1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08 April 2019

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka sebagai bentuk pelaksanaan akan hal tersebut Mahkamah Agung menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK KMA 57/KMA/SK/III/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/57_KMA_SK_III_2019.pdf

(@x_cisadane)


05 April 2019

[RALAT] Pemanggilan Peserta Kegiatan Training of Trainer Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan 

Berkenaan dengan akan diresmikannya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan versi 3.2.0, maka dengan ini Mahkamah Agung akan menyelenggarakan Kegiatan Training of Trainer (ToT) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan versi 3.2.0. Mahkamah Agung mengundang Bapak/Ibu yang nama-namanya tertera di dalam Surat Undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut pada : 

  • Hari : Rabu-Jumat, 10-12 April 2019 
  • Tempat : Hotel Amaroossa Grande Bekasi 
  • Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 88 Marga Jaya, Bekasi,  Jawa Barat

Demi kelancaran kegiatan tersebut, seluruh peserta diharapkan membawa Laptop dan Modem. Untuk konfirmasi kehadiran dan pertanyaan, silahkan menghubungi Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas dengan Sdr. Affan Ahmad (081328567462) atau Sdr. Rian Andri Salam (08159156404). Segala biaya akomodasi peserta dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi tahun anggaran 2019.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Undangannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/RALAT_Undangan_TOT_SIPP_Banding.pdf

(@x_cisadane


04 April 2019

Bintek Hakim Peratun Tahun Anggaran 2019 di Yogyakarta

Yogyakarta – Kamis, 03 April 2019 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan Tema “Peradilan Elektronik : Administrasi Persidangan Secara Elektronik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara”.  Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bertempat di Hotel Grand Zuri Malioboro. dan diikuti oleh 33 peserta.

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr.  Mulyono, S.H., S.IP., M.H. . Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyampaikan bahwa Mahkamah Agung telah memasuki era baru yaitu dunia Peradilan yang modern berbasis teknologi informasi, kata modern berdasarkan KBBI memiliki makna terbaru atau mutakhir, hal ini bukan hanya program atau aplikasinya saja yang terbaru atau mutakhir, akan tetapi sikap dan cara berpikir serta cara bertindak ASN pengadilan juga harus sesuai dengan tuntutan zaman.

Pembaharuan pelayanan pengadilan  telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui transformasi digitalisasi pelayanan pengadilan,  salah satunya dengan mengimplementasikan E-Court atau Pengadilan elektronik, yang secara resmi telah diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 yang lalu, oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.  Pengadilan berbasis Elektronik (E-Court) sudah dapat diimplementasikan oleh Pengadilan khususnya di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan sebagai Payung Hukum Penerapan Aplikasi E-Court. Pesan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berpesan kepada para Hakim yang menjadi peserta Bintek ini: Belajarlah dengan tekun, ikuti materi dengan rajin, dan berdiskusilah dengan baik. Kemudian nanti sesudah balik ke satker, segera sosialisasikan kepada pimpinan Pengadilan dan teman sejawat.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber antara lain:

-    Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Materi: “e-Litigation (Jawab Jinawab dan Kesimpulan secara Elektronik)”.

-    Bapak H. Iswan Herwin, S.H., M.H.

Materi: “Pengawasan Terhadap Implementasi PERMA Nomor 28 Tahun 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara”.

-    Bapak Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Materi: “Pemeriksaan Persiapan Perkara e-Court dan Prosedur Masuknya Pihak Intervensi secara Elektronik”.

-       Bapak Asep Nursobah, S.Ag., M.H.

Materi: “Pemanggilan Sidang Secara Elektronik dan Pemberitahuan Putusan”.

Terselenggaranya Bimbingan Teknis tersebut, diharapkan akan terwujud kesatuan hukum oleh semua Hakim PTUN se-Indonesia dalam melaksanakan Administrasi Persidangan secara elektronik. Dengan adanya kesatuan hukum tersebut, akan muncul keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatnya kepercayaan para pencari keadilan kepada Mahkamah Agung pada khususnya dan kepada Hukum pada umumnya. (hr)


04 April 2019

Pengumuman Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 467/SEK/ PL.07/4/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018. Bersama ini dengan hormat disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Mahkamah Agung RI terkait tindak lanjut Revaluasi dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI terkait Tim Satuan Tugas Revaluasi sebagai tindak lanjut dari disposisi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : SEK/412/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI, Sekretaris Balitbangkumdil MA RI, Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi MA RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau. 


Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 


Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 


(@x_cisadane)


02 April 2019

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka perlu dilaksanakan evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014. Seluruh satuan kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya wajib melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hal ini sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2015

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK KMA 58/KMA/SK/III/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/58_KMA_SK_III_2019.pdf

(@x_cisadane)


02 April 2019

Peninjauan Pemagaran Aset Tanah milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Jalan Palem Raya Jatiasih Kota Bekasi, pada Selasa 02 April 2019 Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara meninjau progress proyek Pemagaran Aset Tanah milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dibuka dengan prakata dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., A.K., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB). Kemudian dilanjutkan dengan Penjelasan progress proyek Pemagaran Aset Tanah milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Para Konsultan. Selanjutnya Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. memberikan kata sambutan terkait dengan selesainya proyek Pemagaran Aset Tanah milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada penghujung acara dipanjatkan doa sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran kegiatan proyek ini, lalu acara ditutup dengan ramah tanah. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pejabat dan Staf di Lingkungan Sekretariat dan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. 

(@x_cisadane)


02 April 2019

Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

Berikut ini disampaikan mengenai dasar hukum pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Klik tautan berikut untuk mengunduh SK KMA Nomor 50/KMA/SK/III/2019 : http://www.ditjenmiltun.net/2019/50_KMA_SK_III_2019.pdf

Klik tautan berikut untuk mengunduh SK SEKMA Nomor 238/SEK/SK/III/2019 : http://www.ditjenmiltun.net/2019/238_SEK_SK_III_2019.pdf

Klik tautan berikut untuk berkenalan dengan Aplikasi SIKEP versi 3.1.0 : http://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3085

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


02 April 2019

Perbaikan Data

Menindaklanjuti Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2018 untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018 (Audited) Nomor : NKF-BA/005/17/PB.6/2019 tanggal 28 Maret 2019 terkait Temuan Koreksi Data, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Seluruh satuan kerja yang terdapat temuan koreksi data (daftar satuan kerja terlampir) diperintahkan untuk memperbaiki data dengan berkoordinasi dan komunikasi secara intensif dengan penanggungjawab tingkat pusat, mengajukan reset BAR kepada KPPN setempat dan mengupload data perbaikan pada Aplikasi e-Rekon & LK.
  2. Bagi satuan kerja yang tidak termasuk dalam daftar, dilarang keras melakukan perbaikan data dan upload data pada Aplikasi e-Rekon & LK.

Seluruh satuan kerja diwajibkan mematuhi dan memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab terhaap pengelolaan keuangan negara dan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/2019/B76_Bua3_KU00_04_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


29 Maret 2019

Pemberlakuan PP Nomor 5 tahun 2019 dan Pengaruhnya terhadap Aplikasi-aplikasi Mahkamah Agung 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Sejak diundangkan tanggal 28 Januari 2019 dan diberlakukan pada tanggal 29 Maret 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ternyata memberikan pengaruh besar terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya pada Sistem/Aplikasi yang diciptakan dan digunakan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan Nomor : 433/SEK/KU.04.2/3/2019 menetapkan bahwa Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dimulai sejak Jumat 29 Maret 2019 pukul 00.00 (zona waktu sesuai masing-masing Satuan Kerja). Dalam Surat Pemberitahuan tersebut juga menegaskan bahwa Pencatatan/Pembukuan pada Aplikasi SIMARI PNBP Online disesuaikan dengan jenis dan tarif PNBP yang dipungut/diterima dan disetorkan oleh Bendahara Penerimaan. 

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019  dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor : 433/SEK/KU.04.2/3/2019 mendorong Mahkamah Agung untuk segera melakukan penyesuaian Data Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Aplikasi SIMARI PNBP Online dan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Seluruh satuan kerja (Pengadilan) diinstruksikan agar melakukan update versi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari versi 3.2.0-5 ke versi 3.2.0-6. Setelah proses update versi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berhasil dilaksanakan, silahkan periksa kembali pada menu Referensi Biaya Perkara dan pastikan Data Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP telah terupdate. Sedangkan untuk Aplikasi SIMARI PNBP Online dapat dicheck melalui menu Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan (SBS) dan klik tombol Daftar Tarif PNBP.


(@x_cisadane)


29 Maret 2019

Penyampaian Tanda Bukti Lembar Penyerahan Formulir LHKPN melalui Aplikasi SIKEP 

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 450/SEK/KP.01.2/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penyampaian Tanda Bukti Lembar Penyerahan Formulir LHKPN Melalui Aplikasi SIKEP, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial, Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Para Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan, Para Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan, Para Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum dan Para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/2019/450_SEK_KP01_2_3_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1799
mod_vvisit_counterYesterday2475
mod_vvisit_counterThis week20894
mod_vvisit_counterAll days7456781

We have: 74 guests, 2 bots online
Your IP: 52.55.186.225
 , 
Today: Apr 20, 2019

peraturan-button