1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

29 Agustus 2017

Data Kelengkapan Persiapan Operasional Satuan Kerja Baru

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 821/SEK/OT.00/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Data Kelenkapan Persiapan Operasional Satuan Kerja Baru, yang menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 s.d 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Delapan Puluh Enam (86) Pengadilan Baru di empat (4) Lingkungan Peradilan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/821_sek_ot_00_08_2017.pdf

Dan lampiran Form Data Kelengkapan Satker Baru : http://ditjenmiltun.net/Form%20Data%20Kelengkapan%20Satker%20Baru.xlsx

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


28 Agustus 2017

KMA : "Aparatur Peradilan Harus Melayani Dengan Sepenuh Hati" 


Mahkamah Agung dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010 – 2035, telah menuangkan upaya perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang salah satu upayanya adalah berorientasi pada pelayanan publik yang prima. salah satu misi yang telah ditetapkan yakni memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Oleh karena itu menjadi keharusan bagi setiap Badan Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 

Tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan makin massifnya penggunaan teknologi informasi serta berbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi demikian, aparatur peradilan harus semakin membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2014-2016, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 394 aduan dengan jenis mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan publik adalah penundaan perkara yang berlarut-larut sebanyak 215 aduan, tidak kompeten dalam melaksanakan kinerja dalam sistem peradilan sebanyak 117 aduan, dan penyimpangan prosedur sebanyak 115 aduan.

Kesemua laporan tersebut hendaknya menjadi perhatian serius bagi semua aparatur peradilan untuk terus berbenah karena tuntutan publik terhadap pelayanan peradilan yang berkualitas semakin tinggi. “Aparatur peradilan sudah tidak selayaknya lagi mempertahankan budaya ingin dilayani tapi harus berparadigma melayani dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan”, tutur Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH dalam sambutan peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one gate integrated service), Pendaftaran gugatan secara online dan e-persuratan.

Sedangkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Herry Swantoro, SH., MH mengemukakan bahwa dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pelayanan harus terwujud menjadi terstruktur dan terukur (direct service) pada akhirnya akan menghasilkan perwujuddan speedy justice dan menghasilkan stigma buruk serta cap sebagai kinerja yang menghasilkan adagium “Justice delayed justice denied” dapat dihilangkan. Apabila keadilan diterapkan terlambat, maka sama saja tidak ada keadilan, ibarat pepatah mengatakan “Justice and efficiency go hand in hand”, keadilan dan efisiensi itu harus selalu bergandengan tangan. penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri.

Acara yang berlangsung pada jum’at, 25 agustus 2017 di aula gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua kamar, Hakim Agung, Pejabat eselon I dan II, Ketua Pengadilan Tinggi, serta para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Jabodetabek. “Kita menyadari bahwa tidak semua sumber daya aparatur peradilan sudah melek teknologi namun tiada kata terlambat untuk belajar. Aparatur peradilan tidak boleh terlena berada dalam zona nyaman (comfort zone) karena mereka yang tidak siap dengan perubahan, maka harus siap tergilas dengan perubahan itu sendiri, tegas Hatta Ali. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


28 Agustus 2017

SURAT KEPUTUSAN, RATGAS, DAN JADWAL BIMBINGAN TEKNIS KETATALAKSANAAN PERKARA PIDANA MILITER TAHUN 2017

Dengan ini kami lampirkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 448/Djmt/Kep/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Surat Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 805/Djmt/Ratgas/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan Jadwal Acara Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan Ratgas Nomor : 805/Djmt/Ratgas/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dalam melaksanakan tugasnya Para Peserta diwajibkan membawa :

  1. Laptop 
  2. Flashdisk
  3. Buku II Mahkamah Agung
  4. Buku Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 

Bahwa pada saat Registrasi di Hotel Rich Palace Surabaya para Peserta diwajibkan menyerahkan :

  1. Boarding pass bagi peserta yang menggunakan pesawat.
  2. Surat Perintah (Sprint) dari Ketua Pengadilan Militer masing-masing
  3. Pas Foto 4x6 (3 lembar) yang diberi nama dan pengadilan asal.

Atas Perhatian di ucapkan terima kasih

Lampiran Surat :

Surat Keputusan No. 448/Djmt/Kep/8/2017

Surat Tugas No. 805/Djmt/Ratgas/8/2017

Jadwal Acara Bimtek

(FRM)


25 Agustus 2017

Pendaftaran Online Calon Hakim Segera Berakhir 

Pendaftaran calon Hakim yang dilakukan secara online melalui situs web https://sscn.bkn.go.id akan segera berakhir pada tanggal 26 Agustus 2017. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyampaikan bahwa hingga saat ini (25 Agustus 2017, pukul 09:30 WIB), jumlah pelamar Calon Hakim sebanyak 29.472 (dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua), yang terdiri atas 27.561 (dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu) pelamar dari formasi umum, 128 (seratus dua puluh delapan) pelamar dari formasi PAPUA dan PAPUA BARAT dan 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) pelamar dari formasi lulusan terbaik. Selain itu, Dr. Abdullah, S.H., M.S. mengingatkan kepada para calon peserta ujian seleksi Calon Hakim yang telah melakukan pendaftaran secara online tersebut untuk memastikan pendaftaran yang bersangkutan telah berhasil dan mengingat tempat ujian yang telah dipilihnya. 

Menurut hasil pemantauan, terdapat 7.735 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) pelamar yang diwajibkan untuk melakukan unggah kembali berkas persyaratan. Angka tersebut merupakan akumulasi antara pelamar Calon Hakim pada Mahkamah Agung dan CPNS pada Kemenkumham”. *(info Twitter/bkn.go.id update per 22-8-2017 pukul 21.59 WIB). 

Oleh karena itu disisa waktu yang tinggal sedikit ini, Kepala Biro Hukum dan Humas menyampaikan agar dimanfaatkan sebaik baiknya untuk segera melakukan pendaftaran ulang, begitu pun demikian kepada yang belum melakukan pendaftaran agar bisa memanfaatkan sisa waktu tersebut. Disamping itu juga berpesan kepada semua pelamar agar berhati-hati dan konsentrasi dalam mengerjakan soal ujian melalui CAT, percaya diri serta waspada terhadap tindak pidana penipuan.  

Bagi pendaftar yang mengalami kendala terkait Aplikasi pendaftaran SSCN dapat segera mengakses Helpdesk SSCN BKN melalui https://sscnhelpdesk.bkn.go.id

Pegumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


24 Agustus 2017

Lokakarya Bersama Media, Mahkamah Agung dan EU-UNDP SUSTAIN Dan Kegiatan Ekskursi Ke Pengadilan Negeri Bandung















Bandung - Demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Mahkamah Agung sudah melakukan banyak sekali pembaruan. Pembaruan tersebut khususnya dimulai sejak adanya Buku Cetak Biru tahun 2003-2008 yang kemudian dilanjutkan Buku Cetak Biru 2010-2035. Pembaruan-pembaruan yang sangat penting bagi masyarakat tersebut antara lain adalah mudahnya mengakses informasi perkara dan mudahnya melakukan pengaduan melalui online. Terkait pembaruan-pembaruan yang telah dilakukan, Mahkamah Agung merasa penting untuk membangun dialog dengan masyarakat dan dengan media pada khususnya, masyarakat harus tahu apa yang telah dilakukan oleh MA, selain itu pemahaman yang tepat dapat membantu masyarakat  dalam memahami proses penegakan hukum dan membantu pengadilan dalam menjalankan tugas serta mewujudkan visi dan misinya. Disinilah MA berharap media dapat menyebarkan pembaruan-pembaruan tersebut kepada masyarakat, karena fungsi pengadilan tidak akan optimal tanpa peran media. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH yang diwakili oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung,  Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM., dalam pembukaan acara Lokakarya Bersama Media antara Mahkamah Agung dengan EU-UNDP Sustain di Hotel El Royale, Bandung, 23 Agustus 2017.  Acara ini diikuti oleh wartawan-wartawan media cetak dan elektronik dari Jakarta dan Jawa Barat, Tim Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, dan Tim Humas Pengadilan Negeri Bandung. Terkait kerjasama dengan pemerintah Uni Eropa, Prof. Takdir menyampaikan bahwa kerja sama yang telah terjalin antara Mahkamah Agung RI dengan pemerintah Uni Eropa dalam hal ini EU-UNDP Sustain sejak 2015 bisa berjalan lebih baik lagi dan menghasilkan inovasi-inovasi yang makin bermanfaat untuk masyarakat. 

Inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh MA kerja sama dengan EU-UNDP Sustain sudah banyak, dua diantaranya yang sangat signifikan adalah pertama, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Ini adalah aplikasi yang diciptakan untuk memudahkan siapapun di manapun untuk mengetahui informasi perkara, baik terkait siapa hakimnya, amar putusannya atau progress perkara terkini, sudah putus atau belum. Kemudian yang kedua adalah Siwas (sistem pengawasan). Aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2016 ini adalah aplikasi yang diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengadukan pelayanan di MA dan pengadilan di bawahnya. Baik mengenai kinerja hakim, panitera, serta seluruh aparatur negara terkait putusan yang ada di MA dan pengadilan di bawahnya. Aplikasi SIWAS sudah diperbarui dengan Siwas Versi 2.0, di mana dalam salah dua unggulannya adalah identitas pelapor akan terjaga dan aplikasi ini sudah terintegrasi dengan SIKEP, sehingga memudahkan bagi para pimpinan untuk melakukan promosi dan mutasi hakim. 

Presiden EU-UNDP melalui perwakilannya, Nisa Istiani menyampaikan bahwa acara lokakarya ini terinspirasi oleh sambutan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2016 yang menyatakan bahwa pembaruan peradilan tidak hanya harus dilakukan tetapi harus terlihat dilakukan. Untuk itulah hubungan MA dengan Media harus dijembatani agar citra positif MA semakin tersebar dan pembaruan-pembaruan yang telah dilakukan MA bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Acara lokakarya yang akan berlangsung hingga Jum’at tanggal 25 Agustus 2017 ini akan diisi dengan beragam sesi diskusi dan kunjungan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajak para wartawan melihat ruang sidang, sistem informasi pengadilan, ruang pengadilan anak-anak secara langsung.


24 Agustus 2017

Rapat  Persiapan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan TUN

 Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan rapat dalam rangka persiapan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di ruang Rapat Besar Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI jl. Ahmad Yani Kav 58, Jakarta Pusat pada Kamis (24/08/2017).

Acara dihadiri oleh Dirbinganismin Dilmil (Kolonel Chk Agung Iswanto, S.H., M.H.) dan Dirbinganismin Diltun (Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.) selaku ketua tim Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta anggota tim lainnya, dibuka oleh bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Dirbinganismin Diltun). Dalam paparannya disampaikan beberapa masukan dan hal yang perlu dipersiapkan sebagai bahan untuk persiapan rapat paparan dengan Dirjen Badilmiltun, yaitu Slide paparan yang menjelaskan point tentang; area penilaian, dasar hukum, dan penilaian. Kemudian dilanjutkan paparan oleh Dirbinganismin Dilmil (Kolonel Chk Agung Iswanto, S.H., M.H.). Beliau menyampaikan, agar perlu dipersiapkan juga produk berupa modul pelaksanaan dan juga perlu diperhatikan hal-hal teknis menyangkut dengan kegiatan tersebut. Rapat yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB berlangsung hangat dan semua peserta rapat tampak antusias berdiskusi untuk menyamakan persepsi dan menyatukan pendapat atas implementasi pelaksanaannya.

Diharapkan dengan terlaksananya rapat ini, semua persiapan dapat rampung dan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat terlaksananya dalam waktu dekat. (hr)


24 Agustus 2017

Perubahan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri 

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-6726/PB/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Implementasi PMK Nomor : 99/PMK.05/2017, dengan ini disampaikan bahwa PMK Nomor : 99/PMK.05/2017 terdapat Perubahan Mekanisme Pengelolaan Hibah, terkait hal tersebut disampaikan Surat Pemberitahuan sebaimana terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/175_BUA_OT_1_1_8_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


24 Agustus 2017

Ketentuan Persekot Gaji 

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2017 tentang Persekot Gaji dan Kelebihan Bayar Pada Belanja Pegawai dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 476A/SEK/KU.01/07/2017 tentang Ketentuan Persekot Gaji, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Suratnya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


23 Agustus 2017

Tahap Tes Kompetensi Dasar (TKD) Menggunakan Sistem CAT BKN 

Mahkamah Agung telah mengumumkan penerimaan Calon Hakim (CaKim) pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan jumlah total 1.684 orang Calon Hakim (CaKim). Pendaftaran telah dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan akan ditutup pada tanggal 26 Agustus 2017. Dalam tahap Tes Kompetensi Dasar (TKD) peran Mahkamah Agung adalah 0%. Sejak pendaftaran secara online, soal-soal ujian dan komputer yang digunakan oleh peserta ujian, serta tempat penyelenggaraan ujian menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Demikian pula mengenai keputusan hasil ujian dan pengumuman kelulusan semuanya yang menentukan adalah Badan Kepegawaian Negara. Dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD) ini, Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri, dan mempengaruhi proses dan hasil ujian. Sedangkan Mahkamah Agung hanya menyampaikan pengumuman melalui situs resmi Mahkamah Agung dan juga Situs-situs Badan Peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. 

Pendaftaran Calon Hakim dilakukan secara online melalui situs https://sscn.bkn.go.id, selanjutnya pada tanggal 05 September 2017 akan diumumkan peserta yang lolos Seleksi Berkas Administrasi, disertai dengan jadwal Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test). Penggunaan sistem CAT (Computer Assisted Test) mampu menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang tidak mempercayai proses seleksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.  

"Para peserta diharapkan mempersiapkan mentalnya, belajar dan mempersiapkan diri dengan berlatih. Jangan mudah tergiur dengan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan atau dapat membantu untuk dapat diterima sebagai Calon Hakim, oleh karena hasil proses ini dilakukan oleh sistem yang tidak dapat dimanipulasi", demikian dikutip dari Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Abdullah SH., MS., yang disampaikan di ruang kerjanya. Selain itu, Dr. Abdullah, SH., MS., memberikan saran kepada para calon peserta yang akan mengikuti ujian seleksi Calon Hakim untuk melakukan simulasi ujian CAT sebelum hari pelaksanaanya nanti. Diharapkan dengan sering melakukan simulasi ujian, para peserta tidak kebingungan ataupun gugup pada saat mengikuti ujian resmi.

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


22 Agustus 2017

Pelantikan Kabalitbang Diklat Kumdil oleh Ketua Mahkamah Agung


Selasa 22 Agustus 2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. melantik Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum sebagai Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan bertempat di Ruang Kusuma Atmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/TPA Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017. Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Ketua MA, Wakil Ketua MK, Panglima TNI, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Hakim Ad Hoc, Para Pejabat Eselon I dan II serta para tamu undangan Lainnya. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday826
mod_vvisit_counterYesterday4733
mod_vvisit_counterThis week5559
mod_vvisit_counterAll days5517775

We have: 70 guests, 8 bots online
Your IP: 54.162.105.241
 , 
Today: Okt 22, 2017

peraturan-button