Rapat Koordinasi Lanjutan Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 09 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI - Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Lanjutan dalam rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka dan dimpimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Kamis 02 Mei 2019 lalu. Rapat Koordinasi Lanjutan Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Nomor : 266/Djmt/Kep/4/2019. Adapun pokok bahasan dalam Rapat Lanjutan ini ialah menginventarisir evidence-evidence dari Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII sekaligus membahas mengenai kendala-kendala dalam menghimpun evidence-evidence yang diperlukan. 

Sebagai informasi, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Suratnya dengan Nomor : 616/SEK/OT.01.1/4/2019 tanggal 26 April 2019 memerintahkan kepada Para Pejabat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5. Hal ini dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor : B/70/PW.00/2019. Adapun dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 wajib dilaksanakan hingga ke Unit Kerja Eselon I pada seluruh Instansi Pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Mei 2019, dan mengingat juga bahwa indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dasar penentuan pemberian reward untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Download di sini Form Tabel Rencana Kegiatan untuk diisi per-masing-masing area : https://www.ditjenmiltun.net/2019/tabel_rencana_kegiatan.xlsx

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 02 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI - Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi awal dalam rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka dan dimpimpin oleh Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Widiyanti, S.H., M.H. mewakilkan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Suratnya dengan Nomor : 616/SEK/OT.01.1/4/2019 tanggal 26 April 2019 memerintahkan kepada Para Pejabat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5. Hal ini dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor : B/70/PW.00/2019. Adapun dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 wajib dilaksanakan hingga ke Unit Kerja Eselon I pada seluruh Instansi Pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Mei 2019,  dan mengingat juga bahwa indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dasar penentuan pemberian reward untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Dalam Rapat Koordinasi ini dipaparkan mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 oleh Widiyanti, S.H., M.H. dan oleh Kolonel Jelli Rita, S.H., M.H. Dalam Rapat Koordinasi ini juga disepakati sebagai langkah awal Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melakukan identifikasi terhadap penerapan 8 (delapan) Area Perubahan pada seluruh Unit Kerja dan sekaligus mempersiapkan semua data dukung sebelum dilakukan Evaluasi Mandiri sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. 

Adapun Jadwal Rencana Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 di Lingkungan Mahkamah Agung ialah sebagai berikut : 

NoKegiatanWaktuPIC
1.Sosialisasi PMPRB dan PMPZI seluruh Unit Eselon I
29-30 April 2019Sekretariat RB MA RI dan Auditor
2.Pelaksanaan PMPZI pada 12 Wilayah Prioritas
29 April-10 Mei 2019Sekretariat RB
3.Pelaksanaan PMPRB Unit Eselon I
13-17 Mei 2019Masing-masing Sekretaris Unit Es.I
4.Penilaian PMPZI oleh TPI
13-24 Mei 2019Ketua TPI
5.Pelaksanaan PMPRB MA RI tahun 2019
20-24 Mei 2019Sekretariat RB MA RI
6.Penginputan PMPRB
27-31 Mei 2019Sekretariat RB MA RI
7.Penginputan PMPZI
27-31 Mei 2019TPI

Dengan ini diberitahukan juga kepada seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, berkenaan dengan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 khususnya mengenai Penyampaian LHKPN dan LHKASN (Penguatan Pengawasan), maka untuk evidence LHKASN menggunakan Bukti Verifikasi dari Aplikasi SIHARKA KemenPAN-RB (https://www.siharka.menpan.go.id/). Khusus untuk Staf yang mendapatkan Promosi Jabatan dan Pejabat Eselon yang menerima Rolling harus mengisi Data SIHARKA per-Tahun TMT Jabatan yang baru. Namun, untuk Staf maupun Pejabat yang tidak mendapatkan Promosi Jabatan ataupun menerima Rolling, maka dapat menggunakan Laporan SIHARKA tahun 2016


Contoh Bukti Pelaporan SIHARKA (Hanya Contoh)

Apabila terkendala mengenai username dan password, mohon melapor kepada Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat segera didata dan diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk dijalankan mekanisme reset password. Dan berkenaan dengan LHKPN, mohon agar bukti lapornya diupload ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI

Download Materi PMPRB (Slide, LKE, dan lain-lain) melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/RB_29042019-2.zip 

Download SK Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Badilmiltun melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SK_RB_Miltun_2019.pdf

Mau tahu seputar PMPRB versi 2.5? Baca Yuk di sini : https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3146

(@x_cisadane)

Acara Syukuran sekaligus Perpisahan Memasuki Masa Purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Selasa, 30 April 2019 diselenggarakan Acara Syukuran sekaligus Perpisahan Memasuki Masa Purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Penyelenggarakan Acara ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Acara diawali dengan meniup Kue Ulang tahun sekaligus Pemotongan Kue Ulang Tahun oleh Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Acara ditutup dengan Pembacaan Doa oleh H. Ishaka, S.H., M.H., dipenghujung Acara dilakukan salam-salaman dan dilanjutkan dengan santap siang. 

Acara yang meriah ini dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain mengucap syukur atas masa purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, acara ini juga diselenggarakan dalam rangka memberikan ucapan selamat dan perpisahan pindah tugas kepada Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. yang dipromosikan menjadi Hakim pada Pengadilan Militer Utama dan kepada H. Muhammad Adil, S.H., M.H. yang juga akan memasuki masa purnabhakti. 



(@x_cisadane)

Apa Itu PMPRB 2.5? Yuk Disimak 


Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah. 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen, yakni pengungkit (enablers) dan hasil (results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen-komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi Instansi tersebut melalui inovasi dan pembelajaran, dimana dalam proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah secara berkelanjutan (sustainable). Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan Para Pemangku Kepentingan. 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan :

  1. Memudahkan Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah yang bersangkutan. 
  2. Menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Saat ini seluruh Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah sedang bersiap menyambut PMPRB 2.5, nah seperti apa perbedaan PMPRB 2.0 dengan PMPRB 2.5? 

PMPRB 2.0PMPRB 2.5
Obyek evaluasi adalah Instansi PemerintahObyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja (Termasuk Unit Eselon I)
Survey Internal hanyalah sebatas survey internal organisasi 

Survey internal mencakup Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan.

Misalnya : Dalam Area IV Penataan dan Tata Laksana perihal Kualitas Pengelolaan Arsip akan disurvey dengan stakeholder yang terkait (dalam hal ini ANRI)

Pengungkit hanya melihat proses

Pengungkit terdiri dari Proses dan Hasil Antara

Hasil Antara yang digunakan :

1.Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Penguatan Pengawasan)

2.Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (Penguatan Pengawasan)

3.Penyampaian LHKPN dan LHKASN (Penguatan Pengawasan)

4.Maturitas SPIP (Penguatan Pengawasan)

5.Hasil Pengawasan Kearsipan (Penguatan Tatalaksana);

Tahapan PMPRB :

Tahap 1 : Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat 

Tahap 2 : Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestama kemudian dikirimkan ke KemenPAN RB 

Tahap 3 : Masuk dalam Profil RB Nasional KemenPAN RB

Tahapan PMPRB : 

Tahap 1 : Input PMPRB untuk level Unit Kerja seluruh Eselon I 

Tahap 2 : Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat 

Tahap 3 : Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestama kemudian dikirimkan ke KemenPAN RB

Tahap 4 : Masuk dalam Profil RB Nasional KemenPAN RB


Sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan PMPRB 2.5 di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Surat dengan Nomor : 616/SEK/OT.01.1/4/2019 memerintahkan seluruh Unit Eselon I pada Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan PMPRB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah melalui Aplikasi PMPRB pada situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelum 31 Mei 2019

Sebagaimana kita ketahui tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah ialah untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, kemudian untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien, dan untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan berkualitas.  Oleh karenanya untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah-langkah umum dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu : 

  • Kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh; 
  • Organisasi yang dibangun didasarkan pada kinerja yang akan dihasilkan; 
  • Proses bisnis yang disusun terkait langsung dengan kinerja; 
  • Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang didasarkan pada kinerja; 
  • Pelaksanaan e-government dilaksanakan secara terintegrasi; 
  • Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pencapaian kinerja; 
  • Pengawasan dikaitkan dengan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; 
  • Kualitas pelayanan publik tidak sekedar pada front office; 
  • Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjangkau Unit Kerja terendah; 
  • Pelaksanaan Zona Integritas untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Download Materi PMPRB melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/RB_29042019-2.zip

(@x_cisadane)

Manual Book Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding 

Untuk mengunduh manual book Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding, silahkan klik tautan berikut : 

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi (Lanjutan) dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi SIKEP MA RI di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 23 April 2019 bertempat di Ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diselenggarakan Rapat lanjutan dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan rapat ini dibuka oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam kegiatan rapat ini dihadiri oleh Kepala Seksi Mutasi Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Evaluasi Dan Rasionalisasi beserta Staf.

Sebagai Bank Data Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) telah dilengkapi dengan fitur Statistik yang dapat diakses melalui menu Statistik. Melalui menu inilah para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada tiap-tiap Direktorat Jenderal) dapat mengetahui kekuatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dalam menu ini menyajikan data statistik yang disaring berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai, Jenis Kelamin, Golongan Pegawai, Usia Pegawai, Pendidikan Pegawai bahkan Jabatan Kosong.

Fitur-fitur layanan administrasi kepegawaian telah diakomodir pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI), misalnya seperti : layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), layanan data pengisian LHKPN, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis (bagi pegawai yang memasuki purna tugas), dan lain-lain. Namun fitur-fitur tersebut tentunya akan menghasilkan output apabila data-data Pegawai pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) telah dilengkapi

Maka dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) untuk melengkapi data-data Pegawai di satuan kerjanya masing-masing dan melakukan pembaharuan (updatedata-data Pegawai di satuan kerjanya masing-masing, khususnya terkait dengan Pengajuan Usul Pensiun. Apabila terdapat pegawai yang akan memasuki masa purnabhakti (pensiun) diwajibkan untuk mengisi usulan pensiun pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI).


(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi SIKEP MA RI di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 22 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha diselenggarakan Rapat Koordinasi dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan rapat ini dibuka oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam kegiatan rapat ini dihadiri oleh Kepala Seksi Mutasi Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Evaluasi Dan Rasionalisasi beserta Staf. 

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola data Sumber Daya Manusia dan dapat dijadikan sebagai sumber data (Bank Data) dalam rangka pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan bagi para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada masing-masing Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI), misalnya seperti : Promosi dan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pemberian Penghargaan, Pendataan Hukuman Disiplin, dan lain-lain.

Hambatan, tantangan sekaligus issue utama dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) ialah kualitas data. Bagaimanapun juga dalam kapasitasnya sebagai Bank Data Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung, keseluruhan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) haruslah data yang terbaru/terkini/termutakhir (terupdate), disamping itu pengisian datanya haruslah lengkap dan akurat (tidak bolong-bolong atau diisi dengan asal-asalan), kemudian data yang diisi ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) haruslah relevan (jangan sampai ada kesalahan pengisian).

Untuk menjamin proses penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, sekaligus untuk mengetahui pergerakan data Sumber Daya Manusia serta untuk memastikan kualitas data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI), maka pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat dilakukan oleh para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada tiap-tiap Direktorat Jenderal). 

Adapun dalam Pembahasan Rapat ini ditemukan permasalahan terkait dengan kelengkapan data, yakni : 

  1. Kurang lengkapnya pengisian data pasangan dan pengisian data anak. Hal ini sangat penting, mengingat pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) sedang dirancang fitur untuk Promosi dan Mutasi termasuk juga penghitungan biayanya. 
  2. Tidak updatenya data pokok (biodata), seperti penamaan gelar, foto, status perkawinan, file akta pegawai, nomor handphone, kartu identitas (Taspen, Karis, Karsu), data rekening (untuk perhitungan biaya mutasi).
  3. Data Pendidikan. 
  4. Data Diklat.
  5. Data SKP beserta dengan file scan SKP-nya.
  6. Data LHKPN beserta dengan file bukti kirimnya.

Sebagai informasi, apabila data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) kurang lengkap dan tidak up-to-date, maka akan menyulitkan dalam pengelolaan kepegawaian maupun dalam hal-hal yang terkait dengan administrasi kepegawaian. Untuk menindaklanjuti perihal kelengkapan data dan pembaharuan data, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 449/Djmt/B/4/2019 perihal Pemutakhiran Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI). Dengan demikian, diinstruksikan kepada Seluruh Satuan Kerja pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melengkapi dan memutakhirkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI)

Download di sini Surat Edaran Nomor : 449/Djmt/B/4/2019

(@x_cisadane)

Rapat Pembahasan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 16 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Pembahasan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., A.K., M.M. dan dimoderatori oleh Widiyanti, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang juga selaku Koordinator Penyelenggaraan Bidang Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Seluruh Pejabat Eselon pada Unit Kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Rekan-rekan Staf Team Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penyelenggaraan rapat ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber (pembicara) dari Bagian Pengembangan Sistem Informatika (Badan Urusan Administrasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat) yakni Rian Andri Salam, S.Kom., M.MSI selaku Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi. 

Sebagaimana diketahui, Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan media/alat bantu yang digunakan untuk melakukan transfer dan distribusi data/informasi maupun memberikan data/informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara satu arah maupun lebih dari satu arah. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya guna mendorong pencapaian mencapai visi, misi, tujuan, arahan Pembaruan Peradilan (Justice Reform) dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, sesuai tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi acuan atau parameter efektifitas dan efesiensi pencapaian sasaran strategis pelayanan Peradilan yang berbasiskan elektronik (digital). 

Adapun permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ialah sebagai berikut : 

  • Mahkamah Agung RI belum memiliki Unit Kerja yang berdiri sendiri dan secara spesifik menangani operasional, penataan dan pengelolaan Teknologi Informasi. Adapun unit yang melaksanakan kegiatan operasional, penataan dan pengelolaan Teknologi Informasi masih bernaung di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Sedangkan pada satuan kerja (Pengadilan), unit yang melaksanakan kegiatan operasional, penataan dan pengelolaan Teknologi Informasi masih berbaur dengan Kepegawaian (untuk Pengadilan Tingkat Banding) dan Perencanaan Pelaporan (untuk Pengadilan Tingkat Pertama).
  • Mahkamah Agung RI belum memiliki cetak biru (blue print) Tata Kelola Teknologi Informasi. Cetak biru (blue print) Tata Kelola Teknologi Informasi memuat kerangka kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan yang diselaraskan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan serta tahapan atau implementasi yang harus dilakukan oleh semua satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.
  • Kebijakan dan Standar Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbeda-beda antar Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama. 
  • Layanan, Sistem dan Aplikasi yang dimiliki oleh seluruh Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama belum dibangun atas dasar aspek kesamaan, aspek manfaat, dan aspek integrasi. 
  • Setiap Unit Eselon I belum memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Renstra TIK) yang diperlukan sebagai dasar/acuan dalam penyesuaian proses kerjanya dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adanya Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Renstra TIK) pada masing-masing Unit Eselon I dipandang penting dalam mewujudkan implementasi sasaran strategis dan program kerjanya ke dalam kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Rencananya Mahkamah Agung akan menyusun Organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka untuk mewujudkannya Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, pendukung dan manajemen risiko. Hal ini juga akan mempengaruhi struktur organisasi di seluruh satuan kerja (Pengadilan) pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimana Struktur Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pengadilan Tingkat Banding dan pada Pengadilan Tingkat Pertama mengacu pada organisasi yang membidangi Teknologi Informasi. Sedangkan Struktur Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Tingkat Eselon I (Direktorat Jenderal Badan Peradilan) ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan. Lantas bagaimana dengan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung akan memiliki Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja.  

Lantas, apakah dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 ini menyebabkan kreativitas dan inovasi di bidang Teknologi Informasi pada seluruh Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama akan terbatas? Tentu tidak! Misalnya saja dalam hal pembuatan dan penerapan Aplikasi/Sistem di seluruh Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah memenuhi karakteristik kebutuhan proses kerja dengan mempertimbangkan kemampuan, fungsi, kinerja dan biaya. Pilihan untuk pemenuhan Aplikasi, baik dalam bentuk paket (lelang) maupun membangun sendiri, didasarkan pada kelengkapan fungsi, kemudahan operasi, waktu dan biaya yang lebih ekonomis serta kualitas Aplikasi yang lebih baik. Apabila dalam membangun Aplikasi/Sistem melibatkan pihak ketiga, maka haruslah mengacu pada "Implementation Methodology Best Practice", serta keterpaduan aspek organisasi termasuk manajemen perubahan (change management), proses kerja, teknologi dan manajemen proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai.

Tidak dapat dipungkiri dengan adanya kolaborasi, sinergi, peran serta dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaran Peradilan sangat bermanfaat bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya dalam hal-hal berikut ini :

  • Mendukung kepentingan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
  • Membantu proses pengambilan kebijakan dan keputusan Pimpinan.
  • Mendukung terwujudnya transparansi informasi dan layanan peradilan yang modern, dan
  • Mendukung kepentingan nasional dalam hal pertukaran data antar Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Menjadi pendorong dalam pencapaian organisasi yang efisien sehingga dipercaya oleh publik.

Mahkamah Agung menetepakan standar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengadopsi teknologi yang telah mapan dan legal, meminimalkan biaya integrasi, pelatihan, pemeliharaan dan perubahan. Diharapkan dengan hadirnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, maka Unit Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dapat menerapkan Tata Kelola Teknologi Informatika yang Baik (Good IT Governance-GIG) meliputi kerja sama dalam melakukan perencanaan, pengadaan, penerapan dan pengawasan terhadap sumber daya penggerak Teknologi Informatika yang terdiri dari informasi, aplikasi, infrastruktur dan sumber daya manusia. 

Rapat Pembahasan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditutup oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., A.K., M.M. 

Untuk mengunduh SK KMA No 269/KMA/SK/XII/2018 dapat melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3126

(@x_cisadane)

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Melantik dan Mengambil Sumpah 15 (lima belas) orang Eselon IV

pelantikan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Dr. Mulyono, S.H.,S.I.P.,M.H. melantik dan mengambil sumpah 15 (lima belas) orang Eselon IV pada hari Rabu 10 April 2019 pukul 10.00 WIB di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 (dua belas). Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 215/Djmt/KEP/4/2019 tanggal 1 April 2019.

Nama-nama yang dilantik dan diambil sumpahnya sebagai berikut:

  1. Iskandar Alamsyah, S.E.,M.H., Kasi Penelaahan Berkas Perkara Grasi Pidana Militer Dit Pratalakra Pidmil Ditjen Badilmiltun
  2. Kardi, S.H.,M.H., Kasi Peningkatan Mutu Hakim Mil Dit Binganismin Dil Mil Ditjen Badilmiltun
  3. Djoko Purnomo, S.H.,M.H., Kepala Seksi Peningkatan Mutu Panitera Dan Juru Sita Peradilan TUN Dit Binganismin Dil TUN Ditjen Badilmiltun
  4. Catur Adi Wasono, S.E.,M.M., Kasubbag  Rumah Tangga Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  5. Sujono, S.H., Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi  Pidana Militer Dit Pratalakra Pidmil Ditjen Badilmiltun
  6. Supriadi, S.H.,M.H., Kasi Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Materiil Dit Pratalakra TUN Ditjen Badilmiltun
  7. Mayor Chk. Heriyanto, S.H., Kepala Seksi Mutasi Hakim Peradilan Militer Dit Binganismil Ditjen Badilmiltun
  8. Jefri Ardianto, S.T., Kasubbag  Perlengkapan Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  9. Ira Farella Anggraini, S.E.,M.M., Kasubbag  Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  10. Hartati Wuryaningdyah, S.E.,M.M., Kepala Seksi Evaluasi Dan Resionalisasi Peradilan Militer Ditjen Badilmiltun
  11. Arianie Amanda, S.E., Kasi Tata Kelola Dit Binganismin Dil Mil Ditjen Badilmiltun
  12. Happy Rahmawati, S.E.,M.M., Kasi Peningkatan Mutu Panitera Dit Binganismin Dil Mil Ditjen Badilmiltun
  13. Erna Rosmawati, S.H., Kasubbag Tata Usaha Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  14. Rifdania Paramita Antalo, S.Kom.,M.M., Kasubbag Tata Usaha Pidana Militer Dit Pratalakra Pidmil Ditjen Badilmiltun
  15. Meylan, S.Sos.,M.M., Kasi Tata Kelola Dit Binganismin Dil TUN Ditjen Badilmiltun
Hadir dalam pelantikan ini para Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dan para undangan lainnya.

@hajime