Jakarta, Ditjen Badilmiltun. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada hari Rabu s.d. Jumat, tanggal 26 s.d. 28 Juli 2023 bertempat di Holiday Inn Hotel, Jakarta. Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh 42 (empat puluh dua) Peserta, terdiri dari 41 (empat puluh satu) Peserta Hakim Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia dan 1 (satu) Peserta dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Acara dilaksanakan secara campuran/hybrid (daring dan luring), 11 (sebelas) Peserta mengikuti kegiatan secara luring dan 31 (tiga puluh satu) Peserta mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Pada hari pertama, Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Negara dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama berjudul Tugas dan Wewenang KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh Irwan Supriadi Rambe, S.IP, M.Han (KPU Provinsi DKI Jakarta). Selanjutnya, materi Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahyudin, S.H., M.H. (Mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta).
Pada hari kedua, Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Negara diawali dengan pemaparan materi ketiga dengan judul materi Kewenangan Pengadilan Tinggi TUN dan Hukum Acara dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah oleh Yang Mulia Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI). Setelah sesi pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan Sesi Perumusan Kesimpulan yang merupakan hasil diskusi dan kesimpulan dari Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hasil Rumusan Kesimpulan tersebut merupakan output dari Kegiatan dari Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis ini diakhiri dengan Penyerahan Hasil Rumusan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H. selaku perwakilan Tim Perumus kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
