1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

04 Oktober 2018

Undangan Peresmian 85 Pengadilan Baru di Melonguane untuk Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 3 (Tiga) Lingkungan Peradilan 

Menunjuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 183/KMA/SK/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian operasional Pengadilan Baru, bersama ini mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara peresmian Operasional 85 Pengadilan Baru di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Oktober 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


04 Oktober 2018

Tata Cara Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Biaya Operasional Satuan Kerja tahun 2018 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1256/SEK/KU.01/X/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Biaya Operasional Satuan Kerja Baru tahun 2018, maka dengan ini disampaikan Surat dimaksud. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1256_SEK_KU01_X_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


04 Oktober 2018

Undangan Peresmian 85 Pengadilan Baru di Melonguane untuk Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 

Menunjuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 183/KMA/SK/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian operasional Pengadilan Baru, bersama ini mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara peresmian Operasional 85 Pengadilan Baru di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Oktober 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


04 Oktober 2018

Penggalangan Dana bagi Korban Gempa Sulawesi Tengah 

Berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial Nomor : 12/WKMA-NY/9/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penggalangan Dana Korban Gempa Sulawesi Tengah dan Pertimbangan Pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini dimohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Para Kepala Pengadilan Militer dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan melakukan Pengumpulan Dana sebagai bentuk empati dan kepedulian untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah gempa bumi dan tsunami di Wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. 

Donasi berupa uang dapat disalurkan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor Rekening BNI 17522222227 a.n. Mahkamah Agung Peduli, Kantor Cabang Utama Pecenongan Jakarta Pusat atau Nomor Rekening BNI Syariah 1751111119 a.n. Mahkamah Agung Peduli, Cabang Bendungan Hilir Raya. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Ani Rose Miyanti, A.Md Nomor Handphone 081219097969

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1176_djmt_b_10_2018.jpeg

(@x_cisadane)


03 Oktober 2018

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III tahun 2018 

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-7439/PB/2018 tanggal 26 September 2018 tentang sebagaimana pada pokok surat (terlampir), dengan ini disampaikan kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan tersebut di atas serta mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Triwulan III tahun 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1245_SEK_KU00_10_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


03 Oktober 2018

Sinkronisasi Database SIMAK ke SIMAN 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia telah meluncurkan Aplikasi SIMAN sebagai sarana pengolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai surat Nomor : S-220/MK.6/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang sampai dengan saat ini telah dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung. Namun pemanfaatan Aplikasi SIMAN belum optimal karena ditemukan masih banyak data-data BMN pada Aplikasi SIMAN yang tidak valid dan termutakhirkan. 

Sehubung dengan hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo meminta kepada Sekretaris Kepaniteraan, Para Sekretaris Ditjen Badan Peradilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, Sekretaris Badan Pengawasan, Sekretaris Badan Diklat Kumdil, Kepala Biro Umum, para Sekretaris di Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan agar melakukan validasi dan pemutakhirkan (updating) data pada Aplikasi SIMAK kemudian melakukan rekon dari Aplikasi SIMAK ke Aplikasi SIMAN dengan data hasil rekon terbaru yang valid, sehingga data yang ada pada Aplikasi SIMAN adalah data terbaru yang valid. Pudjoharsoyo mengingatkan bahwa Aplikasi SIMAN telah dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebutuhan BMN. Oleh karena itu jika para Sekretaris tidak melakukan updating Aplikasi SIMAN, maka usulan saudara terkait sarana prasarana di dalam RKBMN tidak akan dipertimbangkan.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1229_SEK_HM02_3_09_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


02 Oktober 2018

Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri


Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 Februari 2018 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata beserta 3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berkaitan, maka Kepaniteraan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Nomor : 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 08 Agustus 2018 perihal Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi pihak Berperkara di Luar Negeri yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka disampaikan ketentuan-ketentuan dalam penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri, sebagai berikut : 

1. Bahwa terdapat perubahan prosedur pengiriman Surat Rogatori dan Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara yang Berada di Luar Negeri, sebagai berikut :

a. Surat Pengantar Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata kepada Negara Tujuan Disampaikan oleh Pengadilan Melalui Panitera Mahkamah Agung. Dalam Surat Pengantar tersebut Dijelaskan Status Kewarganegaraan Pihak Berperkara yang Dituju; 

b. Surat Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata Harus Menggunakan Standar Dokumen yang Telah Disepakati; 

c. Permintaan Penyampaian Dokumen tersebut Harus Memenuhi Ketentuan yang Dipersyaratkan oleh Negara Tujuan, diantaranya Dokumen Pengadilan yang Akan Disampaikan Harus Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris ataupun Bahasa Negara Setempat

d. Biaya Penyampaian/Pengiriman Dokumen Dibebankan Kepada Pihak Berperkara dan Disetorkan oleh Pengadilan ke Rekening Penampung Atas Nama Kepaniteraan Mahkamah Agung. 

2. Bahwa Pengiriman Biaya Penyampaian Dokumen Agar Disetorkan ke Rekening Penampung pada Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan Rekening Virtual yang Diproduksi oleh Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Akses ke dalam Menu (Fitur) VA Rogatori pada Aplikasi Direktori Putusan menggunakan Username dan Password yang Sama Untuk Publikasi Putusan. Untuk Pembuatan Rekening Virtual tersebut telah tersedia pada Menu "VA Rogatori"

3. Bahwa Bukti Pengiriman Biaya Penyampaian Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Point 2 (dua) Harus Dikirimkan Bersamaan dengan Penyampaian Surat Pengantar yang Ditujukan Kepada Panitera Mahkamah Agung; 

4. Bahwa Pengadilan dalam Menaksir Biaya Pengiriman Dokumen Pengadilan Bagi Pihak yang Berada di Luar Negeri Agar Memperhitungkan Biaya-biaya Sebagai Berikut : 

a. Biaya Pengiriman dari Kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak-balik); 

b. Biaya Pengiriman dari Jakarta ke Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak-balik); 

c. Biaya Pengiriman dari Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke Alamat Pihak di Luar Negeri; 

5. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung Telah Menyediakan Aplikasi untuk Membantu Pengadilan dalam Menaksir Biaya Penyampaian Surat Tersebut yang Dapat Diakses pada Aplikasi Direktori Putusan melalui Menu "VA Rogatori"

6. Bahwa untuk Memudahkan Proses Identifikasi dan Perlakuan Khusus Terhadap Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Peradilan, Agar Diperhatikan Ketentuan Sebagai Berikut : 

a. Pada Amplop Surat Dituliskan Nomor Perjanjian Kerjasama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia sebagai berikut : 

Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018
Nomor PKS.168/DIR-5/0718

b. Alamat Pengiriman Surat Menggunakan PO BOX 913 JAKARTA PUSAT, sebagai berikut : 

Kepada Yth : 

Panitera Mahkamah Agung RI 

PO BOX 913 JAKARTA PUSAT

7. Bahwa Informasi Lebih Detail yang Berkaitan Dengan Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata Dapat Diakses di Website http://rogatori.kemlu.go.id/. Pada Website Tersebut Juga Tersedia Menu Untuk Menelusuri Status Penyampaian Dokumen Dengan Cara Memasukkan Nomor Perkara Melalui Form yang Tersedia

Demikian Disampaikan Untuk Dapat Dijadikan Pedoman Sebelum Kepaniteraan Mahkamah Agung Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Dalam Aturan Tersendiri. Apabila Memerlukan Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada ext 318

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1747_PAN_HK01_8_2018.pdf

(@x_cisadane)


02 Oktober 2018

Verifikasi Fisik Pelamar CPNS Disabilitas 

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung tahun anggaran 2018 dan sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Panitia Seleksi Nomor : 01/Pansel-CPNS/MA/09/2018 yang telah dipublikasikan melalui website https://www.mahkamahagung.go.id, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 setiap instansi wajib menyediakan formasi untuk penyandang disabilitas. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1238_sek_kp00_2_10_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Oktober 2018

Himbauan Penggalangan Dana Korban Gempa Wilayah Sulawesi Tengah 

Sehubungan dengan terjadinya bencana alam gempa bumi di wilayah Palu dan Donggala (Sulawesi Tengah), Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh keluarga besar Mahkamah Agung dan seluruh Warga Peradilan untuk berpartisipasi melakukan pengumpulan dana sebagai bentuk empati dan kepedulian untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Donasi berupa uang dapat disalurkan melalui Mahkamah Agung di Nomor Rekening BNI 1752222227. an. Mahkamah Agung Peduli, Kantor Cabang Utama Pecenongan Jakarta Pusat atau Nomor Rekening BNI Syariah 1751111119. An. Mahkamah Agung Peduli, Kantor Cabang Bendungan Hilir Raya

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/12_WKMA_NY_9_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Oktober 2018

Permintaan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III t.a. 2018 

Sehubungan dengan pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2018 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, diketahui masih terdapat kendala dan permasalahan dalam proses pelelangan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diharuskan seluruh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah di Lingkungan Mahkamah Agung RI menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) Triwulan III tahun anggaran 2018 di lingkungan saudara hanya dalam format file excel (.xls/.xlsx) sesuai dengan matrik terlampir. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday237
mod_vvisit_counterYesterday2081
mod_vvisit_counterThis week5757
mod_vvisit_counterAll days6929274

We have: 47 guests, 2 bots online
Your IP: 54.161.100.24
 , 
Today: Okt 23, 2018

peraturan-button