Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertahanan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021. 

Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021, dilaksanakan secara daring/online dan luring/offline pada tanggal 08 September s/d 10 September 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam situasi Pandemi Covid-19 . 

Untuk informasi lebih lanjut bisa download link di bawah ini .

SK BINTEK PERTANAHAN 2021

Surat Pemanggilan Bintek Pertahanan 2021

 

Merujuk pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 969/Djmt/B/7/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemanggilan Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021, sehubungan dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah dan untuk mencegah penularan Covid-19 yang semakin meningkat  dan memutus mata rantai penularan Covid-19, untuk keterangan lebih lanjut download link dibawah ini.

 

Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan TUN.

 

EVIDEN 1

EVIDEN 5

Jakarta, 10 Agustus 2021 telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Dasar Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI  Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 109/Djmt/KEP/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Tim Pembentukan Asesor, Tim Penilai dan Peserta  Kegiatan Pelatihan Dasar Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh 38 orang peserta dengan 2 Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

EVIDEN 16

EVIDEN 4

Berdasarkan rapat pleno tanggal 16 Agustus 2021, tentang hasil Post Test kegiatan Pelatihan Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021 maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 138/Djmt/KEP/8/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI sebanyak 20 orang asesor.

EVIDEN 12

Berikut peserta yang dinyatakan memenuhi kriteria sebagai Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara :

NO

NAMA

NIP/NRP

1.

Nuraini, S.H., M.H.

196407141987032004

2.

Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H.

196402121992032004

3.

Widiyanti, S.H., M.H.

196503071990082001

4.

Kol. Chk (K) Jelli Rita, S.H., M.H.

526698

5.

Kol. Chk Anton Maruli Tambunan, S.H.

11960044830974

6.

Sudiyono, S.H., M.H.

197012191998031003

7.

Suraji, S.H.

196503281986031000

8.

Teguh Ahmadi, S.E., M.M.

198406262009041007

9.

Raden Junida Hasta Kusumah, S.H.I., M.H.

197806082000121002

10.

Dwianto Budiman, S.Kom., M.M.

198408112009041003

11.

Jefri Ardianto, S.T.

197704142009041005

12.

Lamtur Pandapotan Simanullang, S.E., M.M.

197411132009121001

13.

Meylan, S.Sos.,M.M.

197905112009122003

14.

Intan Sari Widya Ningrum, S.H.,M.H.

199008282012122003

15.

Wanda, S.H.

198107142006042004

16.

Metty Indrasari, S.H.

198611172011012024

17.

Intan Sari Hikmatul Husna Zaid, S.Kom.

198701262015032001

18.

Resa Januar Pratama, S.T.

198501012011011016

19.

Serka Arip Junaidi, S.H.

21090060780688

20.

Koptu Hendra Gian Sudaryanto

31010420610182

Jakarta – Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 jatuh pada hari ini, (17/8/2021). Dengan adanya surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI  No : 1719/SEK/HM.01.2/8/2021 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI, bahwa Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dapat diikuti dari tempat tinggal masing-masing melalui tayangan yang disiarkan Rumah Digital Indonesia (www.rumahdigital Indonesia.id) atau stasiun televisi.

DSC08680

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara turut serta dalam melaksanakan Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, untuk yang melaksanakan dilingkungan kantor dihadiri oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha, Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. selaku Direktur Binganismintun Ditjen Badilmiltun, Kolonel CHK (K) Jelli Rita, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Binganisminmil Ditjen Badilmiltun serta para Hakim Yustisial di lingkungan Ditjen Badilmiltun. Dan untuk para Pejabat Eselon III, IV dan Staff diwajibkan mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dirumah masing-masing.

Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dilingkungan kantor telah dilaksanakan dengan khidmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-76

MERDEKA

 DSC08642  DSC08675
 DSC08682  DSC08704

Jumat, 6 Agustus 2021, dilaksanakan kegiatan Rapat Penyusunan Naskah Presentasi Eselon I di Kemenpan dalam rangka pelaksanaan zona integritas. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lt. 9 (901).

Acara dihadiri oleh Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang membuka rapat penyusunan naskah presentasi Eselon I di Kemenpan RB. Rapat ini membahas pembentukan tim customer list dan customer based, kemudian dilanjutkan dengan  Persiapan pembahasan materi presentasi tiap area. Customer list dan costumer based dibagi menjadi tiga; GanisMil, GanisTUN, dan Sekretariat, dengan masing-masing bagian memiliki dua orang penanggung jawab.

Rapat ini juga menetapkan batas waktu dan tanggung jawab pada tiap-tiap area untuk mengumpulkan dan hasil dari penyusunan materi presentasi

 

WhatsApp Image 2021 08 06 at 14.22.04

WhatsApp Image 2021 08 06 at 14.22.03

WhatsApp Image 2021 08 06 at 14.22.02

Selasa, 3 Agustus 2021, dilaksanakan kegiatan Rapat Persiapan Presentasi Eselon I di Kemenpan RB Dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dilaksanakan melalui secara daring melalui aplikasi zoom.

Acara dihadiri oleh Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang membuka rapat Persiapan Presentasi Eselon I di Kemenpan RB  , Kemudian pemaparan oleh Bapak Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E.,Ak., M.Ak., CA.,CFrA selaku Auditor Ahli Madya, Badan Pengawasan, dan dilanjutkan oleh Ibu iva Fairouz Afrinadya, S.H.,M.H selaku Auditor Ahli Madya,Badan Pengawasan dan Hendra Basry, S.E., M.Ak., C.Fr.A. selaku Auditor Muda, Badan Pengawasan, serta peserta rapat lainnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi seluruh peserta rapat mengenai strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mempersiapkan WBK ( Wilayah Bebas Korupsi). Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pembentukan tim penilaian internal, mempersiapkan presentasi Eselon I Dirjen Badilmiltun, menggarap inovasi yang menjadi unggulan serta meningkatkan website Ditjen Badilmiltun agar lebih menarik.

 

WhatsApp Image 2021 08 03 at 15.28.12

WhatsApp Image 2021 08 03 at 15.28.121

WhatsApp Image 2021 08 03 at 15.28.12

Menujuk pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 895/Djmt/B/7/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan Perubahan Jadwal Serta Perubahan Persyaratan Bagi Calon Peserta Jabatan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Peserta Jabatan Struktural Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021.

untuk informasi lebih lanjut silahkan download link dibawah ini.

Pemanggilan Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengadakan Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada tangal 21 s,d 23 Juli 2021 secara online, yang diikuti oleh : Bpk Indaryadi, S.H., M.H. (Ketua PTUN Medan), Bpk Kusman, S.I.P., M.Hum, (Ketua PTUN Denpasar), Ibu Maria Fransiska Walintuka, S.H. (Hakim PTUN Yogyakarta), Ibu Dewi Maharati, S.H., M.H. (Hakim PTUN Denpasar) Bpk Slamet Riyadi, S.H. (Hakim PTUN Palu), Bpk Didik Hari Wasito, S.H., M.H. (Panitera PT.TUN Jakarta), Bpk. Muhammad (Panitera PTUN Jakarta) Bpk Sri Hartanto, S.H., Kn. (Panitera Muda Perkara PTUN Jakarta), Bpk Kiswono, S.H. (Panitera Muda Perkara PTUN Bandung), Bpk Keli Margono, S.H. (Kasubbag Umum dan Keuangan PT TUN Jakarta), Bpk Ono Haryono, S.E. (Sekretaris PTUN Jakarta), Bpk Didi Budiaju, S.H. (Sekretaris PTUN Yogyakarta), Bpk I Wayan Sudana, S.E. (Sekretaris PTUN Denpasar) dan Ibu Siti Junaedah, S.E. (Sekretaris PTUN Palu).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Ibu Hj, Lulik Tri cahyaningrum, SH., MH.


Dari kegiatan Kelompok Kerja tersebut telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
2. SOP Pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
3. SOP Pelayanan Persidangan bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
4. from Penilaian Personal bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
5. Dokumen cetak dengan huruf braille untuk pelayanan Pengadilan bagi penyandang disabilitas.


Dengan adanya Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas tersebut aparatur Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata usaha Negara memiliki pedoman dan standar dalam memberikan pelayanan Pengadilan khususnya bagi penyandang disabilitas.

WhatsApp Image 2021 07 27 at 115157

WhatsApp Image 2021 07 27 at 115157 1

WhatsApp Image 2021 07 27 at 115157 2

WhatsApp Image 2021 07 27 at 115157 3

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER/4/PB/2021 tentang Petunjuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. 

 

 

untuk keterangan lebih lanjut bisa download link dibawah ini.

 LAPORAN REALISASI BELANJA SATKER SEMESTER I TA 2021

 

Share to Social Media