Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Panitera dan Panitera Muda Tk I di Lingkungan Peradilan TUN dan Calon Asisten Hakim Agung/Panitera Pengganti Asisten Hakim Agung  Pada Kamar TUN MA RI T.A. 2018

Bersama ini diumumkan hasil Fit And Proper Test Calon Panitera dan Panitera Muda Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta Calon Asisten Hakim Agung/Panitera Pengganti Asisten Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara MA RI Tahun Anggaran 2018 yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2018 di Bekasi.

Untuk daftar nama-nama peserta yang lulus ada pada link dibawah ini:

* Pengumuman Hasil Fit And Proper Test 

(hr)

Upacara Bendera dalam Rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 tahun 2018

Menindaklanjuti Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : B-350/M.Sesneg/Set/TU.00.04/05/2018 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 tahun 2018, dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 289/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-110 tahun 2018 yang ditujukan kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua Pengadilan Tinggi, Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Para Ketua Pengadilan Negeri, Para Ketua Pengadilan Agama, Para Kepala Pengadilan Militer, Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Berkeaan dengan hal tersebut, maka dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh file-file berikut :

1. Surat Sekretaris MA : http://www.ditjenmiltun.net/289_sek_ks00_05_2018.pdf
   
2. Surat Pengantar Sambutan : http://www.ditjenmiltun.net/b350_msesneg_set_tu0004_052018.pdf
   
3. Sambutan Upacara Hari Kebangkitan Nasional : http://ditjenmiltun.net/Sambutan_Upacara_Hari_Kebangkitan_Nasional2018.pdf
   

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)

Sekretaris MA RI akan Pimpin Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 tahun 2018

Menindaklanjuti Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : B-350/M.Sesneg/Set/TU.00.04/05/2018 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-110 tahun 2018. Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 288/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-110 Tahun 2018 yang ditujukan kepada Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, Para Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI, Para Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon III dan IV Mahkamah Agung RI dan Para Pegawai Mahkamah Agung RI.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/288sek_ks00_05_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)

Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II.a) di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2018

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI perihal : Permohonan Publikasi Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II.a) di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2018 di website Resmi Mahkamah Agung RI (www.mahkamahagung.go.id).

Berdasarkan Pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI (Selaku Ketua Panitia Seleksi) Nomor : 07/Pansel/Japati/05/2018 tanggal 18 Mei 2018. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, test assessment, penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, presentasi dan wawancara, maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2018 dengan ini menyatakan peserta yang di nyatakan lulus seleksi sebagai 3 (tiga) besar untuk masing-masing jabatan yang disusun berdasarkan ALPHABET.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Lampiran Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/07_pansel_japati052018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)

Yuk Berkenalan dengan E-Court yang Sebentar Lagi Memasuki Tahap Uji Coba 

Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkcara dari negeri kangguru (Australia), e-court menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya e-court ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski Federal Court of Australia (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan paper based system dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari paper based ke paperless. Berkaitan dengan hal tersebut, Federal Court of Australia (FCA) menempuh 8 (delapan) langkah manajemen perubahan : 

• Pertama, memastikan apakah benar-benar perlu dilakukan inovasi tersebut. Untuk melakukan inovasi harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Pada tahap ini harus dilakukan identifikasi permasalahan yang terjadi atau yang berpotensi terjadi dan peluang dilakukannya inovasi. Dalam konteks pengadilan, alasan pentingnya dilakukan perubahan misalnya banyak tunggakan atau banyak keluhan terhadap layanan pengadilan. 
  
• Kedua, membentuk tim pendukung terhadap penerapan inovasi tersebut. Setelah diyakini bahwa inovasi benar-benar perlu dilakukan, langkah berikutnya adalah membentuk tim yang mendukung adanya perubahan/inovasi. Tim ini harus merupakan sebuah kelompok yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengupayakan perubahan yang meliputi unsur pimpinan pusat, hakim, aparatur peradilan dan sumber daya manusia yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT). 
  
• Ketiga, merumuskan visi inovasi tersebut. Langkah berikutnya setelah terbentuk tim adalah merumuskan visi inovasi yang akan diimplementasikan. Pada langkah ini juga harus disusun dengan matang strategi untuk melakukan implementasi inovasi/perubahan tersebut. 
  
• Keempat, mengkomunikasikan visi kepada seluruh aparatur peradilan. Visi yang sudah ditentukan dan strateg untuk mencapainya telah dirumuskan, selanjutnya harus dikomunikasikan (disosialisasikan) dalam berbagai kesempatan. 
  
• Kelima, memberi wewenang kepada yang lain untuk mengimplementasikan inovasi/perubahan sesuai visi. Inovasi/perubahan bak sebuah virus yang harus dilularkan. Agar implementasi inovasi tersebut dapat mewabah dengan cepat, maka harus banyak agen-agen yang diberikan wewenang untuk melakukannya. 
  
• Keenam, merencanakan dan menyusun program jangka pendek (quick wins). Harus dipastikan rencana tersebut terlaksana, dan segera dilakukan evaluasi serta perbaikan jika ada yang tidak sesuai maupun tidak berjalan dengan baik. 
  
• Ketujuh, mempertahankan kemajuan terhadap inovasi yang telah diimplementasikan dan menghasilkan inovasi/perubahan yang lainnya. 
  
• Kedelapan, melembagakan program perubahan/inovasi sebagai pendekatan baru. Jika program jangka pendek telah berhasil, maka perlu juga dilakukan duplikasi di bidang lainnya juga telah menunjukkan hasil. Langkah selanjutnya adalah memastikan inovasi/perubahan tersebut dapat dijaga kesinambungannya.

Selain 8 (delapan) langkah tersebut tentunya diperlukan kepemimpinan yang kuat dalam mengawal kebijakan Electronic Court (e-court) tersebut. Hal ini karena penerapan e-court akan memicu terjadinya perubahan yang masif di sisi administrasi peradilan. Sama seperti Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kehadirannya sebagai sebuah sistem yang baru, maka e-court pun berpotensi akan direfusal oleh beberapa kalangan apabila kesiapan implementasinya belum matang. Oleh karenanya, penerapan dan pengembangan e-court ini harus dilakukan secara hati-hati dan setiap pemangku kepentingan diberikan pemahaman yang baik mengenai manfaat penerapan e-court ini. 

Aplikasi e-court dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017. Kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan Tim Pembaharuan Peradilan membentuk pokja khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya. Aplikasi ini cukup lengkap karena berisi modul-modul, seperti : 

1. Pembuatan akun (account/user) perorangan maupun advokat secara online (untuk saat ini hanya diberlakukan untuk kalangan advokat). 
2. Perhitungan biaya panjar perkara secara online. 
3. Pendaftaran perkara secara elektronik dan terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 
   
4. Panggilan para pihak secara elektronik. 
   
5. Perekaman (input) data/informasi pada tahap Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik
   
6. Pemberitahuan putusan/penetapan secara elektronik.

Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstall di masing-masing server maupun website pengadilan, mengapa? Karena otomatis akan terkoneksi dengan database pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan e-court. Untuk saat ini pengguna terdaftarnya hanya ditujukan kepada Advokat, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum. Untuk mendaftar perkara secara elektronik Advokat harus membuat account/user pada aplikasi e-Court dengan domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi di mana dia disumpah dengan melengkapi data Advokat seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Berita Acara sumpah yang harus diunggah ke dalam aplikasi e-court. Pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara elektronik pada Pengadilan yang telah mengimplementasikan e-court  dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi pada aplikasi e-court Mahkamah Agung. Pendaftaran perkara secara elektronik akan mendapatkan barcode dan nomor register online (bukan nomor perkara). 

Tahapan pendaftaran perkara secara elektronik adalah sebagai berikut : 

1. Memahami dan menyetujui persetujuan yang dipaparkan sebelum memulai pendaftaran. 
   
2. Mendaftarkan surat kuasa secara elektronik. 
   
3. Memasukkan data pihak. 
   
4. Mengunggah dokumen (petitum, posita, dan lain sebagainya). 
   
5. Mendapatkan e-SKUM (taksiran panjar biaya perkara). '
   
6. Mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) dan menyelesaikan pembayaran secara online. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah bekerjasama dengan Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI
   
7. Menunggu verifikasi dan registrasi Nomor Perkara dari Pengadilan yang dimohonkan. 
   
8. Mendapatkan Nomor Perkara. 

E-court dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. Aplikasi e-court juga digunakan untuk pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang telah menyejutui dan kepada penggugat/pemohon yang mendaftar secara elektronik dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan. Aplikasi e-court dapat diakses dari mana saja dan dengan waktu tertentu, oleh siapa saja (selama memiliki account/user) dengan bermodal koneksi internet dan perangkat yang memiliki web browser. Sebagai informasi, adapun tujuan daripada diluncurkannya aplikasi e-court ini ialah dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EODB) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, aplikasi ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan  peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang digaungkan oleh Mahkamah Agung, menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta aparatur peradilan di lingkungannya untuk mendukung implementasi inovasi ini. 

Meski demikian, hingga saatnya dilaunching secara resmi nanti, perlu dipertimbangkan apakah dengan tahapan persidangan yang dilakukan secara elektronik akan berpengaruh terhadap asas hukum acara yang memerintahkan bahwa persidangan bersifat terbuka untuk umum. Aplikasi ini pada dasarnya berlaku wajib bagi seluruh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Namun demikian, untuk tahapan uji coba gelombang pertama diperkirakan akan dilaksanakan pada Juni 2018. Pada tahap uji coba awal, aplikasi e-court akan diterapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya lalu disusul pada bulan Agustus 2018 akan diterapkan di seluruh Pengadilan Negeri kelas IA Khusus di Indonesia. Nah bagaimana dengan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara? Jangan khawatir, sesuai dengan kesepakatan pokja, maka ditetapkan 6 (enam) Satuan Kerja (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berhak melaksanakan uji coba. Lantas 6 (enam) Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang mana sajakah? Dan kapankah pelaksanaan masa uji cobanya? Nantikan tanggal mainnya dan terus ikuti perkembangan terkait e-court ini. 

Berikut disampaikan juga link download Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PerMA 03 Tahun 2018)

http://www.ditjenmiltun.net/MILTUN_PETUNJUK_PELAKSANAAN_PERMA_3_TAHUN_2018.pdf

(@x_cisadane)