1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

01 Februari 2016

Pemanggilan Peserta Bintek Hakim PTUN wilayah PT.TUN Medan di Batam Tahun 2016


Dalam rangka Bimbingan Teknis/ Pendidikan Yudisial Berkelanjutan bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama di wilayah hukum PT.TUN Medan, Ditjen Badilmiltun MA RI bekerjasama dengan proyek EU-UNDP SUSTAIN, akan melaksanakan Kegiatan Bintek tersebut pada :


Hari/Tanggal : Selasa (16 Februari 2016) s.d Kamis (18 Februari 2016)

Tempat : Batam (Nama hotel akan kami informasikan lebih lanjut)


Keterangan lebih lengkap silakan lihat surat berikut :


*Suratnya


Ditulis oleh hilda 20 Januari 2016

Pembinaan Pada Lingkungan Peradilan TUN di Malang 

Dengan ini diberitahukan Kegiatan Pembinaan di Lingkungan Peradilan TUN yang akan diselenggarakan di Malang Tahun 2016, adapun keterangan lebih jelas tentang acara tersebut dapat dilihat pada link di bawah ini.

download surat

download jadwal


Ditulis oleh @x_cisadane 20 Januari 2016

Undangan Kegiatan Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan/BMN T.A. 2015 DIPA 005.05 Ditjen Badilmiltun

Undangan Kegiatan Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan/BMN T.A. 2015 Ditjen Badilmiltun


Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan/BMN Semester II Tahun Anggaran 2015 seluruh Koordinator Wilayah DIPA 05, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan mengadakan kegiatan Rekonsiliasi Data Penyusunan Laporan Keuangan/BMN Tahun 2015 guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dan mendukung suksesnya program Reformasi Birokrasi, dengan ini diminta kepada Bapak/Ibu untuk menugaskan 2 (dua) orang Operator SAIBA dan SIMAK BMN.

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada : 

  • Hari : Senin s/d Rabu (Jadwal Terlampir) 
  • Tanggal : 1 s/d 3 Februari 2016 
  • Check In : Pukul 14.00 wib - 16.00 wib 
  • Tempat : Hotel Horison Bekasi, Jl. K.H. Noer Alie Bekasi 17148 
Adapun persyaratan yang harus di bawa adalah : 
  1. Arsip Data Komputer (ADK) baik file backup maupun file kirim satker dan korwil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015;  
  2. Laporan Keuangan dan Laporan BMN (hard copy) periode 31 Desember 2015 beserta Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal antara SAIBA dengan SIMAK-BMN, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan DJPB dan DJKN setempat, BAR Opname Fisik masing-masing satker. 
  3. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan DIPA 05 berupa : 
  • Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas Sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2015.; 
  • Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas Penyetoran Kas yang ada di Bendahara Penerimaan ke Kas Negara yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2015;  
  • Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015, untuk menjelaskan penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas pada Penjelasan atas Pos-pos Neraca dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); 
  • Rekening Koran Biaya Perkara dan Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 untuk menjelaskan penyajian saldo Laporan Biaya Perkara dan Titipan Pihak Ketiga;
  • Rekapitulasi Saldo Daftar Rekening Bank masing-masing Satker : Bendahara Pengeluaran DIPA 05 dan Rekening Proses Biaya Perkara per 31 Desember 2015; 
  • Rekapitulasi Data Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 serta membuat Memo Penyesuaian; 
  • Daftar Rekening Pemerintah; 
  • Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja per 31 Desember 2015;  
  • Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Satuan Kerja per 31 Desember 2015;  
  • Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Satuan Kerja per 31 Desember 2015;  
  • Laporan Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) per 31 Desember 2015;  
  • Rekapitulasi Monitoring Penutupan Rekening Bank Tahun 2015; 
  • Rekapitulasi Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap temuan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2014;  
  • Satker dan Wilayah wajib melakukan telaah Laporan Keuangan dengan menggunakan Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan; 
      4. Laporan Pengguna Barang. 
      5. Catatan Ringkas Barang Milik Negara. 
      6. Membawa Surat Tugas dari masing-masing Satker.

Dikarenakan keterbatasan anggaran Ditjen Badilmiltun, kami hanya bisa membiayai 1 (satu) orang Operator sedangkan 1 (satu) orang Operator lagi dibebankan kepada DIPA masing-masing Satker. Daftar nama peserta dan biaya tiket perjalanan pergi dan pulang (diharapkan peserta membeli tiket pesawat Lion Air kelas ekonomi) secepatnya dikirimkan ke Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilmiltun paling lambat sebelum tanggal 25 Januari 2016 melalui : 

  • Email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya  
  • Contact Person : 
  1. Aida Zuraida 0812-8738-5582 
  2. Hartati 0813-1722-1615 
  3. Wanda 0813-6344-4081
  • Faksimili : (021) 29079208

Untuk lebih jelasnya silahkan unduh Surat Nomor 58/Djmt.1/B/1/2016 beserta lampirannya melalui tautan berikut : Surat Nomor 58/Djmt.1/B/1/2016 beserta Lampirannya (klik di sini untuk mengunduh)

Ditulis oleh @x_cisadane 19 Januari 2016

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 















Pada Hari Senin Tanggal 18 Januari 2016 dan Selasa 19 Januari 2016 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Ahmad Yani, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Pelaksanaan Anggaran 2016 di lingkungan Ditjen Badilmiltun. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing unit kerja Dit Binganisminmil sebanyak 2 orang, Dit Binganismintun sebanyak 4 orang, Dit Pratalak Mil sebanyak 2 orang, Dit Pratalak TUN sebanyak 2 orang dan dari Sekretariat Ditjen Badilmiltun sebanyak 12 orang. Kegiatan Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Bapak Dedi Waryoman, S.Sos, M.H. selaku Plt Sekretaris Ditjen Badilmiltun dan kegiatan ini juga dimotori oleh Bapak Kosasih, S.H., M.H. selaku KaSubag Pengeluaran Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masing-maasing unit kerja yang memiliki tupoksi sehingga untuk menghitung besaran biaya yang dikeluarkan sesuai pagu adalah yang mempunyai kegiatan tersebut. Sebagai contoh perhitungan biaya mutasi ke daerah, komponen apa saja yang dimutasikan atau berapa orang yang mengikuti mutasi. Seperti Pegawai/TNI yang istri atau suaminya Pegawai Negeri juga atau TNI tidak bisa semata-mata dapat dibiayai dari anggaran mutasi tersebut karena suami/istri tersebut tidak ikut mutasi. Demikian juga anak/anggota keluarga yang kebetulan masih kuliah, tentunya anak tersebut tidak harus ikut mutasi orang tuanya karena di tempat yang baru belum tentu ada perguruan tinggi yang sama.

Sementara itu Bapak Kosasih, S.H., M.H. selaku narasumber memaparkan mulai dari tupoksi Pejabat Pengelola Keuangan, dasar hukumnya, tanggung jawabnya serta pendokumentasian (administrasi) pelaksanaan anggaran agar semua berjalan tertib, transparan, rapi dan akuntabel terutama 3 (tiga) Pejabat Pengelola Keuangan, yaitu : PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran. Pada umumnya yang mnejadi PPK itu mendapat tugas/jabatan yang lain (memiliki tupoksi sendiri), sedangkan PPK harus dapat mengendalikan semua kegiatan yang ada pada satuan kerjanya. 



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

Ucapan dan Berita Keluarga

  • ucapan hut peratun 2016.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2232
mod_vvisit_counterYesterday3568
mod_vvisit_counterThis week9532
mod_vvisit_counterAll days2233573

We have: 54 guests, 1 bots online
Your IP: 54.82.102.217
 , 
Today: Feb 09, 2016

peraturan-button