1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

27 November 2017

Pemanggilan Peserta Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Database Pegawai 

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan Pelatihan/Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Database Pegawai tahun 2017, maka dengan ini dimohon agar para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk menugaskan kepada Peserta yang namanya tercantum. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Lampiran Surat Undangan dan Surat Tugas melalui tautan di bawah ini :

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


23 November 2017

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 


Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, pada hari Rabu, 22 November 2017, bertempat di Hotel Intercontinental, Bandung. Sejak sistem kamar diberlakukan di Mahkamah Agung pada akhir tahun 2011, sudah banyak hasil rumusan hukum yang dihasilkan pada setiap rapat pleno kamar melalui Surat Edaran sebagai pedoman pelakanaan tugas penanganan perkara bagi pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. memaparkan bahwa rapat pleno kamar merupakan wadah untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas hakim agung dan mempercepat proses penyelesaian perkara, selain itu juga Ketua Mahkamah Agung menjelaskan tentang perbandingan sistem kamar di Hoge Raad Belanda dengan Mahkamah Agung RI.

Sedangkan Wakil ketua Mahkmah Agung Bidang Yudisial selaku penanggung jawab kegiatan ini, menjelaskan capaian-capaian lembaga Mahkamah Agung pada bidang Kesekretariatan dalam kurun waktu tahun 2012–2017, yaitu berupa piagam penghargaan dari pemerintah yang diberikan langsung oleh Presiden RI atas predikat WTP 5 (lima) kali secara berturut-turut, Mahkamah Agung mendapat juara I (satu) atas kepatuhan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) dan juga Mahkamah Agung mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kategori Dukcapil Selaras atas Kebijakan Skala Nasional yang Berdampak Luas terhadap Peningkatan Kualitas Data dan Dokumen kependudukan. 

Terakhir, Panitera Mahkamah Agung mengutarakan Perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada periode Januari s.d Oktober 2016 sebanyak 16.012 perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara dan perkara yang diterima di periode tersebut sebanyak 13.655 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 13.394 perkara sehingga sisa perkara pada 31 Oktober 2017 sebanyak 2.618 perkara. Jumlah perkara masuk meningkat 8,95% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016, yang berjumlah 12.533. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 2,86%, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016 yang berjumlah 13.022 perkara. Jumlah perkara pada akhir Oktober 2017 berkurang 24,36% (843 perkara) jika dibandingkan sisa perkara pada akhir tahun 2016 yang berjumlah 3.461 perkara.

Dalam hal memutus perkara, Mahkamah Agung telah menunjukan kinerja terbaiknya sejak diberlakukan ketentuan jangka waktu penanganan perkara di akhir 2014.  Majelis Hakim Agung berhasil memutus 91,16% perkara kurang dari 3 (tiga) bulan. Ketepatan waktu memutus ini meningkat 10,41% dari capaian tahun 2017 yang  angka prosentasenya sebesar 80, 75%,  ucap mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut. Acara yang berlangsung dari tanggal 22 – 24 November 2017 ini , dihadiri oleh Para Ketua Kamar, Hakim Agung, Para Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Hakim Yustisial.

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


23 November 2017

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi, Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi SIPP Hari Ketiga


Bandung - ditjenmiltun.net. Kamis 23 November 2017, bertempat di Hotel Novotel Bandung, Jl. Cihampelas No.23-25 Bandung, dilaksanakan kegiatan lanjutan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diselenggarakan oleh EU-UNDP SUSTAIN. Kegiatan pada hari ketiga dimulai pukul 08.30 WIB dan dibuka oleh Ariyo Bimmo, S.H., LL.M. selaku Koordinator Sektor Manajemen Perkara EU-UNDP SUSTAIN. Agenda kegiatan pada hari ketiga adalah pemaparan oleh 3 (tiga) kelompok terhadap seluruh analisa berdasarkan data kuantitatif yang diolah oleh Tim Evaluator berdasarkan data-data Self Assestment Questionaire yang telah dihimpun dari 4 (empat) lingkungan Peradilan. Analisa / Pengkajian juga disusun berdasarkan probabilitas potensi terhadap issue-issue yang terjadi di Pengadilan (satker), sebab-akibat, dampak dan rekomendasi yang ditelaah dari 6 (enam) sudut pandang/aspek (performance, information, economy, control and security, eficiency, services).

Secara garis besar dari sisi performance, responden menyatakan setuju bahwa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat memudahkan dalam pencarian informasi melalui kata kunci (keyword) tertentu. Tentunya infrastruktur yang mumpuni juga mendukung performa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Mahkamah Agung telah memiliki standar spesifikasi dalam hal pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan dukungan terhadap  Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), namun hingga saat ini Mahkamah Agung belum memiliki standar yang berupa kebijakan/aturan/regulasi dalam pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Di sisi lain masih ada beberapa responden yang mengalami kendala saat proses sinkronisasi data ke Server Mahkamah Agung yang disebabkan oleh jaringan internet di satker (Pengadilan) ataupun karena terjadi traffic pada Server Mahkamah Agung. Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga diapresiasi oleh mayoritas responden, di mana kita ketahui bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) selalu menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan. Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) disambut baik oleh responden pada 4 (empat) lingkungan Peradilan karena selain sebagai aplikasi manajemen perkara, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga dapat digunakan sebagai register elektronik, namun hingga saat ini payung hukumnya belum tersusun.

Kemudian ditinjau dari aspek information, mayoritas responden juga memberikan tanggapan positif dengan menyetujui bahwa informasi yang ditampilkan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sangat lengkap, akurat dan mutakhir sehingga dapat dipertanggungjawabkan, demikian pula dengan data yang ditampilkan sudah sesuai dengan berkas fisik. Namun sayangnya, responden tidak bisa menampik bila hingga saat ini ketidaksesuaian informasi (kurang update) masih terjadi antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada satker (Pengadilan) dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Mahkamah Agung, hal ini terjadi karena kesalahan-kesalahan teknis seperti : traffic, sinkronisasi yang tidak sempurna, ada satker (Pengadilan) yang sinkronisasinya tidak teratur, besarnya data delegasi, audit trail dan data-data lainnya yang membebani proses pengolahan data pada Server Mahkamah Agung sehingga menyebabkan delay. Walaupun dari aspek information, sudah sangat lengkap, akurat dan mutakhir namun tidak bisa dipungkiri jika fitur laporan dan administrasi keuangan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) masih belum sesuai dengan standard yang berlaku. 

Selanjutnya, apabila ditelaah dari sudut pandang control and security, Mahkamah Agung dinilai wajib dan segera mungkin menyusun kebijakan/aturan/regulasi dalam pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Misalnya saja role yang mengatur mengenai berbagi pakai akses aplikasi (username dan password), pengentrian data di luar kantor, dan lain-lain. Mayoritas responden pun berharap adanya reward and punishment yang dapat disepakati dan diberlakukan pada 4 (empat) lingkungan peradilan terkait dengan pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada satker (Pengadilan). Reward and punishment diyakini oleh narasumber sebagai metode alternatif yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat para pegiat maupun operator/pengguna Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Metode lain untuk memancing semangat para pegiat maupun operator/pengguna Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), salah satunya dengan mengadakan kompetisi kualitas data dan penyelesaian perkara menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Perlu diketahui juga, sarana dan prasarana (infrastruktur) Teknologi Informasi yang menunjang operasional Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga mempengaruhi terhadap sisi keamanan (security) teknologi informasi dan data. Sangat disayangkan, berdasarkan data responden masih banyak satuan kerja yang ruang penyimpanan servernya masih belum mumpuni bahkan sama sekali tidak memiliki ruang penyimpanan server. Sejatinya, hal tersebut wajib menjadi perhatian Mahkamah Agung dalam menyusun kebijakan prototipe gedung disamping juga menyusun standar yang berupa kebijakan/aturan/regulasi dalam pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Lalu, bila ditinjau dari segi services masih jauh dari harapan para responden, misalnya saja mengenai peran Staff IT pada Pengadilan Tingkat Banding yang belum sepenuhnya dapat mengcover penyelesaian masalah-masalah (troubleshooting) yang terjadi pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dialami oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Tingkat Banding merupakan koordinator dan pengawas bagi Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya, harusnya Pengadilan Tingkat Banding dapat berperan aktif dalam memberikan pelayanan troubleshooting dan juga bimbingan teknis (sosialisasi). Berkaitan dengan bimbingan teknis (sosialisasi) ataupun DDTK, hinga saat ini masih dinilai kurang efektif bagi para responden, pasalnya manfaat dari kegiatan tersebut belum dirasakan. Bahkan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis (sosialisasi) biasanya tidak ada rotasi peserta, sehingga menghilangkan kesempatan/potensi bagi peserta lain yang memiliki kompetensi. Disamping itu, peserta kegiatan bimbingan teknis (sosialisasi) juga wajib menyalurkan kembali apa yang telah dipelajari dalam kegiatan tersebut di satkernya masing-masing agar terciptanya penyebarluasan dan pemerataan pengetahuan/ilmu. Belum cukup sampai di situ, idealnya setiap peserta wajib menyusun laporan kegiatan bimbingan teknis (sosialisasi) dan dilaporkan kepada para pimpinan di satkernya masing-masing.

Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada hari ketiga (terakhir) ditutup pada pukul 12.00 WIB oleh Kepala Sub-Bagian Data Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Emie Yuliati, S.E., M.E yang dalam hal ini mewakili Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi. Dalam penutupnya, Emie Yuliati, S.E., M.E menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung perlu menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas (kompetensi) Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi sehingga ke depannya Mahkamah Agung dapat menyusun dan menetapkan mekanisme troubleshooting yang melibatkan satgas dan personil IT pada Pengadilan Tingkat Banding. Kemudian, dukungan anggaran untuk mengembangkan Pengadilan berbasiskan Teknologi Informasi juga sangat dibutuhkan, selain itu pemberian reward terhadap satker (Pengadilan) yang berkembang dalam bidang Teknologi Informasi juga wajib menjadi perhatian Mahkamah Agung, karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya Teknologi Informasi sangat membantu dalam percepatan penyelesaian perkara pada Pengadilan, khususnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Tidak hanya itu saja, dukungan anggaran juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan development (pengembangan aplikasi), di samping juga Sumber Daya Manusia (Team Development) yang terbatas jumlahnya dan tersebar di berbagai wilayah serta menangani beragam Aplikasi Sistem Informasi yang ada di Mahkamah Agung juga memerlukan perhatian khusus. Dukungan anggaran juga sangat penting bagi penyelenggaraan transfer knowledge, berupa kegiatan bimbingan teknis (sosialiasi) dan pendampingan. Diharapkan transfer knowledge juga menerapkan metode-metode yang terkini sehingga lebih efektif dan efisien, misalnya dengan membuat e-book, video tutorial dan sejenisnya. Namun, kita semua tidak dapat memungkiri bahwa payung hukum, peraturan, kebijakan dan regulasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sejatinya Mahkamah Agung dari sekarang sudah mulai bersiap apabila project-project hibah dari pihak ke-tiga termasuk dengan negara donor sudah mulai habis masanya. 

(@x_cisadane)


22 November 2017

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi SIPP Hari Pertama dan Kedua


Bandung - ditjenmiltun.net. Berkenaan dengan Memorandum Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 120/SEK/M/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dan Surat EU-UNDP SUSTAIN Nomor : 91/CASE/SUSTAIN/X/2017 serta sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pengisian dan Pengiriman Self-Assestment Questionaire dalam rangka survey (evaluasi) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang serentak dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka pada tanggal 21-23 November 2017 EU-UNDP SUSTAIN menyelenggarakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Hotel Novotel Bandung, Jl. Cihampelas No.23-25 Bandung.

Sebagai informasi, Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diselenggarakan 3 (tiga) hari ini merupakan satu rangkaian dari Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh EU-UNDP SUSTAIN pada tanggal 11-15 September 2017 di Bandung. Mengingat pula telah diimplementasikannya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) lingkungan peradilan sejak versi 3.1.1 - 3.1.5-5 yang telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Bulan Mei 2016, dipandang perlu untuk melaksanakan survey agar dapat mengukur efisiensi dan efektifitas pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) selama kurun waktu 1 tahun implementasinya (2016-2017).

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dibuka oleh Ariyo Bimmo, S.H., LL.M selaku Koordinator Sektor Manajemen Perkara pada EU-UNDP SUSTAIN. Dalam sambutannya, Ariyo Bimmo, S.H., LL.M menyampaikan bahwa questionaire yang dikirim kembali oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sudah mencapai 90%, memang pada kenyataannya tidak memenuhi pencapaian target 100%, namun keputusan yang dilakukan oleh Tim Evaluator dan EU-UNDP SUSTAIN selaku penyelenggara menegaskan bahwa apapun hasilnya akan disampaikan apa adanya ("as is"). Adapun batas waktu pengisian dan pengiriman kembali yang ditetapkan oleh Tim Evaluator dan EU-UNDP SUSTAIN semula dijadwalkan pada 03 November 2017, namun karena masih banyak pengadilan (satker) yang belum mengirimkan maka disepakati adanya perpanjangan pengiriman kembali questionare tersebut hingga pada tanggal 11 November 2017. Dalam sambutannya pun, Ariyo Bimmo, S.H., LL.M  selaku Penyelenggaran dan Ketua Tim Evaluator mengapresiasi lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu mengisi dan mengirimkan kembali Self-Assestment Questionaire dalam waktu yang cepat.

Adapun kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Hasil Survei Evaluasi Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dihadiri oleh perwakilan dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :


  1. Kolonel Chk Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta 
  2. Letnan Kolonel Tri Achmad Baykoni S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
  3. Sudarsono, S.H., M.H. selaku Staf Ahli DitBinganisMinTUN (Hakim Yustisial)
  4. Hari Arief Darmawan, S.H. selaku Staff seksi Mutasi Panitera dan Jurusita DitBinganisMinMIL (dan selaku Tim Koordinator SIPP Ditjen Badilmiltun)
  5. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom selaku Staff Dokumentasi dan Informasi Kesekretariatan Ditjen Badilmiltun (dan selaku perwakilan Tim Development SIPP)
  6. Leni Novianda A S.E., M.Eng selaku Staff Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (dan selaku Tim Evaluator dalam kegiatan ini)
  7. Muhammad Nasrullah, S.Kom selaku Staff Pengelola IT Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (dan selaku Perwakilan dari Pengelola IT SIPP di Pengadilan)

Baca Selengkapnya


22 November 2017

Rundown Kegiatan Turnamen Tenis Perorangan Piala KMA Ke-II PTWP Bandung 24-26 November 2017

Berikut disampaikan rundown (rangkaian) kegiatan turnamen tenis perorangan piala Ketua Mahkamah Agung RI ke-II PTWP, untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh : 

  1. Rangkaian Pembukaan Kegiatan PTWP : http://www.ditjenmiltun.net/pembukaan_ptwp.pdf
  2. Jadwal Kegiatan : http://www.ditjenmiltun.net/jadwal_ptwp.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Tinggi Bandung 

(@x_cisadane)


22 November 2017

Daftar Hasil Rapat Pindah Tugas dan Pindah Melimpah Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung

Berikut ini kami sampaikan 1 (satu) berkas Hasil Rapat Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan dan Pindah Melimpah di Lingkungan Mahkamah Agung, untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh lampirannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/daftar_hasil_pindah_tugas20nov2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 November 2017

Permintaan Kelengkapan Data Admin Unit Kerja Untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN) 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 250/BUA/KP.03/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Permintaan Data Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN). Maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/522_bua_2_07_11_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 November 2017

Sosialisasi Pengelolaan Hibah, SAKIP dan Stranas P4GN

Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo miminta para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia agar menugaskan Panitera, Sekretaris dan Kasubbag Rencana Program untuk hadir dalam acara Sosialisasi Pengelolaan Hibah, SAKIP dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Selasa 05 Desember 2017 sampai Jum’at 08 Desember 2017 di Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. 

Demi efektifitas pelaksanaan kegiatan, para peserta diharapkan untuk : 

  1. Mengisi form konfirmasi kehadiran terlampir dan scan tiket PP ke alamat email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat tanggal 24 November 2017 (panitia hanya akan memberikan penggantian tiket PP dari lokasi satker dan kembali ke lokasi satker yang bersangkutan). 
  2. Surat tugas dan boarding pass pergi diserahkan ke panitia pada saat registrasi; 
  3. Membawa reviu IKU dan renstra terbaru; 
  4. Kasubbag Rencana Program dan Anggaran wajib membawa laptop; 
  5. Biaya transportasi, uang harian dan penginapan dibebankan pada DIPA anggaran Badan Urusan Administrasi; 
  6. Peserta wajib mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) pada siang hari dan batik pada malam hari; 
  7. Semua peserta wajib mengikuti kegiatan sampai dengan acara selesai.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/989_sek_ot_00_11_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 November 2017

Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimtek (ToT) SIPP Tahap II Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Berkenaan dengan telah selesainya pelaksanaan ujicoba Uji coba SIPP versi 3.2.0 yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus s.d 8 September 2017 di 32 (tiga puluh dua) pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bersama ini disampaikan Surat Undangan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek (ToT) SIPP Tahap II yang akan diselenggarakan pada : 

Hari / Tanggal : Senin - Kamis / 27 - 30 November 2017 

Tempat : Hotel Santika Mega City Bekasi, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Bekasi Jawa Barat (021-29285777)

Acara : Jadwal terlampir

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, para peserta diwajibkan untuk memenuhi dan melaksanakan persyaratan (requirements) teknis dengan membawa laptop yang memiliki spesifikasi sebagai berikut : 


  1. Laptop/Notebook dengan Spesifikasi Processor Minimal Core i3; 
  2. Memiliki RAM minimal 4GB; 
  3. Laptop/Notebook sudah harus (wajib) terinstall Aplikasi SIPP v3.1.5-5 dan Database Asli berasal dari Satuan Kerja masing-masing. Sedangkan untuk tingkat banding Databasenya haruslah berasal dari salah satu Satker Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya; 
  4. Menyalin File Synchronize SIPP MA dan File Synchronize SIPP Web ke dalam Laptop/Notebook; 
  5. Laptop/Notebook peserta wajib menggunakan OS Linux Centos 7, baik itu secara Virtual dengan melakukan instalasi VirtualBox/VMWare/Parallels/Virtuozzo/QEMU/OpenVZ ataupun menginstall secara langsung di Laptop; 
  6. Peserta sudah harus (waib) melakukan konfigurasi Centos 7, melakukan installasi Apache dan MariaDB serta melakukan konfigurasi Apache dan MariaDB; 
  7. Peserta sudah harus (wajib) memasukkan Aplikasi SIPP dan Database SIPP ke Centos 7 pada Laptop/Notebook yang digunakan; 
  8. Pada Laptop/Notebook Peserta sudah harus terinstall : WinSCP, Filezilla, Putty dan SQLYog; 
  9. Masing-masing peserta wajib membawa kabel LAN yang telah terpasang konektor RJ45 di kedua ujungnya dengan panjang 5 meter dan pastikan dapat dipakai; 
  10. Peserta wajib membawa/mengetahui username dan password Direktori Putusan dan SIPP MA.
Tambahan : 
1. Dalam kegiatan Bimtek (ToT) ini tidak menggunakan XAMPP. 
2. Setiap peserta wajib melakukan sosialisasi kepada pengguna (user) SIPP di satuan kerjanya setelah kegiatan ini selesai.

Segala beban biaya Akomodasi peserta dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi t.a. 2017, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Koordinator kegiatan ini (Bagian Pengembangan Informatika Humas MA RI) Sdr. Affan Ahmad (HP : 081328567462) dan Sdr. Ikha Thantri (HP : 089688970558).

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh 

Surat Pemberitahuan (Undangan) : http://www.ditjenmiltun.net/undangan_bimtek_sipp_tahap2.pdf

Surat Tugas : http://www.ditjenmiltun.net/surat_tugas_bimtek_sipp.pdf

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan : http://www.ditjenmiltun.net/petunjuk_pelaksanaan.pdf

(@x_cisadane)


20 November 2017

Mahkamah Agung RI Mengembangkan Manajemen Anti-Suap









Ketua Kamar Pengawasan YM. Bapak Dr. H. Sunarto, SH.M.Hum, YM. Bapak Dr. Ibrahim, SH. MH., LLM., YM. Ibu Maria Anna Samiyati, SH. MH memberikan materi Consulting Dalam Rangka Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-Wilayah Maluku Utara, tanggal 17-18 November 2017. Ketua Kamar Pengawasan menyampaikan bahwa Mahkamah Agung saat ini sedang mengembangkan menajemen anti-suap dan anti-KKN sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan terus menerus meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan sebagai strategi melakukan penyadaran dan meningkatkan integritas serta menumbuhkan budaya malu, karena rasa malu merupakan ciri kesempurnaan akhlaq aparatur. Harga diri manusia terletak pada memiliki rasa malu.

Membangun kepercayaan publik sangat penting dilakukan yang diawali dengan merubah budaya kerja (culture set). Diharapkan perubahan budaya kerja tumbuh dari dalam pikiran diri sendiri (mindset), yang berkomitmenmeninggalkan perbuatan tercela dan melakukan perbuatan yang terpuji. Mengubah budaya kerja yang dimulai dari mengubah pikiran dirinya sendiri akan melahirkan etos kerja yang tinggi. Pengawasan yang di dalamnya juga menyampaikan materi pembinaan, dipandu oleh Bapak Aviantara, S.H., M.H. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung mendapatkan respon positif dari para peserta, yaitu para Panitera dan Sekretaris di wilayah hukum Maluku Utara. Dalam kesempatan ini Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum juga menyampaikan pentingnya keteladanan atau role model. Pimpinan ideal harus mampu menjadi dan memberikan keteladanan yang baik.

Pimpinan Mahkamah Agung masih menganggap penting melakukan pengawasan dan di dalammya juga melakukan pembinaan secara langsung. Ibu Maria Anna Samiyati  mengingatkan, bahwa pengadilan merupakan lembaga pelayanan, maka semua aparat pengadilan harus sadar, bahwa dirinya bekerja untuk melayani dan bukan minta dilayani. Sementara Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan upaya sillaturahmi. Sillaturrahmi merupakan upaya menyambung satu kesatuan rasa dari Mahkamah Agung sampai ke Pengadilan Tingkat Pertama. Semua aparatur  wajib  saling mengingatkan agar berbuat baik serta senantiasa bersabar. Dalam upaya mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan, kriterianya harus jelas, antara lain memiliki integritas moral yang tinggi, jujur, arif dan bijaksana dan mandiri. Sifat-sifat tersebut merupakan watak dan  jiwa pembawaan dari lahir. Sifat-sifat tersebut dikelola dengan baik maka akan melahirkan sikap yang mulia dan diharapkan antara lain adil, disiplin, tanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, rendah hati dan professional.

Ditulis oleh : Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artikel ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1701
mod_vvisit_counterYesterday5401
mod_vvisit_counterThis week26005
mod_vvisit_counterAll days5847503

We have: 77 guests online
Your IP: 54.242.205.33
 , 
Today: Des 14, 2017

peraturan-button