1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh NS 13 April 2012

Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Hakim Tahun 2012

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi para Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk Tahun Anggaran 2012 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 April 2012 di Batam.


Daftar nama peserta, tata tertib dan keterangan lengkap dapat dilihat pada link dibawah ini.


download


Ditulis oleh SBD 11 April 2012

Kawal Hakim, KY Siapkan Standar Gaji Layak

JAKARTA - Komisi Yudisial ternyata sudah menyiapkan konsep hakim sebagai pejabat negara dan berapa gaji yang layak sejak 2008. Penentuan besaran gaji tersebut didasarkan pada riset yang dilakukan empat tahun lalu (2008, red).

Menurut anggota Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus jika kemudian para hakim menuntut peningkatan kesejahteraan adalah hal wajar dan manusiawi.

"Saat melihat sendiri hakim tinggi di daerah kesejahteraannya sangat kurang. Rumah tinggalnya sangat standar," kata Jaja saat memberikan penjelasan kepada para hakim di Kantor Kemen PAN RB, Rabu (10/4).

Melihat fakta di lapangan itulah, KY mendorong agar hakim tidak disamakan dengan PNS tetapi sebagai pejabat negara. Apalagi UU sudah mengamanatkan hal tersebut.

"Memang jika melihat peraturan UU kita banyak yang disharmoni. Ini perlu diclearkan agar pejabat negara itu satu konsep sehingga hakim bisa ikut di dalamnya. Itu sedang kita rumuskan dengan Mahkamah Agung. Jadi ketika hakim dinyatakan menjadi pejabat negara, posisi, fasilitas dan tunjangan yang diterima akan disesuaikan dengan golongan hakimnya," tuturnya. (esy/jpnn)

Ditulis oleh SBD 07 April 2012

Kisah Nyata Hakim: Tinggal Berdesak-desakan di Rumah Dinas

Jakarta Keterbatasan anggaran dari negara memaksa para hakim mengetatkan ikat pinggang untuk bisa hidup. Tidak hanya di luar Jawa, di Jawa Barat yang tingkat perekonomian lebih terjangkau pun kesejahteraan hakim masih jauh dari layak.

"Suami saya dinas di kabupaten tetangga. Berangkat Senin pagi pulang Jumat. Di sana nginep di rumah dinas ketua pengadilan, ramai-ramai dengan 5 hakim lainnya," ujar istri hakim Abduh, Eni saat berbincang dengan detikcom, Sabtu, (7/4/2012).

Read Article »


Ditulis oleh Hari Darmawan 30 Maret 2012

Pengumuman Kenaikan Pangkat Untuk Bintara dan Tamtama pada Lingkungan Peradilan Militer

Untuk mengetahui nama-nama Bintara dan Tamtama yang mendapatkan kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 April 2012 silahkan lihat file dibawah ini.

Nomor 35/DjMT/Ratgas/III/2012


Ditulis oleh NS 28 Maret 2012

Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dibuatlah buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi petugas bagian Kepaniteraan di seluruh Indonesia.

Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara ini ditetapkan sebagai suplemen buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini memuat contoh/model buku/formulir tentang register perkara, Buku keuangan dan Formulir Laporan/Kearsipan disertai narasi dan kode cara pengisian buku formulir yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara dengan maksud untuk lebih mudah dan pasti dalam mengerjakan/membuat/pengisian buku register, buku keuangan perkara dan formulir laporan / kearsipan perkara.


Diharapkan buku ini dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya.

download disini



Ditulis oleh STM 21 Maret 2012

Pemberitahuan Peserta Bimtek Pemberkasan Perkara Tata Usaha Negara

Diberitahukan kepada Bapak/Ibu  Panmud Perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak yang namanya terdapat dalam surat (terlampir) untuk mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Sengketa Pajak dan Hak Uji Materiil  yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal        : 25 - 27 April 2012

Tempat         : Hotel Mercure Makassar, Jl. Daeng Tompo 8 90112 Makassar, Sulawesi Selatan.

 

Diharapkan peserta membawa laptop agar bisa mengikuti materi yang dberikan oleh para narasumber.

Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Download surat dan daftar nama peserta


Ditulis oleh sdm 16 Maret 2012

Pertemuan dengan Empat Ketua PT TUN

Jakarta, 15 Maret 2012. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Sulistyo, SH. M.Hum seusai rapat dan penyerahan dokumen kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional di BPKP langsung mengadakan pertemuan dan berkoordinasi

Read Article »


Ditulis oleh Hari Darmawan 15 Maret 2012

Jabatan Struktural di Lingkungan Peradilan Militer

Perlu di informasikan kepada para Perwira, sesuai Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : Kep/ 17 /DjMT/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 telah diberhentikan dan diangkat dalam jabatan pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer sebagaimana terlampir pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kep/17/DjMT/III/2012


Ditulis oleh sdm 09 Maret 2012

Pengumuman Pelantikan dan Penyumpahan

Pelantikan dan Penyumpahan akan dilaksanakan pada :

Hari           :  Kamis

tanggal      :  29 Maret 2012

bertempat : di Kantor Pengadilan Militer Utama oleh Bapak Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (Kadilmiltama)

Catatan :

info lebih lanjut hubungi : Kataud Dilmiltama Mayor Chk. Amir Wellong, S.H.

Daftar Nama Hakim Militer dan Hakim Militer Tinggi yang dilantik


Ditulis oleh SBD 09 Maret 2012

Menkumham Akan Banding Putusan Pengetatan Remisi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PTUN Jakarta membatalkan PP No.28/2006 tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor.

"Atas putusan PTUN Jakarta kemarin, Kemenkumham memutuskan melakukan banding," kata Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin di Jakarta, Kamis.

Pengajuan banding itu, kata Amir adalah untuk membuktikan bahwa perjuangan anti korupsi ini harus dilakukan sampai akhir, sampai ujung.

"Meskipun demikian, untuk melaksanakan janji Menkumham sebelumnya, maka atas 7 orang penggugat yang kemarin diputuskan, pembebasan bersyaratnya tetap kami laksanakan per hari ini sesuai putusan PTUN Jakarta," ungkap Amir.

Read Article »



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2926
mod_vvisit_counterYesterday2055
mod_vvisit_counterThis week4981
mod_vvisit_counterAll days7046973

We have: 98 guests, 1 bots online
Your IP: 54.82.73.21
 , 
Today: Nov 19, 2018

peraturan-button