Pokja Penyusunan Standariasi Fit and Proper Test Tenaga Teknis Kepaniteraan di lingkungan Peradilan TUN, Bekasi TA 2019

Bekasi,29/08/2019 Dalam rangka terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung, melalui pelaksanaan cetak biru (blueprint), telah membawa dampak dengan adanya dukungan yang nyata pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada area peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur,  peningkatan tersebut diantaranya Bidang Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut,  Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan kegiatan Rapat Kerja (Pokja) Penyusunan Standariasi Fit and Proper Test Tenaga Teknis Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Hotel Santika Bekasi mulai tanggal 28 s/d 30 Agustus 2019. Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H..

Adapun  dasar  pelaksanaan kegiatan ini  adalah  Surat Keputusan Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Nomor : 629/Djmt/Kep/8/2019  tertanggal 08 Agustus  2019. Tentang Penyelenggaraan,  Penunjukan  Penanggung  Jawab,  dan  Panitia  Kelompok Kerja Penyusunan  Standarisasi Fit And Proper Test Tenaga Teknis Kepaniteraan Di  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Tahun  Anggaran  2019.

Adapun kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua ) kelompok  Kerja :

- Kelompok  Kerja 1 (satu) terdiri dari 8 (delapan) orang yang akan membahas tentang Kompetensi Teknis. Yang terdiri dari :

1.Dr. Kadar Slamet, SH., M.Hum. (Wakil PT.TUN Jakarta), 2. Dr. H. Hari Sugiharto, SH.,MH.( Ketua PTUN Jakarta),  3. Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial TUN),  4. Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial TUN), 5. Didik Hari Wasito, SH., MH. (Panitera PTUN Jakarta) 6.  Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H., 7 David Suharyadi, S.H., M.H., 8. Sasidin, S.H., M.M.

-  Kelompok Kerja 2 (dua) terdiri dari 8 (delapan) orang yang akan membahas tentang Kompetensi Manajerial dan Sosial Cultural. Yang terdiri dari :

1.H. Iswan Herwin, S.H., M.H. (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan MARI ), 2. Dr. H. Maftuh Effendi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial TUN), 3.  Agus Abdur Rahman, S.H.,M.H. (Hakim Yustisial TUN),  4. Retno Ariyani, S.H. (Hakim Yustisial TUN),  5.  I Gede Sukadana, S.H., M.H., 6. Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. 7. Tina Rizkiati, S.E., M.M.  8. Azi  Lathif Yusuf, Amd.

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanak adalah dalam rangka menyusunan Standarisasi Fit And Proper Test bagi Tenaga Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,  yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan didalam melakukan kegiatan Fit And Proper Test Tenaga Teknis  pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dari kegiatan kelompok kerja ini telah menghasilkan draf naskah pedoman petunjuk pelaksanaan di dalam melakukan kegiatan Fit And Proper Test bagi Tenaga Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

(hr/sudiyono)

PENDAMPINGAN SIPP DILMIL I-04 PALEMBANG

Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 720/Djmt/KEP/8/2019 tanggal 29 Agustus tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan SIPP di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2019. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer mengadakan kegiatan Pendampingan SIPP ke Pengadilan Militer I-04 Palembang selama tiga hari, dari tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2019. Ketua Tim yang di Pimpin oleh Letkol Chk Anton M. Tambunan, S.H.(Kasubdit Pembinaan Administrasi Peradilan Militer) beserta 3 orang anggota tim yang terdiri dari ASN Venny Adelina Tumuyu, S.H., M.Si. (Kasi Bimbingan dan Monitoring), Arianie Amanda, S.E.(Kasi Tata Kelola) dan Tim Development Ditjen Badilmiltun Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom.

Rombongan Tim Pendampingan SIPP disambut baik oleh Ketua Pengadilan Dilmil I-04 Palembang Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. beserta anggota dilmil I-04 Palembang. Dalam Acara kegiatan Pendampingan SIPP, peserta rapat yang dihadiri oleh Para Hakim, Sekretaris, Panitera, Panitera Pengganti, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan Teknologi dan Informasi dan Pelaporan, Admin beserta staf yang terkait sangat antusias dalam mengikuti acara Pendampingan SIPP. Dari hasil kegiatan pendampingan SIPP di Dilmil I-04 Palembang ditemukan beberapa temuan yaitu :

1. Terdapat kesalahpahaman, perkara yang ada di SIPP harus secepatnya dilakukan BHT setelah minutasi agar tidak terjadi temuan dalam Aplikasi MIS. Hal tersebut menyebabkan perkara tidak dapat dilakukan permohonan Upaya Hukum (misalnya : Banding).
   
2. Terdapat kesalahpahaman terkait dengan pengisian fitur Arsip Perkara pada Aplikasi SIPP. Petugas Arsip hanya mengupload file putusan saja.
   
3. Belum ada file Arsip Perkara tahun 2019 yang diupload ke dalam Aplikasi SIPP.
   
4. Masih terdapat data yang diinput oleh Administrator.
   
5. Court Calendar masih belum terisi.
   
6. Terdapat Perkara yang sudah Minutasi lebih dari 14 Hari namun masih belum BHT.
   
7. Pada Tab Putusan Akhir di Aplikasi SIPP tanggal BHT-nya masih belum diinput sedangkan pada kolom keterangan ditulis Sudah BHT.
   
8. Terdapat 72 Perkara yang Data Putusannya tidak diinput ke Aplikasi SIPP ketika Berkas Putusannya telah tersedia.
   
9. Fitur Perpesannan pada Aplikasi SIPP tidak dimanfaatkan.
   
10. Terdapat Perkara Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Perkara Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Perkara Perlindungan Anak yang Pihaknya dipublikasikan, sehingga jika dilihat oleh publik melalui http://sipp.dilmil-palembang.go.id, maka Terdakwanya akan diketahui Namanya.
    
11. Terdapat Perkara yang Data Saksinya belum diinput.
    
12. Terdapat Perkara yang sudah Putus sudah lebih dari 8 hari namun belum Minutasi.
    
13. Seluruh file e-Doc dalam Aplikasi SIPP belum diupload sepenuhnya.
    
14. Terdapat Perkara yang gagal diupload ke Direktori Putusan melalui mekanisme Integrasi SIPP – Direktori Putusan.
    
15. Referensi Hakim belum update.

Saran dan masukan dari Dilmil I-04 Palembang untuk Aplikasi SIPP :

1. Perlawanan terhadap Putusan Sela yang kemudian Perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Banding, lalu setelah Putus pada Tingkat Banding Perkara tersebut dilimpahkan kembali ke Pengadilan Pengaju (Pengadilan Tingkat Pertama).
   
2. Pengisian Referensi Rumah Tahanan Militer menghasilkan Data Tidak Ditemukan.
   
3. Tombol Hapus pada Jadwal Sidang tidak ada.

RAPAT PERSIAPAN SOSIALISASI APLIKASI SIRATMIL DAN SIPPINTTER

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada hari ini, Senin tanggal 9 September 2019 bertempat di ruang rapat Ditbinganisminmil lantai 10 telah dilaksanakan rapat persiapan sosialisasi aplikasi SIRATMIL (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI TERPADU PERADILAN MILITER) dan SIPPINTTER (SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER TERPADU). Rapat persiapan ini mengundang admin/tenaga IT dari Dilmil I-06 Banjarmasin, Dilmil II-11 Yogyakarta dan Dilmil III-17 Manado untuk melakukan presentasi/paparan Aplikasi SIRATMIL dan SIPPINTTER.

Rapat dibuka oleh Plt Dirbinganisminmil Kolonel Chk (K) Jelli Rita, S.H., M.H. dan dihadiri oleh Kasubdit Pembinaan Administrasi Peradilan Militer Letkol Chk Anton M. Tambunan, S.H., Hakim Yustisial Mayor Laut (KH)  Ahmad Junaedi, SH.,M.H, dan Tim Development Ditjen Badilmiltun. Presentasi/paparan pertama yang disampaikan oleh admin.tenaga IT dari Dilmil III-17 Manado Christian H. Bawole dan dilanjutkan paparan kedua oleh admin II-11 Yogyakarta Danu Lupita, S.H.

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada 177 Pengadilan Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2019 

Dengan ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pada 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Pengadilan Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi tahun 2019, yang ditujukan kepada Yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia, Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas dan Tim Penilai Internal Mahkamah Agung. 

Sehubungan dengan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Pengadilan yang telah diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tahun 2019, maka perlu dilakukan pendampingan secara intensif oleh Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung demi terciptanya target penerbitan rekomendasi penetapan predikat WBK tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_14_th_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)

Permintaan BPK BA Penutupan Kas dan Rekening Koran Tahun 2018 s.d. 2019

Menindaklanjuti Surat Tugas No. 156/ST/V-XVI.1/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh BPK, maka dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan Pendahuluan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja, Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya TA 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan II) diminta kepada semua Bendahara Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia untuk mengirimkan data pendukung tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, silahkan unduh lampiran surat pada link dibawah ini :

*Suratnya 

hr