Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung terkait Pengajuan 20 (Dua Puluh) Unit Kerja menuju berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperlukan persiapan penyelenggaraan reviu oleh Tim Penilai Nasional terhadap unit kerja tersebut.
Maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan kegiatan pendampingan untuk pemantapan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 melalui media daring.
Terkait dengan hal itu maka seluruh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama beserta Tim Pembangunan ZI untuk mengikuti kegiatan tersebut dan mempersiapkan bahan presentasi.
Untuk keterangan lebih lanjut bisa mengunduh file terlampir.