1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

04 Oktober 2019

Survey Online dalam Rangka Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Pelatihan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) untuk Pelatihan-pelatihan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan dalam bentuk Survey. Adapun batas akhir pengisian Survey tanggal 31 Oktober 2019. Untuk Kontak Person, silahkan Hubungi (Benny Purwanto 081310726732). 

Adapun Kebutuhan Pelatihan Bidang Manajemen yang dapat dipilih dalam Survey ialah, sebagai berikut : 

  1. Administrasi Kesekretariatan Modern 
  2. Perencanaan dan Penganggaran Pengadilan 
  3. Kebendaharaan 
  4. Procurement Essential & Contract Management Training 
  5. Arsip Digital 
  6. Strategic Perform Management System (Renstra, Renja, SAKIP) 
  7. Language Skills Development 
  8. Bina Damai (Social Cultural Reconsiliation Management
  9. Legal Drafting 
  10. Public Services Reform Management 
  11. Revolusi Mental 
  12. Manajemen Keuangan Berbasis Akrual 
  13. Capacity Building 
  14. Integrated Human Resource Management 
  15. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 
  16. Pelatihan Manajemen Kehumasan/PR 
  17. Pelatihan Persiapan Purna Bakti 
  18. Training of Trainer (TOT) tematik 
  19. Training of Fasilitator (TOF) tematik 
  20. Management of Training (MOT) 
  21. Training of Course (TOC)

Sedangkan Kebutuhan Pelatihan Bidang Manajemen yang dapat dipilih dalam Survey ialah, sebagai berikut : 

  1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional I 
  2. Pelatihan Kepemiminan Nasional II 
  3. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 
  4. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 
  5. Pelatihan Dasar CPNS 
  6. Reform Leader Academy (RLA) 
  7. Pelatihan Kepemimpinan Umum Bagi Pimpinan Pengadilan 
  8. How to Be an Innovative Mentor
  9. How to Be an Innovative Coach 
  10. Communication Skils 
  11. Innovative Corporate Culture 
  12. Self Development 
  13. Peningkatan Integritas di Tempat Kerja 
  14. Decision Making Risk 
  15. Public Speaking

Pengisian Survey dilakukan secara daring (online) melalui tautan berikut : http://bit.ly/akpkmenpim2020

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

(@x_cisadane)


04 Oktober 2019

Pengumuman Tentang Penerapan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan 

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Perlengkapan Selaku Ketua Tim Penilai PIPK Nomor : 435/BUA.4/PL.07/09/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/435_Bua4_pl_07_09_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


04 Oktober 2019

RAPAT REVISI SK KMA NOMOR 48 TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Jakarta - ditjenmiltun.net.Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 diselenggarakan Rapat Revisi  SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan khususnya Lampiran IV Peradilan Militer   pukul 09.00 WIB. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dalam rapat ini mengundang tamu undangan Kadilmiltama Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum, Anggota Pokkimiltama Brigjen TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum, Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., Waka Dilmilti II Jakarta Kolonel Chk Hulwani, S.H., M.H., Panitera Dilmiltama Kolonel Chk Kiswari, S.H., Waka Dilmil II-08 Jakarta Letkol Chk Arwin Makal, S.H., M.H.

Rapat Revisi  SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 memanggil Narasumber Kolonel Chk Ateng Karsoma, S.H., M.Kn. dari Babinkum TNI. Maksud dari kegiatan rapat ini adalah untuk Revisi SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan khususnya Lampiran IV Peradilan Militer. Dan Tujuan rapat ini adalah agar dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pola Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Militer.

SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan khususnya lampiran IV sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi saat ini, sehingga perlu adanya revisi/ regulasi baru, hal ini disebabkan oleh:

  1. Perubahan pangkat untuk jabatan Kadilmilti yang semula berpangkat Kolonel berubah menjadi Pati Bintang Satu.
  2. Peraturan Panglima TNI Nomor 61 tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI.
  3. Surat Edaran Panglima TNI Nomor SE/8/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang pemberlakuan Peraturan Panglima TNI Nomor 40 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Panglima Nomor 50 tahun 2015 tentang kepangkatan Prajurit TNI.
  4. Surat Panglima TNI Nomor R/746-08/05/46/Spers tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penyampaian Penyetaraan pangkat, tata cara dan persyaratan pengisian jabatan ASN tertentu pd instansi pusat tertentu.

04 Oktober 2019

Rapat Koordinasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C..A. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi ini setiap Unit Eselon III memaparkan capaian dan progress kegiatan sehingga seluruh anggaran dan kegiatan dapat dimonitoring, dievaluasi dan dikaji apabila terdapat kendala maupun permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. 

Paparan dimulai dari Bagian Keuangan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sadiman, S.H., M.M., dalam paparannya disampaikan bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan sampai dengan Bulan Oktober 2019 telah melaksanakan 4 (empat) kali Revisi RKA-KL tahun anggaran 2019, kemudian penyusunan pagu definitif tahun anggaran 2020 dan terdapat dua kegiatan yang belum dilaksanakan yakni Revisi RKA-K/L tahun anggaran 2019 dan kegiatan penyusunan usulan RKA-KL tahun anggaran 2021. Dari Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan memaparkan Realisasi Anggaran per-30 September 2019 sebesar 76,6% dari pagu sebesar Rp 18.788.274,00, kemudian terdapat Outstanding Contract, serta terdapat laporan Pagu Minus. Tidak lupa juga Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan melaporkan dana yang tersedia saat ini. Adapun kegiatan yang belum dilaksanakan adalah studi banding dan kelayakan pembangunan Pengadilan Militer. 

Selanjutnya dari Kepala Sub Bagian Akuntansi memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan Monev Bappenas pada awal bulan Oktober 2019, sedangkan untuk pelaksanaan Monev Laporan Keuangan menunggu pendampingan laporan keuangan. Jumlah pelaksanaan Rapat Di luar Jam Kantor tinggal sedikit, yaitu Rapat Di luar Jam Kantor untuk hal yang berkaitan dengan laporan keuangan komprehensif. Monev Aplikasi Smart (Kemenkeu) telah diinput setiap bulan dan Monev Aplikasi Bappenas telah diinput per triwulan. 

Berikutnya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa memaparkan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya Pengadaan untuk Buku Register telah selesai dilaksanakan, Pengemasan dan pengiriman barang menunggu pengadaan yang 4 (empat) hal juga telah selesai dilaksanakan, kesulitan dalam mendapatkan vendor untuk alat pengolah data, 5 (lima) kegiatan sudah terlaksana sedangkan 4 (empat) kegiatan lainnya sedang dalam penyelesaian. Terkait dengan Barang Milik Negara, Pengelola Barang dan Jasa sudah berkoordinasi dengan Bagian Umum. Lalu Pejabat Pembuat Komitmen memaparkan terkait dengan penyerapan anggaran yang baru terlaksana sebesar 76,6%, hal ini disebabkan oleh adanya 4 (empat) kegiatan Pengadaan yang sedang berjalan, namun dananya belum dicairkan.

Lalu dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana memaparkan perihal kegiatan yang telah usai dilakukan seperti Penyusunan Laporan Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 dan 26 Maret 2019, Penyusunan Rencana Strategis yang rencananya akan dilaksanakan di Bandung pada Minggu kedua Bulan November 2019 bersama dengan Badilag dan Badilum, Evaluasi dan Penyempurnaan SOP yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 dan 18 Februari 2019, Penyusunan LKjIP yang rencana nya akan dilaksanakan pada Desember 2019, Reformasi Birokrasi untuk Unit Eselon I telah dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2019, Evaluasi IKU dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juli 2019 di Yogyakarta serta Kegiatan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019. 

Selanjutnya Kepala Bagian Kepegawaian Mahjum, S.H., M.H. memaparkan progress kegiatan Kepegawaian perihal pemrosesan cuti, surat tugas, surat masuk, surat keluar, Bimbingan Praktik Kerja Lapangan dan Magang, pemrosesan kenaikan pangkat, pemrosesan kenaikan gaji berkala, pemrosesan mutasi, pemrosesan penyesuaian gelar, pemrosesan penghargaan, dan BPJS. 

Dan terakhir, dari Kepala Bagian Umum I Gusti Ngurah Putra Mahendra, S.H., M.H. memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan misalnya terkait persuratan, penghapusan Barang Milik Negara, pembelian mebeulair, perawatan kendaraan, perawatan alat pengolah data, dan lain sebagainya. Dipenghujung rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C..A. menyampaikan saran, masukkan, dan solusi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan. 

(@x_cisadane)


04 Oktober 2019

Permintaan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III t.a. 2019

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/Bua.UKPBJ/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permintaan Laporan Realisasi Pengadan Barang/Jasa Triwulan III t.a. 2019 yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/38_Bua_UKPBJ_10_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


03 Oktober 2019

Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Peran dan tugas Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan Pemerintahan sangat strategis dan menentukan, oleh karenanya Pegawai Negeri Sipil tidak hanya dituntut memiliki kompetensi dan wawasan tetapi juga perlu diperhatikan pembinaan kariernya. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk suatu jabatan. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional diperlukan upaya pembinaan karier yang terarah, sistematis, optimal dan berkesinambungan. Dalam konteks Pengelolaan Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, dimana setiap Pegawai Negeri Sipil dimungkinkan untuk mengembangkan karier melalui Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional.

Keberadaan Jabatan Fungsional dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital, perubahan lingkungan organisasi yang begitu cepat menuntut setiap Pejabat Fungsional  melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai kompetensi yang dimiliki. Kebijakan manajemen karier melalui Jabatan Fungsional, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang netral, profesional, akuntabel, bermoral tinggi dan sejahtera serta sebagai perekat pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengembangan karier melalui Jabatan Fungsional diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kompetensi spesifik yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada kode etik profesi. Pengembangan Jabatan Fungsional berbasis Kompetensi dilakukan agar setiap Pejabat Fungsional meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas ataupun dalam rangka pengambilan keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki serta menjunjung tinggi etika profesi. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara menerbitkan buku Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan referensi khususnya bagi Para Pengelola Kepegawaian dalam Pembinaan Karier Jabatan Fungsional yang tersebar di berbagai Instansi Pusat maupun Instansi Daerah. Profil Jabatan Fungsional ini hanya bersifat informasi awal dan bukan merupakan dasar hukum Jabatan Fungsional. 

Unduh di sini Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil : https://www.ditjenmiltun.net/2019/profil_jabatan_fungsional_pns_2018.pdf

(@x_cisadane)


01 Oktober 2019

Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Menengah dan Bintara di Lingkungan Peradilan Militer 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kepala Pengadilan Militer Utama Mayjen TNI Agus Dhani M, S.H, M.Hum memimpin Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat bagi Perwira dan Bintara TNI di Lingkungan Pengadilan Militer yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer Utama pada Hari Selasa 1 Oktober 2019. Dalam amanatnya Kepala Pengadilan Militer Utama menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan suatu kehormatan dan penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Personel TNI yang telah menunjukan prestasi dan dedikasinya terhadap tugas dan tanggung jawabnnya. Kenaikan pangkat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas diri, penigkatan kinerja, pengetahuan dan kearifan dalam bersikap maupun bertindak diimbangi dengan semangat profesionalisme yang terkandung unsur moralyang baik, kejujuran, dan tanggung jawab, dalam pelaksanaan tugas. Dalam kesempatan ini Mayjen TNI Agus Dhani M, S.H, M.Hum juga mengajak untuk meningkatkan manajemen Pengadilan Militer yang berdasarkan Regulasi, manajemen anggaran yang bersih dan akuntabel, menigkatkan budaya melayani, serta meningkatkan etos kerja Bela Negara, sesuai dengan  tugas pokok masing-masing dalam rangka menjadi World Class Defensse University pada 2024. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer Utama 

(@x_cisadane)


01 Oktober 2019

Peringatan Hari Batik Nasional 2019 

Dalam rangka peringatan 10 (sepuluh) tahun Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 02 Oktober 2019, Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo menghimbau kepada Seluruh Pimpinan Pengadilan beserta jajarannya agar mengenakan Pakaian Batik pada Hari Rabu 02 Oktober 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1429_SEK_HM01_2_9_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Oktober 2019

Penyelenggaraan Upacara Bendera memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019


Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menjadi Pembina Upacara Kesaktian Pancasila di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Hari Selasa, 01 Oktober 2019. Upacara Kesaktian Pancasila bertema "Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia", dilaksanakan dalam suasana khidmat dan tertib. Upacara diikuti oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung RI yang terdiri atas Para Pimpinan Mahkamah Agung RI, Hakim Agung, Hakim Yustisial, Para Pejabat Eselon I, II, III dan IV, Ibu-ibu Dharmayukti Karini dan seluruh staf pada Mahkamah Agung RI. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Dokumentasi Foto oleh : Sub Bagian DokInfo Badilmiltun

(@x_cisadane)


30 September 2019

Rapat Koordinasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Hari Senin 30 September 2019 diselenggarakan Rapat Koordinasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pukul 09.00 WIB. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dalam rapat koordinasi ini membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, seperti Penghapusan kendaraan bermotor roda 2, Pembelian lemari, pembelian kursi, Router Ainos, Aplikasi persuratan, Untuk Peradilan TUN (Kalung, Toga Hakim, Jas Panitera) dan Untuk Peradilan Militer (Buku Register, Bendera, Laken, tanda jabatan, Talikur, PDU, Buku Agenda, Kalender), Perawatan kendaraan dinas dan Perawatan alat Pengolah Data serta Pengiriman Surat. 

Selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi dan ketatalaksanaan, seperti Penyusunan Laptah, Penyusunan IKU, Reformasi Birokrasi, Evaluasi IKU dan Renstra, Evaluasi Struktur Organisasi dan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi. Dalam hal manajemen kepegawaian, diketahui sejumlah 13 pegawai telah diproses kenaikan pangkatnya untuk periode April 2019, kemudian pemrosesan mutasi pegawai yang berjumlah 2 pegawai dan terdapat 3 pegawai yang dirolling per-TMT 02 September 2019. Pada tahun 2019 diketahui sebanyak 9 pegawai yang telah menempuh masa purnabhakti dan di tahun 2019 ini terdapat 36 pegawai yang menerima Penghargaan. Selanjutnya terkait pengelolaan keuangan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Revisi RKA/KL. 

Berikutnya dalam hal Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi serta Pengembangan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari Bimtek kompetensi (Bimtek Hakim), Bimtek Administrasi (Bimtek Panitera), Bimtek Aplikasi SIPP, Pelaksanaan TPM Hakim Peradilan Militer, Pelaksanaan TPM Panitera Peradilan Militer, Fit and Proper Test, Pendampingan SIPP, Standarisasi pelaksaanaan tata kerja dan tata kelola, Standarisasi tenaga teknis dan Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer. 

Lalu, dalam hal Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi serta Pengembangan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa Bimtek kompetensi (Bimtek Hakim), Bimtek Administrasi (Bimtek Panitera), Bimtek SIPP, Pelaksanaan TPM Hakim Peradilan TUN, Pelaksanaan TPM Panitera, Fit and Proper Test, Pendampingan SIPP, Standarisasi pelaksaanaan tata kerja dan tata kelola, Standarisasi tenaga teknis, Sosialisasi e-Court, Akreditasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan. 

Tak ketinggalan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan Ketatalaksanaan Perkara khususnya pada Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer telah diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis. Sedangkan dalam Ketatalaksanaan Perkara Tata Usaha Negara telah dihelat beberapa kegiatan, antara lain Standarisasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak, dan Bimtek Ketatalaksanaan Pemberkasan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak. 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3444
mod_vvisit_counterYesterday4043
mod_vvisit_counterThis week38228
mod_vvisit_counterAll days8110081

We have: 104 guests, 6 bots online
Your IP: 18.207.134.98
 , 
Today: Okt 19, 2019

peraturan-button