1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11 April 2018

Surat Edaran tentang Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi / Penilaian Mandiri Pelaksanaan PMPRB 

Menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 170/SEK/SK/III/2018 perihal pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Maret 2018 sebagaimana tertuang pada pokok surat dimaksud. Oleh karena itu kami instruksikan kepada Saudara untuk :


  1. Membentuk Tim Kecil Reformasi Birokrasi pada satuan kerja saudara. (dalam Surat Edaran ini juga terlampir Contoh SK Tim Reformasi Birokrasi). 
  2. Mempersiapkan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan mengirimkan nilainya melalui email ke Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya  
  3. Mempersiapkan diri untuk diuji petik oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan menjadi Duta Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.   


Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Edaran dan Lampiran Contoh SK Tim Reformasi Birokrasi melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_edaran_persiapan_evaluasi_RB&PMPRB_2018.pdf

(@x_cisadane)


11 April 2018

Laporan Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan ULP Mahkamah Agung RI 

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Kepala Unit Layanan Pengadaan Supandi meminta para Kepala Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah di Lingkungan Mahkamah Agung untuk mengkoordinir laporan kegiatan pelaksaan pengadaan barang/jasa Triwulan I di lingkungan masing-masing dan disampaikan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung berupa hardcopy dengan alamat Kepala Biro Umum selaku Kepala ULP BUA Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat 10010 Blok A lantai 1 dan soft copy (dalam bentuk excel) melalui email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya (format terlampir) paling lambat tanggal 18 April 2018

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/8_bua_ulp4_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 April 2018

Permintaan penjelasan data laporan keuangan dari BPK dan Kelengkapan Laporan Bulanan ( Januari dan Februari) dari  PT TUN Medan

Sehubungan dengan Laporan Bulanan ( Januari dan Februari) dan Permintaan penjelasan data laporan keuangan dari BPK dari  PT TUN Medan hingga saat ini kami hanya menerima :

  1. Laporan bulanan berupa soft copy melalui email. Setelah kami teliti laporan bulanannya  hanya berisi laporan keadaan perkara dan Jenis perkara . Dengan demikian laporan tersebut tidak sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Admninistrasi Kepaniteraan khususnya  Pedoman Tentang Pola laporan perkara yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara .
  2. PT TUN Medan  belum memberikan penjelasan/kami belum menerima penjelasan  mengenai data permintaan laporan keuangan yang diminta oleh BPK (sehubungan dengan email kami tanggal 4 Maret 2018 dan kami ulangi tanggal 11 Maret 2018.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas   kami minta agar satker yang bersangkutan   segera melengkapi  laporan dimaksud  dan di kirim kembali melalui  e-mail : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya ,   Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya ,   Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya .

Demikian atas  perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.(hr)


11 April 2018

Pemberitahuan Perihal Informasi User dan Password Aplikasi e-Monev Bappenas Gen III 

Rabu 11 April 2018. Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 962/BUA.1/OT.01.1/04/2018 tanggal 9 April 2018 perihal informasi user dan password aplikasi e-Monev Bappenas Gen. III, maka dengan ini kami sampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/962_bua1_ot01_1_4_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 April 2018

Pendaftaran Calon Panitera dan Panitera Muda Tk. I di Lingkungan Peradilan TUN Tahun 2018

Sehubungan dengan adanya formasi jabatan Panitera dan Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara. Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melaksanakan Tes Kemampuan Teknis Hukum dan Penilaian Profil  (profile assessment) bagi Wakil Panitera , Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Batas waktu pendaftaran yaitu tanggal 17 April 2018 Pukul 24.00 WIB.

Untuk Informasi selengkapnya silahkan unduh file pada link di bawah ini :

*Suratnya

(hr)


10 April 2018

Permintaan Perubahan Status pada E-Rekon dan LK 

Berdasarkan pemantauan status e-Rekon & LK pertanggal 10 April 2018 terdapat 107 satuan kerja dengan status "Menunggu TTD KPA" dengan ini diminta kepada satuan kerja yang terlampir untuk meningkatkan status hingga "BAR siap download". Selanjutnya Koordinator Wilayah (Korwil) untuk membantu, memantau dan memonitor satuan kerja di bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b87_bua3_ku00_04_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 April 2018

Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung tahun 2018 

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018 sampai 6 April 2018, dengan ini diumumkan bahwa nama pelamar yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan Assessment Test. Jadwal dan tempat Assasment akan diumumkan melalui Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia http://www.mahkamahagung.go.id paling lambat tanggal 16 April 2018. Daftar Nama Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan Lulus Seleksi Adminitrasi terlampir pada pengumuman ini. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Pengumuman dan Lampiran Daftar Nama Peserta Seleksi yang lulus seleksi administrasi melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/02_pansel_japati_04_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 April 2018

Permintaan Koreksi Data/Transaksi pada Laporan Keuangan Satuan Kerja tahun 2017 Audited 

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-2624/PB/2018 tanggal 20 maret 2018 perihal penyampaian dan koreksi Data/Transaksi pada LKKL T.A 2017 dan Berkaitan dengan temuan pemeriksaan koreksi atas laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2017 Unaudited serta telah dituangkan Dalam Nota Kesepakatan Tiga pihak (MA, BPK, Kementerian Keuangan) atas angka Asersi Final Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2017 Audited bagi satuan kerja, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan dan Lampirannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 April 2018

Permintaan Data Pinjam Pakai Kendaraan Dinas dan Data Dukungnya

Sehubungan dengan Rapat Koordinasi pada tanggal 9 April 2018 tentang progress pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA RI tahun 2017 terkait Penatausahaan dan Pengolaan BMN, Tim Pemeriksa BPK RI meminta daftar Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan Status Pinjam Pakai yang ada dan digunakan oleh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Terkait hal tersebut, Plt. Kepala Biro Perlengkapan Jamaluddin S.H., M.H., meminta kepada Sekretaris Mahkamah Agung, para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah, untuk : 

  1. Meneruskan surat permintaan data dukung kendaraan dinas pinjam pakai ini kepada satuan kerja di wilayahnya. 
  2. Satuan kerja yang memiliki dan menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) untuk mengirimkan data dukung berupa surat perjanjian pinjam pakai dengan pihak yang meminjamkan serta mengirimkan daftar listing data BMN jika kendaraan dinas tersebut dicatat pada Aplikasi SIMAK BMN sebagai asset tetap/BMN.

Dengan ini disampaikan Surat Lengkap dan Form daftar kendaraan dinas. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 April 2018

Penyampaian Data Bendahara Negara dengan Nomor Register sampai dengan tahun 2017 dan Langkah-langkah Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara tahun 2018

Sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1630/PB/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Penyampaian Data Bendahara Negara dengan Nomor Register sampai dengan tahun 2017 dan Langkah-Langkah Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara tahun 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menyampaikan Kepada Kepala Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, serta para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia bahwa : 

  1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara telah melaksnakan sertifikasi bendahara melalui mekanisme pengakuan dan ujian sertifikasi bendahara diperoleh sebanyak 71 Bendahara Negara dengan Nomor Registrasi (BNT) pada lingkup Mahkamah Agung RI sebanyak 71 (data terlampir); 
  2. Perlu dilakukan inventarisasi para pegawai di lingkungan satuan kerja saudara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Bendahara yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau BPPK dan LSP; 
  3. Dalam rangka memenuhi target penyelesaian sertifikasi bendahara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2016 pasal 8 yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, Anggota Tentara Republik Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara maka perlu diperlukan langkah-langkah strategis Satker untuk berperan aktif dalam program sertifikasi bendahara.

Informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran seritifikasi bendahara dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon : 021-3846822 atau email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya atau UPS setempat. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_159_sek03_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday145
mod_vvisit_counterYesterday2705
mod_vvisit_counterThis week7718
mod_vvisit_counterAll days6647436

We have: 64 guests online
Your IP: 54.92.153.90
 , 
Today: Jun 26, 2018

peraturan-button