Peninjauan Pemagaran Aset Tanah milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Jalan Palem Raya Jatiasih Kota Bekasi, pada Selasa 02 April 2019 Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara meninjau progress proyek Pemagaran Aset Tanah milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dibuka dengan prakata dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., A.K., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB). Kemudian dilanjutkan dengan Penjelasan progress proyek Pemagaran Aset Tanah milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Para Konsultan. Selanjutnya Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. memberikan kata sambutan terkait dengan selesainya proyek Pemagaran Aset Tanah milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada penghujung acara dipanjatkan doa sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran kegiatan proyek ini, lalu acara ditutup dengan ramah tanah. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pejabat dan Staf di Lingkungan Sekretariat dan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. 

(@x_cisadane)

Mari Berkenalan dengan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi 3.1.0 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Mahkamah Agung kian berupaya mewujudkan Badan Peradilan yang Agung, hal ini dibuktikan dengan komitmen Mahkamah Agung untuk membentuk sebuah era baru dalam Dunia Peradilan Modern yang berbasiskan Teknologi Informasi. Mengutip sebuah pernyataan dari Dory Reiling "Information Technology Can Support Judicial Reform", dimana hal tersebut merupakan sebuah tuntutan pada zaman sekarang ini. Bila melirik Dunia Peradilan di Negara lain, sebut saja Pengadilan Federal pada Negeri Kangguru (Federal Court of Australia), mereka telah menerapkan, mensinergikan dan mengkolaborasikan Teknologi Informasi dalam sistem peradilannya sejak 40 tahun yang lalu. Kemajuan dan Inovasi Dunia Peradilan di Negara lain membakar semangat Mahkamah Agung untuk menggapai cita-citanya, hal ini dibuktikan dengan adanya Aplikasi-aplikasi yang mendukung Peradilan Indonesia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Peradilan, sebut saja : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP), Direktori Putusan, Info Perkara, e-Court, dan lain sebagainya. 

Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak terbatas pada bidang yudisial saja, tetapi juga pada bidang pendukung operasional peradilan, misalnya saja Penerapan Teknologi Informasi pada Manajemen Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dapat dibayangkan Mahkamah Agung yang saat ini memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 30.762 (berdasarkan Aplikasi SIKEP versi 3.1.0) yang terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang tersebar pada 910 (sembilan ratus sepuluh) Satuan Kerja di Indonesia apabila dalam pengelolaan Sumber Daya Manusianya masih konvensional pasti akan menyulitkan dan akan menimbulkan beragam permasalahan seputar kepegawaian. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan sistem Pegelolaan dan Manajemen Kepegawaian di Mahkamah Agung RI menjadi tidak mudah.

Untungnya sejak tahun 2008 lalu Mahkamah Agung sudah mengenal Teknologi, walaupun di masa itu Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusianya masih sederhana (menggunakan Microsoft Access). Di tahun berikutnya, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung mengembangkan Aplikasi Manajemen Kepegawaian yang dapat diakses secara intern melalui jaringan Intranet Mahkamah Agung. Menginjak ke tahun 2010, USAID menjalin kerjasama dengan Mahkamah Agung dan membuahkan hasil berupa Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) USAID. Pada tahun yang samapun, Biro Kepegawaian juga mengembangkan Aplikasi Manajemen Kepegawaian versi 2 yang dapat diakses secara intern melalui jaringan Intranet Mahkamah Agung.

Di tahun 2011 Biro Kepegawaian Mahkamah Agung menciptakan Aplikasi e-SIMKEP yang merupakan pengembangan dari Aplikasi Manajemen Kepegawaian Intranet versi 2. Selanjutnya pada tahun 2012 Mahkamah Agung melahirkan sebuah Sistem yang memiliki beragam modul Aplikasi meliputi Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan, Sistem tersebut dikenal dengan SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI). Di dalam Aplikasi SIMARI terdapat modul Aplikasi untuk mengelola Kepegawaian yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Secara fungsionalitas modul SIKEP pada Aplikasi SIMARI sangat terbatas (kurang powerfull), sehingga hal ini mendorong Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menciptakan Aplikasi Manajemen Sumber Daya Manusia versi masing-masing. Pada saat itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berhasil menciptakan Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), namun tidak berumur panjang dikarenakan proses developmentnya masih bergantung kepada vendor (pihak ketiga).

Banyaknya Aplikasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya yang tidak saling terintegrasi dan menyebabkan permasalahan pada kualitas data, hal tersebut menggerakan Sekretaris Mahkamah Agung (pada saat itu) untuk melakukan unifikasi Aplikasi Manajemen Sumber Daya Manusia yang ada pada masing-masing Direktorat Jenderal. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menciptakan Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) versi 2.0 (pada tahun 2015) dan selanjutnya berkembang menjadi versi 3.0 hingga kini mencapai versi 3.1.0. 

Lauching Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Pembinaan Dirjen Badilmiltun 

(@x_cisadane)

Meriahnya Booth Ditjen Badilmiltun dalam Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung tahun 2019

(@x_cisadane)

Rapat Lanjutan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 25 Februari 2018 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Lanjutan dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019. Kegiatan ini dimulai pada Pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh LetKol Chk Anton Maruli Tambunan, S.H., M.H. selaku Ketua Penyelenggara Pelaksanaan Kegiatan Pameran Kampung Hukum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta H. Muhammad Adil, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Penyelenggara Pelaksanaan Kegiatan Pameran Kampung Hukum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rapat lanjutan ini ialah sebagai berikut : 

  1. Persiapan perlengkapan (sarana dan prasarana) untuk booth.
  2. Pembahasan kebutuhan Personil pelaksana kegiatan. 
  3. Pembahasan mengenai dress code (Untuk Tentara menggunakan PDH, untuk Sipil menggunakan Jas Hitam). 
  4. Pembahasan mengenai layout dan peletakan perlengkapan. 
  5. Pelaporan Kebutuhan Anggaran.
  6. Pembahasan mengenai Logistik, Souvenir dan Goodie Back
  7. Pemantapan mengenai konsep dan susunan acara (Pelaksanaan Acara, Hiburan, Games, Doorprize, dan lain-lain).

Dalam rapat hari ini dihadiri oleh Seluruh Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran Kampung Hukum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak lupa pula Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara turut mengundang Kolonel Catur Sulasdiarso, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris pada Pengadilan Militer Utama, Akhmad Sefudin, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Dr. Hana Sri Juni Kartika, S.H., LL.M beserta Perwakilan dari Sekretariat Pengadilan Pajak. 

Download SK Kepanitiaan Penyelenggara Kegiatan Kampung Hukum Ditjen Badilmiltun MA RI : http://www.ditjenmiltun.net/SK_KEPANITIAAN_PAMERAN_KAMPUNG_HUKUM_BADILMILTUN2019.pdf

(@x_cisadane)

Panduan Installasi Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP Peradilan Militer 

Berikut ini dijelaskan langkah-langkah untuk melakukan installasi Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) Peradilan Militer, adapun software-software pendukung yang wajib terinstall pada perangkat yang digunakan ialah sebagai berikut : 

  • WinRAR atau WinZip atau 7Zip
  • WinSCP atau FileZilla
  • SQLYog 
  • Notepad++ atau SublimeText atau software text editor lainnya
  • Putty

Sebagai langkah awal, extract terlebih dahulu file master Aplikasi Mis. Sebagai contoh, penulis melakukan extract di dalam direktori download.

Klik di sini untuk membaca tutorial selengkapnya.




Wajah Baru Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI

Jakarta - ditjenmiltun.net. Ada yang berbeda ketika mengakses Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI, ya, hal tersebut tampak jelas terlihat dari tampilan Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI yang kini berwajah merah-biru. Berbeda dengan pendahulunya yang mengusung tema serba hijau, kini Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI tampil lebih simpel namun tidak menghilangkan kehandalannya dalam menelusuri data Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang tersimpan di server Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Eksistensi Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI merupakan salah satu wujud komitmen Mahkamah Agung RI dalam keterbukaan informasi publik, khususnya mengenai access to justice


Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI bukanlah tergolong barang baru, pasalnya Aplikasi ini telah lama hadir menemani dan melayani para pencari keadilan sejak tahun 2008. Bak tak ada jalan yang tak berlubang, tentunya kehadiran aplikasi ini selain memberikan dampak positif juga kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab dengan modus membuat Aplikasi Palsu Info Perkara Mahkamah Agung RI (Aplikasi yang tampilannya serupa dengan Info Perkara Mahkamah Agung RI namun informasinya tidak benar).

Lantas apa saja perbedaan Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI versi terbaru? Bila pada versi terdahulunya, Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI menampilkan daftar (list) Perkara Kasasi maupun Peninjauan Kembali (yang terletak pada bagian bawah), sayangnya pada versi terbarunya fitur tersebut dihilangkan. Bukan tanpa alasan dihilangkan, tentunya hal ini erat kaitannya dengan aspek performa (performance) dan kecepatan memuat halaman (load time) pada saat mengakses aplikasi ini. Sedangkan untuk kolom pencarian, opsi-opsi dan tata cara menelusuri Perkara Kasasi ataupun Peninjauan Kembali melalui aplikasi ini tidak ada yang berbeda dengan versi pendahulunya. 

Untuk menelusuri Perkara Kasasi ataupun Peninjauan Kembali melalui Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung RI, caranya sangat mudah yaitu dengan memasukkan Nomor Perkara pada kolom nomor perkara kemudian centang pada bagian captcha (saya bukan robot), lalu klik tombol cari. Setelah mengklik tombol cari, sesaat kemudian informasi perkaranya akan segera tampil dan untuk menampilkan informasi perkaranya secara mendetail pengguna dapat mengklik lihat detail yang berada di bagian bawah. Misalnya saja ketika ingin mengetahui informasi perkara 142 PK/TUN/2016.


Selain menelusuri perkara Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dengan memasukkan Nomor Perkaranya, pengguna juga dapat menelusuri perkara dengan memasukan Nomor Surat Pengantar ataupun Nama Para Pihaknya. Mudah bukan? Satu hal yang harus diingat, Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung hanya dapat diakses melalui tautan (URLhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/, apabila menemukan Aplikasi Info Perkara Mahkamah Agung dengan alamat tautan (URL) yang berbeda, maka patut dicurigai kualitas informasinya dan disarankan agar segera melaporkan kepada Bagian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui tautan (URLhttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/pengaduan-online atau melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(@x_cisadane)

Rapat Persiapan Pelaksanaan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 12 Februari 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Lantai 9, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat dilaksanakan Rapat Persiapan dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Dr. Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan dihadiri oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Perwakilan dari Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Perwakilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Tim Panitia Pelaksana Pameran Kampung Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pameran Kampung Hukum yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Mahkamah Agung RI ini sesuai dengan amanat dari Ketua Mahkamah Agung RI yang tertuang di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung disamping telah memulai era Keterbukaan Informasi dan Transparansi di Lembaga Peradilan, juga telah melakukan langkah-langkah perubahan menuju terwujudnya Mahkamah Agung sebagai Lembaga Hukum tertinggi di bidang Peradilan, dengan senantiasa menjunjung tinggi azas peradilan yang merupakan salah satu pilar utama dalam konsep Good Governance.

Pelaksanaan Pameran Kampung Hukum merupakan representatif Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tertinggi di Bidang Peradilan dalam memberikan pelayanan publik dengan standar pengelolaan yang baik dan professional sering meningkatnya kebutuhan publik dan informasi demi terciptanya citra positif pada dunia peradilan Indonesia. Sebagai bentuk pertanggung jawaban publik terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan selama tahun 2018, Mahkamah Agung ingin mengimplementasikan langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan melalui kegiatan pameran yang merupakan rangkaian dari Kegiatan Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. 


Pada Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019, Mahkamah Agung RI mengambil tema Akselerasi Mewujudkan Peradilan Elektronik. Dalam Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019 rencananya dilaksanakan di Plenary Hall JCC Jakarta pada Hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 pukul 09.00 WIB. Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Pelaksanaan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI melibatkan stakeholder-stakeholder terkait pada bidang Hukum, seperti : MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, KemenKoPolHuKam, Komisi Yudisial, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KemenKumHam, BNN RI, Ombudsman, BPK RI, OJK.

Penyelenggaraan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI disambut baik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., pasalnya event ini merupakan sebuah momentum terbaik untuk memperkenalkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada khalayak. Disamping itu, dengan adanya kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mendapatkan kesempatan untuk menunjukan eksistensinya di antara lingkungan Peradilan lainnya yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berharap seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat berperan serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini.  

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menempati posisi booth nomor 1 (berada dekat dengan center stage). Adapun dalam rapat ini membahas mengenai perihal teknis penyelenggaraan kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI, design booth, dan konsep acara. Pameran bukan merupakan suatu bentuk akhir untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, namun merupakan langkah awal untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi dalam memberikan informasi publik yang jujur, terbuka dan mudah diakses/dapat diakses oleh siapapun, serta dapat menjadi perekat hubungan lembaga-lembaga hukum terkait demi terciptanya citra positif hukum di Indonesia.  

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 11 Februari 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Lantai 9 dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan dihadiri oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf. Adapun penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan berkenaan dengan Bilateral Meeting antara Mahkamah Agung RI dengan Bappenas RI yang akan dilaksanakan pada Rabu 13 Februari 2019. Diharapkan dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) seluruh usulan dan perencanaan yang terkait dengan kebutuhan anggaran maupun sarana prasarana di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta Pengadilan (satker) di bawahnya dapat diakomodir oleh Bappenas RI melalui Mahkamah Agung RI. 

Adapun point-point usulan penambahan anggaran yang telah disepakati dalam rapat ialah sebagai berikut :

  1. Pengadaan Toga dan Kalung Jabatan untuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 
  2. e-Court, dalam rangka mendukung target Pemerintah terkait Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pendukung. 
  3. Target Zona Integritas harus tercapai lebih dari 50%. Penilaian Kinerja dengan SAPM/Akreditasi memadukan temuan kinerja SAPM/Akreditasi. Akreditasi Pengadilan masih ada yang bernilai B dan C, hal tersebut belum memenuhi syarat Zona Integritas (ZI) oleh karenanya diperlukan pelaksanaan kegiatan surveilance
  4. Consulting UKPBJ pada level koordinator wilayah pada akhir tahun menyisakan tagihan perkerjaan. 
  5. Sidang Keliling di Lingkungan Militer (Hakim di datangkan ke lokasi sidang). 
  6. Posbakum pada Peradilan Tata Usaha Negara. 
  7. Prodeo Peradilan Tata Usaha Negara terserap 6 (enam) dari Target 28 (dua puluh delapan) Perkara. 
  8. Sarana Prasarana di daerah untuk Hakim. Masih terdapat Rumah Dinas Hakim yang tidak layak. 
  9. Masih terdapat Pengadilan Militer yang belum memiliki gedung sendiri. 
  10. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer berencana membuat Aplikasi Pelaporan Monitoring. 
  11. Pengajuan Proposal pembentukan Satuan Kerja baru, 3 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan 4 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 
  12. Pembentukan 2 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
  13. Fasilitas untuk difabel pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
  14. Perbaikan pada Gedung Pengadilan yang rusak karena terkena bencana. 
  15. Rekrutmen Calon Hakim Militer untuk tahun 2020. 
  16. Penambahan kegiatan Bimbingan Teknis. 
  17. Sewa kendaraan. 
  18. SBK di Lingkungan Peradilan Militer.

(@x_cisadane)