Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila dan Cuti Bersama Idul Fitri 1440H 

Menindaklanjuti disposisi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 485/Set.KMA/IN/V/2019, Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo menginstruksikan kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc, Para Pejabat Eseon I pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Mahkamah Agung pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia untuk mengikuti Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019. 

Sekretaris Mahkamah Agung mengatakan bahwa upcara ini bersifat wajib, untuk itu Sekretaris Mahkamah Agung memerintahkan Para Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya agar mengutamakan untuk mengikuti upacara di satuan kerja masing-masing, namun bagi Para Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang sedang melaksanakan cuti dapat mengikuti upacara di satuan kerja terdekat sesuai keberadaan Hakim dan aparatur saat menjalankan cuti. 

Sedangkan untuk informasi Cuti Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Sekretaris Mahkamah Agung mengatakan bahwa sambil menunggu Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama tahun 2019, Mahkamah Agung berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, dan Nomor 16 Tahun 2018 bahwa Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 jatuh pada Hari Senin, Selasa dan Jum'at tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/680_SEK_KS00_5_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)

Undangan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini disampaikan Undangan perihal kegiatan tersebut. Dan dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari : Rabu 

Tanggal : 22 Mei 2019 

Pukul : 09.30 s/d 12.00 WIB 

Tempat : Ruang Serba Guna Ditjen Badilmiltun, Lantai 11 Gedung Sekretariat MA RI, Jl. Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Undangannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Undangan_SPIP_Mei2019.pdf

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen Badilmiltun 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 21 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Sebagai informasi, pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Auditor Badan Pengawasan MA RI telah melakukan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ialah masih terdapat kekurangan-kekurangan evidence pada beberapa Area. 

Berkenaan dengan hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara segera melakukan revisi (perbaikan) terhadap 6 (enam) temuan kekurangan-kekurangan evidence. Selain itu, dalam Rapat ini juga membahas mengenai Perbedaan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang telah didistribusikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI dengan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang ada di Situs PMPRB KemenPAN-RB. 

Dalam Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak. disepakati mengenai 19 (point) evidence-evidence yang dibutuhkan dalam Lembar Kerja Elektronik (LKE) versi Situs PMPRB KemenPAN-RB. Dipenghujung Rapat, masing-masing Ketua Area mempresentasikan mengenai Progress Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Area masing-masing. Rapat dihadiri oleh Seluruh Anggota Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan ditutup oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

(@x_cisadane)

Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019

Menindaklanjuti diposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 Mei 2019 Nomor 485 / Set.KMA / IN / V / 2019 sehubungan dengan diterimanya surat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor B.116 / Ka.BPIP/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019.

Berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung dan surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut :

 dokumen

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(hr)

Hasil Evaluasi LKE dan Evidence PMPRB untuk Tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Berikut ini disampaikan Hasil Evaluasi LKE dan Evidence PMPRB untuk Tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diaudit oleh Auditor Badan Pengawasan dan disampaikan kembali pada Jumat, 17 Mei 2019 Pukul 17:46 WIB. 

Dimohon kerjasama Bapak/Ibu untuk melengkapi Evidence yang dibutuhkan tersebut. 

(@x_cisadane)