1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06 Agustus 2018

Mahkamah Agung Luluskan 5 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap X tahun 2018 

Senin 06 Agustus 2018. Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tahap X Tahun 2018. Mahkamah Agung RI memutuskan peserta yang lulus pada tahap akhir seleksi Profile Assessment dan Wawancara sebanyak 5 (lima) Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor dengan rincian yakni : 3 (tiga) Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tngkat Banding dan 2 (dua) Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/67_Pansel_AdhocTPK_VIII_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


03 Agustus 2018

Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2018 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2018, pada website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id. 

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.a dan II.b, pada Mahkamah Agung Tahun RI tahun 2018 Nomor : 10/Pansel/Japati/08/2018 tanggal 02 Agustus 2018. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka. 

Untuk Lebih Jelasnya berikut ini disampaikan Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a dan II.b) pada Mahkamah Agung RI tahun 2018 yang terdiri dari :

  • Pengumuman Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  • Format Surat Lamaran; 
  • Surat Pernyataan; 
  • Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan; 
  • Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang; 
  • dan Lampiran Daftar Riwayat Hidup; 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh file-file berikut : 

  1. Surat Pemberitahuan : https://www.mahkamahagung.go.id/media/5026 
  2. Lampiran Pengumuman : https://www.mahkamahagung.go.id/media/5027 
  3. Lampiran DRH : https://www.mahkamahagung.go.id/media/5028

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


02 Agustus 2018

PENGUMUMAN HASIL RAPAT PIMPINAN DAN TPM HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER TA. 2018

Bersama ini diberitahukan hasil dari Rapat Pimpinan Mahkamah Agung R.I. dan TPM Hakim di Lingkungan Peradilan Militer yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 dapat diunduh pada link dibawah ini.

Hasil Rapim & TPM Hakim Lingkungan Peradilan Militer 2018


02 Agustus 2018

Permintaan Daftar Nama Atlit dan Official Turnamen PTWP XVII di Bali

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Kegiatan Turnamen Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) XVII di Bali, setiap daerah agar mendaftarkan nama-nama Atlit beserta Official. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini disampaikan Surat Pemberitahuan dari Panitia PTWP Bali. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_PTWP.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Agustus 2018

Ini Dia Arah dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah! 


Bogor - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berlangsung selama 2 (dua) hari, tepatnya pada tanggal 30 sampai dengan 31 Juli 2018 di Jambuluwuk Resort dan Hotel, sebagai Narasumber Pertama yang memaparkan materi ialah Drs. Agus Uji Hantara, M.E (Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat KemenPAN-RB). Dalam materi yang bertajuk Arah dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah disampaikan bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sangat berperan penting dalam penyelenggaraan Pemerintah di masa kini. Reformasi Birokrasi yang merupakan Program Unggulan Era Pemerintahan Presiden Jokowidodo dapat dimaknai sebagai Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan indonesia. 

Reformasi Birokrasi yang sudah digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak beberapa tahun lalu merupakan sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Pelaksaan Reformasi Birokrasi juga tidak terlepas dari ribuan proses yang saling tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi Pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Reformasi Birokrasi merupakan jawaban atas upaya Pemerintah dalam menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, melalui usaha yang luar biasa. Usaha yang luar biasa tersebut diwujudkan dalam bentuk merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen Pemerintah Pusat dan Daerah, serta menyesuaikan tugas fungsi instansi Pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Apabila Reformasi Birokrasi berhasil tercapai, maka : 

  • Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik; 
  • Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
  • Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; 
  • Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu); 
  • dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.

Namun, apabila Reformasi Birokrasi gagal diterapkan di seluruh Lapisan Pemerintahan, maka akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian Pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam penerapan Reformasi Birokrasi pada seluruh Lapisan Pemerintahan diperlukan Prinsip Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi, yaitu : 

  1. Meneruskan dan Meningkatkan Langkah-langkah yang Sudah Baik; 
  2. Menterjemahkan Prioritas Utama Pemerintah Baru; 
  3. Mengoperasionalkan RPJMN 2015 - 2019; 
  4. Memperbaiki/ Menyempurnakan Strategi Implementasi; 
  5. Memperkaya Dengan Isu-isu Strategis Baru. 

Sebagai upaya meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, kini Pemerintah telah merancang sebuah sistem yang dapat mewujudkan hal tersebut, sistem tersebut dinamakan dengan Sistem Merit. Sistem Merit memiliki 9 (sembilan) kriteria, yakni : 

  1. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan; 
  2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; 
  3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka; 
  4. Memiliki manajemen karir : perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta; 
  5. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan; 
  6. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN Merencanakan; 
  7. Memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja; 
  8. Memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; 
  9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN

(@x_cisadane)


01 Agustus 2018

Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Ditjen Badilmiltun Tahun 2018 : "Perlunya Motivasi dan Etika Bagi Segenap Pegawai"


Bogor - ditjenmiltun.net. Bertempat di Jambuluwuk Hotel dan Resort, Jalan Raya Tapos No. 63, Ciawi, Bogor pada tanggal 30 - 31 Juli 2018 diselenggarakan kegiatan Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini merupakan sebuah moment yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya dan sangat penting untuk diselenggarakan, mengingat peraturan tentang Kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara yang terus berkembang setiap tahunnya. Ada yang unik dalam penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Kepegawaian pada tahun ini, pasalnya tema yang diangkat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ialah Motivasi dan Etika Pegawai

Penyelenggaraan kegiatan ini diawali dengan Laporan Kesiapan Kegiatan dari Panitia oleh Suraji, S.H. (Kepala Sub Bagian Mutasi) dan sebanyak 102 (seratus dua) Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari Pejabat, Staf maupun Tenaga Pramubhakti turut serta dalam kegiatan ini. Setelah Laporan Kegiatan dari Panitia selesai disampaikan, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan selanjutnya diikuti dengan Pembacaan Do'a oleh Welly Walbarkah, S.Kom (Staf Sub Bagian Perlengkapan). 

Selepas Do'a dilantunkan, berikutnya kegiatan dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Mahjum, S.H., M.H. (Kepala Bagian Kepegawaian). Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyampaikan bahwa Kegiatan Pembinaan Kepegawaian ini memiliki peranan penting dalam kemajuan, perkembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam bentuk pembangunan karakter (character building) dan peningkatan kualitas pelayanan dalam administrasi di Instansi Pemerintah, disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memperat tali persaudaraan sekaligus menjalin silaturahim antar personil. 

Diharapkan dengan diselenggarakannya Kegiatan Pembinaan Kepegawaian ini, maka setiap insan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menambah wawasan maupun pengetahuan seputar Tata Kelola Kepegawaian, Peraturan Kepegawaian, Pengembangan Sikap Mental, Kepemimpinan, Pola Pikir, Proses Kerja dan Kualitas Hasil Kerja. Berselang Penyampaian Laporan Pelaksanaan, kegiatan dilanjutkan dengan Kata Sambutan oleh Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H berharap dengan diselenggarakannya Kegiatan Pembinaan Kepegawaian ini, maka seluruh personil di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyamakan persepsi dan menyamakan sikap, sehingga apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan harapan yang ditentukan. Lanjut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga berharap semoga Kegiatan Pembinaan Kepegawaian dapat memberikan manfaat tersendiri bagi seluruh personil di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dapat menambah ilmu yang mendongkrak semangat dalam mencapai tugas pokok dan fungsi bagi masing-masing personil. 

Sebagai wujud komitmen penyelenggaraan kegiatan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang Narasumber yang mumpuni dalam bidang Kepegawaian dan Dunia Aparatur Sipil Negara, antara lain : 

  1. Drs. Agus Uji Hantara, M.E. (Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat KemenPAN-RB). 
  2. Yulia Leli Kurniatri, S.H., M.H. (Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian BKN). 
  3. Ahmad Aniq, S.H., L.LM (Kepala Seksi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pembinaan Karir BKN). 

(@x_cisadane)


01 Agustus 2018

Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court Resmi Dibuka! 


Bekasi - ditjenmiltun.net. Bertempat di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Marga Jaya, Bekasi, Pukul 16.00 WIB dilaksanakan Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court. Dalam kegiatan pembukaan ini diawali dengan Laporan Panitia Penyelenggara Kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Supriyadi Gunawan, S.Sos., M.M. Dalam laporannya disampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court ini ialah sebagai wadah sharing knowledge dari Tim Development selaku pengembang Aplikasi e-Court kepada seluruh Personil perwakilan dari Pengadilan yang menjadi Pilot Project implementasi Aplikasi e-Court. Disamping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenal lebih dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Kegiatan ini dihelat selama 3 (tiga) hari, dari Hari Rabu 01 Agustus 2018 sampai dengan Jumat 03 Agustus 2018, adapun kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan peserta dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan total keseluruhan peserta ialah 126 (seratus dua puluh enam). Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Yang Mulia Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Ketua Kamar Perdata. Dalam sambutannya, Ketua Kamar Perdata menyatakan bahwa Aplikasi e-Court ini merupakan terobosan baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang patut diuji coba dan dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini maka seluruh peserta yang hadir dapat ikut mensosialisasikan Aplikasi e-Court ke satuan kerja di daerah lainnya dengan tepat. 

Menurut Yang Mulia Soltoni Mohdally, S.H., M.H. kegiatan sosialisasi ini sangatlah penting mengingat perubahan di Dunia Peradilan Indonesia akan segera meninggalkan kebiasaan lama, oleh karenanya setiap insan yang terkait dengan Proses Administrasi Perkara di Pengadilan perlu tahu betul mengenai Aplikasi e-Court dari sumber pertama (red : Team Development). Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh peserta saat kembali ke satuan kerjanya setelah kegiatan ini usai, diharapkan juga dapat menarik minat masyarakat terhadap penerapan Aplikasi e-Court. Tentunya masyarakat juga tidak akan menjadi antipati terhadap segala terobosan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung, sehingga apa yang telah diusahakan oleh Mahkamah Agung tidak menjadi sia-sia. 

Jika berkaca pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, tentunya kehadiran Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak begitu saja lahir, melainkan melalui berbagai banyak tahapan/proses yang tidaklah mudah. Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 dan Aplikasi e-Court merupakan sebuah batu loncatan yang amat tinggi, Mengapa demikian? Jika menengok kembali beberapa tahun ke belakang, access to justice bagi masyarakat para pencari keadilan sangatlah sulit, bagaimana bisa? Para pencari keadilan terutama yang berdomisili di pelosok haruslah bersusah payah datang ke Pengadilan untuk mengurus perkaranya, tentunya hal tersebut mengorbankan waktu, tenaga maupun biaya. Namun saat ini untuk beracara di Pengadilan cukup simpel, dengan bermodalkan smartphone para pencari keadilan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

Apabila Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya tidak menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan zaman, maka konsekuensinya ialah Dunia Peradilan di Indonesia akan semakin ketinggalan zaman dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan bahkan Pengadilan tidak dapat berkembang dalam artian hanya bisa menjadi penonton di era globalisasi. Kalau Pengadilan hanya sebagai penonton teknologi saja, pastinya Citra Pengadilan akan terus terpuruk. Mengingat juga perkembangan zaman saat ini telah pesat, adanya kolaborasi Teknologi Informasi yang diterapkan dalam Administrasi Perkara di Pengadilan dapat membantu dalam proses percepatan penyelesaian perkara. Sangatlah naif bagi Para Panitera Pengganti di zaman modern saat ini jika tidak bisa menyelesaikan Berita Acara Sidang (BAS) yang dibutuhkan oleh Hakim dalam Persidangan dengan tepat waktu. Dengan peranan Teknologi Informasi, Berita Acara Sidang (BAS) dapat diselesaikan lebih cepat ketimbang pada zaman dahulu yang menerpakan teknologi konvensional (red : Mesin Ketik). 

Di penghujung sambutannya, Yang Mulia Soltoni Mohdally, S.H., M.H. menegaskan bahwa dengan diterapkannya Aplikasi e-Court di Dunia Peradilan Indonesia, maka akan mengurangi interaksi Aparatur Peradilan dengan Para Pencari Keadilan, sehingga berdampak positif bagi Pengadilan. Apabila Aplikasi e-Court telah diterapkan, maka bukanlah hal yang mustahil lagi apabila praktik percaloan akan segera musnah. Para pencari keadilan cukup hadir pada sidang pertama saja untuk memutuskan apakah proses Administrasi Perkaranya akan menggunakan sistem elektronik ataukah konvensional? Disamping itu dengan hadirnya Aplikasi e-Court, replik dan duplik dapat dikirimkan melalui metode elektronik. Terakhir, Yang Mulia Soltoni Mohdally, S.H., M.H. berpesan kepada seluruh peserta kegiatan sosialisasi agar berperan aktif dalam kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court ini, sehingga kelak tidak terjadi kendala dalam penerapannya di satuan kerja masing-masing. 

Setelah sambutan dari Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Pembukaan Kegiatan Sosialisasi e-Court ini dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Saudara Misbah, S.T., Pranata Komputer Pengadilan Negeri Banda Aceh dan kemudian diakhiri dengan foto bersama. Dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court ini juga dihadir oleh Yang Mulia Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D. dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018, Mahkamah Agung telah memilih 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri, 6 (enam) Pengadilan Tata Usaha Negara dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Pilot Project Aplikasi e-Court. Ke-enam Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, yakni : Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

(@x_cisadane)


01 Agustus 2018

Pelaksanaan Penyempurnaan RKA-K/L Pagu Anggaran tahun 2019 

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : B. 400/M/PPN/D.8/KU.01.01/07/2018 dan Nomor : S-536/MK.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tahun Anggaran 2019, bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/727_SEK_OT01_1_VIII_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Agustus 2018

Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Satker Baru 

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 721/SEK/OT.01.03/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Satker Baru, maka dengan ini disampaikan Surat Pengumumannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/721_sek_ot01_3_07_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


27 Juli 2018

Dukung Penerapan e-Court, Presiden Kongres Advokat Indonesia : "Dengan e-Court Tak Ada Lagi Advokat Palsu"

Jakarta - ditjenmiltun.net. Sistem Administrasi di Dunia Peradilan Indonesia secara perlahan telah bertansformasi dari era konvensional ke arah digital (modern). Hal ini dibuktikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mensinergikan Teknologi Informasi dengan Administrasi Perkara dalam bentuk Aplikasi e-Court. Aplikasi besutan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini diresmikan pada 13 Juli 2018 dan sebelumnya telah lahir terlebih dahulu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diundangkan pada 04 April 2018. 

Baru-baru ini Mahkamah Agung menghelat Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court, tentunya Kongres Advokat Indonesia (KAI) sangat mendukung penerapan Aplikasi e-Court bagi Pengadilan di seluruh Indonesia. Presiden Kongres Advokat Indonesia di sela-sela Rapat Kerja Daerah III Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur menyatakan bahwa organisasinya mendukung penuh keinginan Mahkamah Agung untuk menata dunia hukum melalui penerapan Aplikasi e-Court. Menurutnya dengan adanya Aplikasi e-Court, maka tidak akan ada lagi Advokat palsu. Di era modern ini memang sudah saatnya menerapkan sistem e-Court, selain sangat efektif untuk Advokat, juga akan tercipta tertib administrasi bagi para Advokat maupun Organisasi Advokat.

Dalam Rapat Kerja Daerah III Kongres Advokat Indonesia, Siti Jamalia Lubis atau yang akrab disapa dengan Mia Lubis menegaskan bahwa para Advokat sendiri sesungguhnya menginginkan adanya ketertiban dan kewibawaan Advokat. Karena dimulai dari tertibnya Advokat akan berkontribusi terhadap wibawanya keadilan di negara hukum ini, pungkasnya. Dengan sistem e-Court ini, imbuhnya, Organisasi Advokat juga akan mudah untuk menkontrol Advokat dan tentunya akan menguntungkan bagi semua pihak, termasuk bagi masyarakat pencari keadilan, tidak lagi khawatir ditinggalkan. Presiden Kongres Advokat Indonesia menghimbau kepada seluruh Advokat di tanah air agar para Advokat mendukung kemajuan teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas penegakan hukum dan kualitas profesi Advokat itu sendiri. Setiap Advokat juga harus bergabung dalam Organisasi dimana Kartu Tanda Advokat diterbitkan. 

Di sejumlah negara termasuk Singapura telah menerapkan sistem e-Court sejak belasan tahun lalu, tuturnya. Mia melanjutkan, dengan hadirnya Aplikasi e-Court, maka registrasi, sumpah dan apapun yang terkait beracara, termasuk perkara, tidak akan bisa dipalsukan dan sangat terbuka, sehingga dapat dikontrol langsung oleh masyarakat luas. Untuk itu, Advokat harus memiliki username/account. Selain itu, ada banyak birokrasi terpangkas dengan hadirnya Aplikasi e-Court ini, sehingga hal ini juga menguntungkan bagi para Advokat dari segi waktu, biaya dan tenaga. Melalui Aplikasi e-Court, masyarakat dapat melakukan pendaftaran perkara di pengadilan secara online (e-Filing), membayar panjar biaya perkara (e-Payment) hingga pemanggilan pihak berperkara secara online (e-Summons).

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday477
mod_vvisit_counterYesterday1894
mod_vvisit_counterThis week6493
mod_vvisit_counterAll days6781695

We have: 72 guests, 3 bots online
Your IP: 54.196.42.8
 , 
Today: Agus 22, 2018

peraturan-button