 2023 bertempat di Grand Orchardz Hotel, Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
Acaradilaksanakan secara campuran/hybrid (daring dan luring) diikuti oleh 78 (tujuh puluh delapan) peserta terdiri dari 16 (enam belas) peserta dari Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se-Indonesia dan 2 (dua) peserta dari Badan Kepegawaian Negara yang mengikuti kegiatan secara luring, serta 60 (enam puluh) peserta dari Bagian Kepegawaian Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia yang hadir secara virtual/daring melalui aplikasi Zoom.
Dalam kegiatan ini dibahas tuntas mengenai masalah peremajaan data, usul kenaikan pangkat, pembahasan pencantuman gelar, izin/tugas belajar dan usul pensiun serta kendala-kendala lainnya seputar layanan kepegawaian yang melalui SIASN. Para peserta baik yang hadir luring maupun daring secara aktif terlibat dalam diskusi bahasan materi yang disampaikan oleh narasumber dari Badan Kepegawaian Negara.
Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan hasil Standarisasi Layanan Kepegawaian terkait Implementasi aplikasi SIASN bagi Tenaga Teknis pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Djunaidi, S.T., M.H. dari PT TUN Mataram selaku Perwakilan Tim kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 Juni 2023.
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Rabu s.d. Jumat, tanggal 21 s.d. 23 Juni 2023 bertempat di Hotel Grand Orchardz Kemayoran, Jakarta. Acara dilaksanakan secara campuran/hybrid (daring dan luring). Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh 67 (enam puluh tujuh) peserta terdiri dari 56 (lima puluh enam) peserta daring dan 11(sebelas) peserta luring.
Pada hari pertama, Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama berjudul Sengketa Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Oleh Sigit Joyowardono (Fungsional Ahli Utama Komisi Pemilihan Umum) dan materi kedua berjudul Sengketa Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD dan DPRD Oleh Sigit Joyowardono (Fungsional Ahli Utama Komisi Pemilihan Umum)
Pada hari kedua, Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara diawali dengan pemaparan materi ketiga Hukum Acara Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh YM. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI) kemudian diakhiri dengan Sesi Perumusan Kesimpulan Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan Penyerahan Hasil Rumusan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Perumus kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 Juni 2023.
Sehubungan dengan diberlakukannya beberapa peraturan dan kebijakan baru oleh Mahkamah Agung mengenai standar pelayanan Pengadilan khususnya terkait dengan administrasi perkara secara elektronik, maka Ditjen Badilmiltun memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sehingga pada tanggal 21 s.d. 23 Juni 2023, telah dilaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Reviu Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan Kelompok Kerja ini diselenggarakan di Ruang Rapat Peony 1, Grand Orchardz Hotel Rajawali Kemayoran, Jakarta Pusat yang diikuti oleh 12 (dua belas) orang yang dilaksanakan secara luring/offline.
Sebelum merumuskan Reviu Pedoman PTSP, kegiatan Kelompok Kerja Reviu Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini menghadirkan Narasumber, yakni Ibu Iin Supriyatin Ramli yang memaparkan materi Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Pemberian Layanan. Materi ini mengupas bagaimana pemberian layanan ultimate service kepada Pengguna Layanan, teknik pengawasan, serta tindak lanjut atas evaluasi.
Pada kegiatan ini telah disusun hasil rumusan berupa draft Surat Keputusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang akan dikaji lebih dalam oleh Pimpinan sebelum disahkan sebagai pedoman.
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang