1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

18 April 2017

Pemberitahuan Hari Libur di Provinsi DKI Jakarta

Menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2017, Tanggal 13 April 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua sebagai Hari Libur di Provinsi DKI Jakarta. dengan ini menetapkan hari rabu tanggal 19 April 2017 sebagai Hari Libur Nasional di Provinsi DKI Jakarta.  Maka dengan ini kami lampirkan sebagai berikut :

*pengumuman_libur


Ditulis oleh STM 14 April 2017

PENYUSUNAN PEDOMAN KETATALAKSANAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA

Jakarta. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara melaksanakan Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 April 20017 di Ruang Moedjiono dan Ruang Rapat Pleno 1 lantai 2 Gedung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara 9 – 13 Jakarta Pusat – Jakarta dengan para peserta seluruh pegawai Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, para operator pada Panitera Muda Perkara TUN serta para Operator pada Majelis Kamar TUN.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Tata Usaha Negara yang sudah disusun pada tahun - tahun sebelumnya. Kegiatan kali ini difokuskan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik yang selama ini menjadi permasalahan utama pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara yang mana permasalahan berkas yang terjadi sebagian besar adalah tentang kekurangan dokumen elektronik. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara selalu berkomitmen mendukung semua kebijakan Kamar TUN. Begitu juga dengan kebijakan tentang dokumen elektronik yang menjadi bagian yang sangat penting bagi percepatan penyelesaian perkara pada Kamar TUN. Kamar TUN  sudah selangkah lebih maju dibandingkan Kamar yang lain tentang penyelesaian minutasi perkara pada Mahkamah Agung.

Tiga narasumber yang dihadirkan kali ini memang sangat tepat untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang terjadi. Sebagai nara sumber yang pertama adalah Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Asep Nursobah, S.Ag., MH. Asep Nursobah adalah koordinator IT pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Nara sumber yang kedua adalah Ashadi., SH. Ashadi, SH  merupakan Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara yang selalu berhubungan langsung dengan Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara sehingga sangat mengerti tentang permasalahan yang selalu muncul pada Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara tata Usaha Negara. Sedangkan nara sumber yang ketiga adalah Supriyadi Gunawan,SH., MH Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi yang saat ini sedang mengembangkan Aplikasi SIAP Versi 3 yang nantinya diharapkan bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara khususnya tentang dokumen elektronik.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badab Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara Mayjed TNI Dr. Mulyono, SH., SIP., MH. Dalam sambutannya beliau memnekankan pentingnya peran Direktorat Pranata dan Tata Usaha Negara dalam dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan ekonimis sebagai  salah satu tujuan dari reformasi birokrasi sehingga tercapai visi Mahkamah Agung untuk menjadikan Peradilan Indonesia yang Agung. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut hal ini terlihat dari banyaknya masukan dan pertanyaan yang diajukan kepada para nara sumber. Kegiatan ditutup oleh Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara.(stm)


13 April 2017

Kegiatan Rakor Ditjenmiltun TA 2017 di Berastagi, Sumatera Utara

Sesuai surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96/Djmt/Kep/2/2017 tanggal 10 Februari 2017, jajaran Ditjen Badilmiltun mengadakan rapat koordinasi (rakor) Tahun Anggaran 2017 di Hotel Sibayak Internasional, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rakor kali ini mengambil tema tentang: “Dengan Rapat Koordinasi TA 2017, Ditjen Badilmiltun MA RI Siap Menuju Program Akreditasi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung”. Kegiatan rakor diadakan selama 3 (tiga) hari, mulai dari tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 7 April 2017, dengan peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, terdiri dari 18 (delapan belas) orang dari jajaran Peradilan Militer dan 19 (sembilan belas) orang dari Peradilan Tata Usaha Negara yang semuanya dibiayai dari DIPA Ditjen Badilmiltun, selebihnya terdapat 5 orang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai peninjau atas biaya sendiri dalam kegiatan rakor tersebut.

Acara dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Mayjen TNI Dr, Mulyono, S, H.,S.IP., M.H, dan kemudian beliau memberikan pemaparan tentang pentingnya program akreditasi reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Badilmiltun sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan citra peradilan yang agung sesuai cetak biru (blue print) pembaruan peradilan. Dalam hal tersebut ditekankan pentingnya nilai-nilai kepemimpinan (leadership) untuk menunjang pelaksanaan tupoksi badan peradilan. Secara khusus ditekankan mengenai signifikansi aspek SDM berbasis kompetensi, mulai dari rekrutmen sampai dengan promosi dan mutasi dalam menghasilkan layanan badan peradilan (output) yang berkualitas, prima, dan profesional. Selanjutnya, Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Ibu Jeanny H.V. Huturuk, S.E., Ak.,M.M., C.A., memberikan pemaparan tentang:

(1) Persiapan Reformasi Birokrasi  Tahun 2017;

(2) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kemudian, pada sesi berikutnya, dalam ruangan terpisah, namun diadakan secara pararel, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Bapak Kolonel Ckh. Agung Iswanto, S.H., M.H. memberikan materi kepada jajaran Peradilan Militer tentang:(1) Pola Mutasi dan Promosi Hakim Peradilan Militer; (2) Pemetaan Ulang Pendelegasian Sebagian Wewenang Eselon I dan Kepala Pengadilan; (3) Akreditasi Pengadilan Militer (ISO). Sedangkan, bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. memberikan materi menyangkut: (1) Pola Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara; (2) Standar Operasinal Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara; (3) Akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara (ISO).

Dari keseluruhan pemaparan tersebut, para peserta secara bersama-sama merumuskan hasil rumusan rakor yang kemudian dibacakan dan diserahkan oleh Kol. Chk Haryadi Eko P, Kadilmilti III-Surabaya, mewakili jajaran Peradilan Militer dan Dr. Istiwibowo, S.H., M.Hum, Ketua PTTUN Jakarta, mewakili lingkungan Peratun. Hasil rumusan rakor tersebut dibacakan dan kemudian diserahkan kepada Dirjenbadilmiltun sebelum diadakan penutupan acara. Hasil rumusan rakor terdapat hal yang harus dilakukan di setiap satker dan terdapat pula masukan bagi penyusunan kebijakan yang dapat menjadi pedoman, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, baik bagi Ditjen Badilmiltun maupun bagi setiap jajaran pengadilan di bawahnya (enrico/hr).


07 April 2017

Mahkamah Agung Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Lelang Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Madya dan Pratama 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Perihal : Permohonan Publikasi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung yang berasal dari Ketua Pansel Lelang JPT Madya dan Pratama pada website resmi Mahkamah Agung RI. 

Berikut disampaikan Lampiran Pengumuman Nomor : 03/Pansel/Japati/04/2107 Tentang Hasil Seleksi Administrasi, Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Japati) Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (Pansel Japati) pada taggal 7 April 2017. 

Silahkan mengunduh Lampiran Pengumuman tersebut melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/pengumuman_seleksi_administrasi_terbuka_japati_MA.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


07 April 2017

Rapat Konsultasi DPRD Halmahera dengan Ditjen Badilmiltun MA RI

Jakarta – 07 April 2017 Tim DPRD Halmahera dan Ditjen Badilmiltun MA RI telah melaksanakan Rapat Konsultasi mengenai Rencana Usulan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi). Rapat konsultasi ini dihadiri oleh Tim DPRD Halmahera yang terdiri dari Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera), Husein Said (Ketua Komisi I), Muhammad Abusama (Anggota DPRD Halmahera), Abdullah Majid (Anggota DPRD Halmahera), M.Yunus Najar, M.Si (Anggota DPRD Halmahera), Hud. H. Ibrahim (Anggota DPRD Halmahera),  Antoni Mahad (Anggota DPRD Halmahera), Bunyamin  Hi Daud (Sekretaris Komisi I DPRD Halmahera), Djunaidy A.Md. (Staf Pendamping), Irwan Yusuf (Staf Pendamping) dan perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI yang terdiri dari Dedi  Waryoman,S.Sos, M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI), Sri A.Sumarningrum, S.H., M.M. ( Kasubdit Bangganis Diltun), Ambar Sri Susilowati, SH., MH. (Kasudit Binmin Diltun), Djoko Purnomo, SH., MH. (Kasi Tata Kelola Diltun), Yuda Aji W. SH., MH. (Kasi Statdok Diltun), Sudiyono, SH. (Kasi Bimon Diltun), Nita Setyaningrum, ST., MSi. .(Staf Kasi Statdok Diltun), Hilda Riandini, A.Md (Staf Kasi Bimon Diltun). Acara dimulai dengan kata sambutan dari bapak Dedi  Waryoman, S.Sos., M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI) dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera) tentang maksud dan tujuan Tim DPRD Halmahera berkunjung ke Ditjen Badilmiltun MA-RI.

Dalam kesempatan ini, Asnawi Lagalante menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan. Ketika masyarakat membutuhkan keadilan, mereka terkendala oleh jarak dan biaya transportasi yang sangat besar, sehingga mengurungkan niat dalam mencari keadilan. Hal ini dirasa sangat disayangkan sekali dan dirasa sangat perlu dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi) atau di wilayah Halmahera Selatan untuk memudahkan akses dan akomodasi para pencari keadilan dalam menuntut hak-hak mereka. Para Tim tampak antusias sekali dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Halmahera. Masukan dan saran juga disampaikan oleh perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI tentang Prosedur Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diharapkan dengan adanya kunjungan dalam rangka Audience/Konsultasi ini, semoga aspirasi-aspirasi rakyat yang disampaikan oleh Tim DPRD Halmahera dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kedepannya keadilan dapat ditegakkan secara merata di seluruh Indonesia.(hr)


06 April 2017

Pengadilan Militer III-13 Madiun Meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 


Selasa - 04 April 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Audit Eksternal dalam rangka sertifikasi International Organization for Standardization (ISO 9001:2015) dari National Quality Assesment (NQA Indonesia). NQA Indonesia merupakan cabang dari NQA yang berkantor pusat di Inggris, dan NQA merupakan bagian dari National Technical System (NTS Inc) yang berkantor pusat di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1961. NQA sendiri telah melakukan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat kepada lebih dari 35.000 perusahaan dan instansi dalam berbagai bidang di 70 (tujuh puluh) negara di dunia, diantaranya NASA, Boeing, Jaguar Land Rover, Department for Energy and Climate Change (DECC) Inggris, dan masih banyak lagi.

Audit eksternal dimulai dengan opening meeting yang berlangsung pada pukul 08.00 wib dan dilanjutkan diskusi dengan top management yang beranggotakan Pimpinan Pengadilan dan seluruh Pejabat Struktural di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Selanjutnya pada pukul 09.00 wib audit dimulai dari bagian top management dan sekretariat yang dilanjutkan dengan melakukan audit kinerja terhadap Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Subbag Kepegawaian, Ortala, Subbag Umum dan Keuangan serta melakukan audit kinerja terhadap Subbag Perencanaan IT dan Pelaporan. Adapun yang menjadi obyek audit oleh NQA adalah penerapan terhadap SOP (standard operating procedure), misalnya seperti kesesuaian SOP terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari, selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap bagian sesuai dengan tupoksi dan targetnya. 

Kegiatan audit eksternal selesai pada pukul 16.00 wib dilanjutkan dengan audit reporting sekaligus closing meeting oleh tim auditor bersama seluruh personil Pengadilan Militer III-13 Madiun. Pada kesempatan tersebut tim auditor memaparkan temuan-temuan, misalnya temuan yang tidak berpengaruh dalam pelayanan dan kinerja namun harus tetap diperbaiki dan juga temuan minor (temuan yang harus diperbaiki karena memiliki pengaruh dalam pelayanan dan kinerja namun tidak fatal). Dengan hasil dan temuan tersebut tim auditor dari NQA Indonesia menyatakan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun lulus dalam sertifikasi dan berhak mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015.

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, S.H. menerima dokumen hasil audit secara resmi dari NQA Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah bekerja sama sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berhasil meraih Sertifikat ISO 9001:2015. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, S.H. menghimbau kepada seluruh personil Pengadilan Militer III-13 Madiun agar tidak cepat berpuas diri dan terus berinovasi dalam bekerja dengan motto “Cintai Profesi Jaga Institusi”.

Sebagai informasi, International Standardization Organization 9001 (ISO 9001) merupakan model sistem jaminan kualitas dalam desain/pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan atau sering disebut dengan istilah Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 (M.N. Nasuton, 2001). Atau dengan kata lain ISO 9001 adalah merupakan standar internasional yang mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (Sugeng Listyo Prabowo, 2009). Sehingga dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Sistem Manajemen Mutu adalah kemampuan suatu institusi (perusahaan/badan/lembaga/instansi) sebagai penyedia layanan kepada masyarakat atau jasa maupun produk dalam menjaga kualitas mutu atas layanan, produk maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu institusi. Jika suatu institusi telah memiliki sertifikasi ISO 9001, maka dapat dikatakan bahwa layanan, produk maupun jasa yang ditawarkan sudah tentu memiliki mutu yang terjamin. Dengan demikian terdapat 7 (tujuh) Pengadilan Militer yang telah meraih Sertifikasi ISO, yaitu Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pengadilan Militer II-09 Bandung, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dikutip dari situs resmi Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan penambahan seperlunya. 

(@x_cisadane)


05 April 2017

PEMBERITAHUAN KENAIKAN PANGKAT TNI DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER MA-RI


Dengan ini diberitahukan kepada seluruh personil TNI di lingkungan Peradilan Militer tentang kenaikan pangkat periode 1 April 2017 dengan komposisi sebagai berikut :

- Kenaikan Pangkat Pilihan ke Kolonel sebanyak 6 orang

- Kenaikan Pangkat Pamen TNI Mayor ke Letkol sebanyak 9 orang

- Kenaikan Pangkat Pamen TNI Kapten ke Pamen TNI Mayor sebanyak 4 orang

- Kenaikan Pangkat Pama TNI Lettu ke Kapten sebanyak 6 orang

- Kenaikan Pangkat Bintara TNI sebanyak 14 orang

- Kenaikan Pangkat Tamtama TNI sebanyak 5 orang

sehingga total seluruh personil TNI di lingkungan Peradilan Militer yang mengalami kenaikan pangkat berjumlah 44 orang. Untuk lebih jelasnya nama-nama personil TNI tersebut dapat di unduh pada unduhan di bawah ini. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Sprin/107/KP.04.1/III/2017

Sprin/108/KP.04.1/III/2017

Sprin/109/KP.04.1/III/2017

Sprin/110/KP.04.1/III/2017


@drm1075


04 April 2017

Laporan Triwulan I TA 2017 tentang Pelaporan Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Berdasarkan PP No 39 Tahun 2016 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Perihal : Permohonan Publikasi Surat Dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 69/BUA/OT.01.1/3/2017 pada website resmi Mahkamah Agung RI yang di tujukan Kepada : 

Yth.

  1. Para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI; 
  2. Sekretaris Pengadilan Militer Utama; 
  3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) lingkungan Peradilan; 
  4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan tentang Pengingat Laporan Triwulan I TA 2017 Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2017, untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_ka_bua_No_69_BUA_OT.01.1_3_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


03 April 2017

Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemaknaan KEPPH Angkatan 11 dengan Masa kerja 8 s.d 15 Tahun

Diberitahukan kepada hakim di lingkungan peradilan TUN bahwa akan diadakan Pelatihan Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Angkatan 11 dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI pada :

Hari/Tanggal : Selasa s.d Sabtu / 18 s.d 22 April 2017

Tempat : Puri Avia - Athalia Hotel & Conference Resort, Jl. Raya Puncak KM 65 No. 179, Cipayung - Bogor.


Untuk informasi selengkapnya berikut kami lampirkan surat beserta lampirannya :

*Surat



31 Maret 2017

Pengumuman Hasil RTPM Pejabat/Pegawai Non Teknis di Lingkungan MA RI 21 dan 22 Februari 2017 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI perihal : Permohonan Publikasi Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di bawahnya atas nama Selamet, S.H., dkk (36 orang), pada website resmi Mahkamah Agung RI. 

Berikut Lampiran Keputusan Hasil Rapat Telaah Promosi/Mutasi Pejabat/Pegawai Non-Teknis pada tanggal 21 dan 22 Februari 2017 yang di tandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, yang meliput :

  1. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 
  2. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;  
  3. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;, 
  4. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;  
  5. Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh file pengumuman dan lampiran melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Hasil_RTPM_Pejabat_Pegawai_MA_Tgl_21_dan_22_Februari_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • a ucapan selamat doktor.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png
  • banner selamatan pelantikan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2872
mod_vvisit_counterYesterday3474
mod_vvisit_counterThis week2872
mod_vvisit_counterAll days4479434

We have: 33 guests, 3 bots online
Your IP: 54.81.174.180
 , 
Today: Apr 23, 2017

peraturan-button