DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN

20 Oktober 2017

Tim Akreditasi Ditjen Badilmiltun Melaksanakan Assesment pada PTUN Serang

Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kembali melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu. Sesudah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, pada tanggal 16-18 Oktober 2017 kemarin Tim Akreditasi melaksanan assesmen di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tim yang diketuai Bapak Boy Mirwadi, S.H. memulai rangkaian proses Akreditasi dengan melaksanakan Taklimat Awal di Pengadilan TUN Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, yang dihadiri oleh seluruh warga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Sesudah Taklimat Awal, Tim Akreditasi mulai bergerak melakukan proses pemeriksaan/validasi pada semua area yang telah ditentukan hingga hari terakhir pada 18 Oktober 2017. Dalam Akreditasi ini, Tim mendapatkan beberapa temuan dan memberikan beberapa catatan serta saran perbaikan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar segera diperbaiki dan disempurnakan.

Rangkaian Proses Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini ditutup dengan Taklimat Akhir, yang diantaranya terdiri atas Pembacaan Kesimpulan Hasil Assesment, Pemberitahuan Hasil Assesmen serta rekomendasi batas waktu perbaikan, dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ketua Tim Assesmen dan Pimpinan Assessee tentang komitmen untuk menindaklanjuti dan memperbaiki catatan hasil temuan dalam jangka waktu yang telah disepakati.(sudarsono/hr)

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Tanjung Pinang

Tim Akreditasi kembali melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu kali ini dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Tim yang diketuai oleh bapak Budhi Hasrul, S.H. tiba di Pengadilan TUN Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017. Acara dimulai dengan kegiatan taklimat awal yang dibuka oleh Ketua PTUN Tanjung Pinang, Bapak H. Andri Mosepa, S.H., M.H. kemudian dilanjutkan dengan arahan oleh ketua Tim Akreditasi.

Selanjutnya tim mulai bergerak melakukan proses pemeriksaan/validasi pada 7 area yakni Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya Manusia, Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana Dan Prasarana Pengadilan, Pengelolaan SIPP Dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya, Pelayanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Tim akreditasi memeriksa dengan teliti data dukung pada setiap area dan memeriksa setiap ruangan yang ada di PTUN Tanjung Pinang. Pelaksanaan Akreditasi direncanakan masih akan dilaksanakan hingga tanggal 25 Oktober 2017. (hr)

13 Oktober 2017

Keputusan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No 167 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung

Berikut ini disampaikan Keputusan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 167 /SEK/SK/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.mahkamahagung.go.id/media/4204

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)

12 Oktober 2017

Ralat Pengumuman Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III Tahun 2017 Komprehensif DIPA 005.05

Diberitahukan kepada Yang Terhormat Para Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku Koordinator Wilayah (Korwil) untuk Kode Anggaran 005.05, sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017 perihal : Penyusunan LKKL Triwulan III tahun 2017 Komprehensif, maka dengan ini meminta kepada Saudara selaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan satker di wilayah masing-masing untuk melaksanakan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut.

2. Memonitor proses rekonsiliasi seluruh satker di wilayah masing-masing melalui Aplikasi E-Rekon-LK dan memastikan seluruh satker sudah melakukan upload ADK ke Aplikasi E-Rekon-LK.

3. Memonitor jadwal Open dan Close Periode pada Aplikasi E-Rekon-LK.

4. Memonitor menu daftar pada Aplikasi E-Rekon-LK, yaitu :

- Saldo Tidak Normal
- Aset Belum di Register
- Realisasi Tanpa Pagu
- Pengembalian Belanja
- Neraca Tidak Balance
- Jurnal Tidak Lazim

5. Memastikan tidak ada Pendapatan di luar DIPA 05 Ditjen Badilmiltun.

6. Melakukan penelahaan terhadap Laporan Keuangan Triwulan III seluruh satker di wilayah masing-masing, yaitu :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas

7. Mengirimkan BAST Persediaan yang ditransfer dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (yang sudah ditandatangani).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan Terbaru melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/RALAT_pengumuman_1272_djmt_b_10_2017.pdf

(@x_cisadane)

11 Oktober 2017

Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III Tahun 2017 Komprehensif DIPA 005.05

1. Berkoordinasi dengan satker di wilayah masing-masing untuk melaksanakan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut.

2. Memonitor proses rekonsiliasi seluruh satker di wilayah masing-masing melalui Aplikasi E-Rekon-LK dan memastikan seluruh satker sudah melakukan upload ADK ke Aplikasi E-Rekon-LK.

3. Memonitor jadwal Open dan Close Periode pada Aplikasi E-Rekon-LK.

4. Memonitor menu daftar pada Aplikasi E-Rekon-LK, yaitu :

Saldo Tidak Normal
Aset Belum di Register
Realisasi Tanpa Pagu
Pengembalian Belanja
Neraca Tidak Balance
Jurnal Tidak Lazim

5. Memastikan tidak ada Pendapatan di luar DIPA 05 Ditjen Badilmiltun.

6. Melakukan penelahaan terhadap Laporan Keuangan Triwulan III seluruh satker di wilayah masing-masing, yaitu :

Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas

7. Menyusun Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III 2017 komprehensif (softcopy dalam bentuk Word dan Pdf).

8. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah (softcopy dalam bentuk Excel, Word dan Pdf yang sudah ditandatangani).

9. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL per satker (softcopy).

10. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan Kanwil DJKN (softcopy).

11. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per Satker (softcopy).

12. Mengirimkan Backup Aplikasi SAIBA seluruh satker di wilayah masing-masing ke Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat dapat diterima tanggal 18 Oktober 2017.

13. Mengirimkan Backup Aplikasi SIMAK BKN dan Persediaan Korwil dan seluruh satker di wilayah masing-masing ke Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat dapat diterima tanggal 18 Oktober 2017.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1272_djmt_b_10_2017.pdf

(@x_cisadane)

11 Oktober 2017

TIM TAPM Ditjen Badilmiltun MA RI Tiba di PTUN Bandung

Pelaksanaan Assesment Oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dipimpin Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi ,S.H., M.H. tiba di PTUN Bandung pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2017. Tim melaksanakan assessment pada 7 area penilaian yakni Manajemen Kepemimpinan Dan SDM, Polabindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan SIPP & Aplikasi IT Lainnya, Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, PNBP dan Biaya Proses Perkara, dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Proses pemeriksaan/validasi yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI berjalan dengan sangat detil dan komprehensif, metode yang dilakukan oleh tim cukup membuat para pejabat struktural dan para staf di tiap bagian berjuang dengan cukup keras untuk dapat memenuhi permintaan dari tim agar memberikan hasil yang maksimal. Tim akreditasi juga memeriksa dengan teliti setiap ruangan yang ada di PTUN Bandung. Semua catatan temuan dirumuskan dan dirangkum untuk dipaparkan kepada satker sebagai bahan evaluasi kedepannya bagi satker.

Pada sesi akhir (taklimat akhir), Ketua Pelaksanaan Assessment, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi ,S.H., M.H. memaparkan hasil temuan sekaligus menyampaikan harapan agar PTUN Bandung lebih keras lagi memperbaiki dan melengkapi temuan ketidaksesuaian serta kekurangan yang ada.(hr)

11 Oktober 2017

Permintaan Nama dan Nomor Telepon Juru Bicara/Humas Pengadilan

Menindaklanjuti Surat Nomor : 901/SEK/HM.02.1/10/2017 perihal Permintaan Nama dan Nomor Telepon Juru Bicara / Humas Pengadilan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut ini : http://www.ditjenmiltun.net/901_sek_hm_02_1_10_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)

10 Oktober 2017

Pengingat Pelaporan Triwulan III T.A. 2017 Berdasarkan PP 39 Tahun 2006

Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Bappenas Nomor : 8192/Dt.9.1/09/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Pengingat Pelaporan Triwulan III T.A. 2017, berdasarkan PP 39 Tahun 2006, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo meminta kepada para Sekretaris Dirjen/Badan di Lingkungan Mahkamah Agung, para Sekretaris Pengadilan Militer Utama, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan, untuk melakukan

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut :

Aplikasi e-Monev secara efektif telah dapat digunakan sebagai media pengiriman laporan Trwiulan III T.A. 2017.
Apabila masih terdapat ketidaksesuaian data dan informasi padai Aplikasi e-Monev, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengirimkan pembaharuan data tersebut pada Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappernas melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.
Batas akhir pelaporan dengan menggunakan Aplikasi e-Monev pada tanggal 13 Oktober 2017.

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)

09 Oktober 2017

Sekretaris MA : "Inovasi Pelayan Peradilan Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan"

Sukses mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dan Replika inovasi pelayanan Peradilan e-SKUM dan ATR tahap I pada 15 Pengadilan Tingkat Pertama, kini saatnya Mahkamah Agung menindaklanjuti hasil dari inovasi – inovasi tersebut. Mahkamah Agung memulai untuk mereplikasi inovasi tahap II tersebut pada 101 Pengadilan Bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, melalui Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan tahap II pada tanggal 9-11 Oktober 2017. Tahun 2015 lalu, Mahkamah Agung telah memutuskan 3 inovasi terbaik yakni Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Dari ketiga inovasi tersebut, dipilihlah Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen dan dilanjutkan pengembangannya oleh Pengadilan Negeri Kendal, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk direplikasi terlebih dahulu.

Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan ini untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan kepada publik, serta memotivasi pegawai pengadilan untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan publik dan mendiseminasi sebuah inovasi pelayanan publik ke pengadilan lain. Hal ini efektif mendorong kreatifitas, profesionalisme dan respon inovasi pelayanan publik pengadilan. Dalam sambutan pembukaannya Sekretaris Mahkamah Agung yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mulyono, S.H., S.IP., M.H. berharap dengan adanya “inovasi pelayanan peradilan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan “.

Inovasi replikasi E-SKUM dan ATR pada pengadilan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan, terlebih saat ini dunia peradilan tengah menjadi sorotan publik. Acara workshop replikasi inovasi pelayanan peradilan E-SKUM dan ATR tahap II, diikuti oleh 43 Satker dari Peradilan umum, 41 Satker dari Peradilan Agama, 9 Satker dari Peradilan Militer dan 10 Satker dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

06 Oktober 2017

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2017

Sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Perbedaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-8533 PB/2017 tanggal 29 September 2017 terkait Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga (LKKL) Triwulan III komprehensif tahun 2017 (surat terlampir), Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, Sutisna S.Sos, M.Pd, meminta kepada Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, para Sekretaris di lingkungan Mahkamah Agung, serta para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia selaku penanggung jawab Koordinator wilayah DIPA 005.01, 005.03, 005.04, dan 005.05 untuk menyusun laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif tahun 2017 yang berdasarkan pada data Aplikasi e-Rekon & LK dan berpedoman pada PMK Nomor : 222/PMK.03/2016 tentang perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, terdiri dari :

Pernyataan Tanggung Jawab;
Ringkasan Laporan Keuangan;
Laporan Realisasi Anggaran;
Neraca;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tingkat Eselon I disampaikan Kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi paling lambat tanggal 25 Oktober 2017 melalui email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya . Sedangkan Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah disampaikan ke Unit Eselon I masing-masing (Lihat jadwal penyusunan dan penyampaikan LKKL pada Lampiran III surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-8533/PB2017 tanggal 29 September 2017).

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_196_bua3_ku00_10_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)

Artikel Lain...

Mulai
Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Berikutnya
Akhir

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Karya Tulis

Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

Serba Serbi

Aplikasi MA-RI

SIKEP MA-RI: System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.
Keuangan Perkara: Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.
Kumpulan Putusan: Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Berita Video