Gaji Pejabat Negara Naik Januari 2013

Palu (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan gaji pejabat negara dan daerah direncanakan naik pada Januari 2013 nanti.
"Kenaikannya berapa saya lupa. Yang jelas ada kenaikan," kata Azwar di Palu, Selasa malam.
Dia mengatakan, berapa besar kenaikan gaji tersebut nanti akan dibicaran lagi dengan Menteri Keuangan.
Menurut Azwar, kenaikan gaji tersebut juga termasuk gaji para hakim.
Azwar mengatakan pemerintah sudah menyiapkan draft rencana kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara dari presiden sampai bupati. Hanya saja, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum ingin hal ini ditetapkan karena berbagai pertimbangan.
Penjelasan Azwar tersebut mengemuka saat Bupati Buol Amran Batalipu mempertanyakan gaji pejabat yang sudah berlangsung kurang lebih 13 tahun belum mengalami kenaikan.
Gaji bupati saat ini sebesar Rp6,1 juta per bulan.

Gaji Naik Cegah Korupsi
Amran mengatakan, salah satu cara pencegahan tindak pidana korupsi adalah menaikkan gaji pejabat.
"Kalau gaji banyak saya yakin aparatur kita akan bekerja lebih dari waktu yang ada. Bila perlu 1 x 24 jam," kata Amran.
Menpan berkunjung kepala Palu menghadiri sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut sekaligus ditandai dengan penandatangan pakta integritas oleh seluruh bupati dan wali kota se Sulawesi Tengah. Hanya saja sebagian bupati tidak hadir dalam penandatangan pakta tersebut.
Isi pakta integritas tersebut antara lain adalah bupati dan wali kota berperan secara aktif dalam pemberantasan korupsi di daerah masing-masing, tidak menerima hadiah atau suap, bersikap transparan, jujur dan akuntabel.
Para bupati juga akan memberikan contoh dalam kepatuhan dan bila melanggar siap menerima konsekuensinya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, penandatangan pakta integritas tersebut baru langkah pertama menuju wilayah bebas korupsi.
"Kita ingin menjalankan skenario besar dalam pemberantasan korupsi. Korupsi kita masih besar, makanya kita perlu Komisi Pemberantasan Korupsi dan pakta integritas," kata Azwar. (A055)

BimbinganTeknis Hakim PeradilanTata Usaha Negara Tahun Anggaran 2012

Jakarta - Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara kembali mengadakan Bimbingan Teknis bagi hakim tata usaha negara, yang kali ini mengusung tema “Meningkatkan Profesionalisme Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”. Kegiatan bimbingan teknis ini diselenggarakan di Hotel Good Way, Batam pada tanggal 18-20 April 2012 dengan dihadiri oleh total peserta 70 orang hakim dari masing-masing Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.

Acara dibuka dan ditutup secara resmi oleh Bapak Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam Bintek ini antara lain mengenai format dan sistematika putusan, dan teknis pemeriksaan perkara di persidangan dan hukum pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara.  Narasumber yang dihadirkan yaitu Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH, MH, H. Agus Djunaedi SH, MH, MM dan Hakim Agung H. Yulius Rivai, SH. MH. Meskipun peserta tampak lelah namun tetap antusias mengikuti jalannya diskusi, hal ini tampak dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Di akhir materinya, H. Agus Djunaedi SH, MH, MM dan Hakim Agung H. Yulius Rivai, SH. MH kembali mengingatkan agar para hakim mengedepankan moral dan etika dalam menjalankan tugasnya karena menjadi hakim adalah tugas yang sangat mulia, jika dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Foto-Foto Bintek Hakim 2012