1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06 Juli 2018

Undangan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu 

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu periode tahun anggaran 2018, yang selanjutnya akan dilaksanakan Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-Indonesia oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu, pada : 

  • Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juli 2018 
  • Pukul : 14.00 WITA s/d Selesai 
  • Tempat : Borneo Grand Ballroom Hotel Novotel, Jalan Brigjen Ery Suparjan No. 2, Balikpapan, Kalimantan Timur 
  • Acara : Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/823_djmt_b_7_2018.pdf

(@x_cisadane)


06 Juli 2018

Mahkamah Agung Tegaskan Pembuatan Surat Keterangan Bagi Calon Legislatif (Caleg) Gratis 

Menyikapi banyaknya permohonan pembuatan surat keterangan dari para Calon Anggota Legislatif (Caleg) ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer sebagai syarat formil para calon, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Tanggal 4 Juli 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, S.H., M.S. saat melakukan konferensi pers dengan media cetak dan online pada Jum'at (6/7) di ruang Media Centre Harifin A Tumpa, Mahkamah Agung. Abdullah menegaskan bahwa dengan terbitanya SEMA No 2 Tahun 2018 ini seluruh Peradilan Umum dan Peradilan Militer tidak dibenarkan memungut biaya apapun termasuk PNBP kepada para pemohon surat keterangan. Surat keterangan tersebut di antaranya permohonan surat keterangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta surat keterangan yang disyaratkan untuk menduduki jabatan publik dan jabatan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk Calon Anggota Legislatif. 

Sebelumnya Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan. Dikarenakan banyaknya pertanyaan dari Peradilan Umum maupun Peradilan Militer terkait pedoman pelaksanaan pembuatan surat keterangan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka tahun ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan. 

Kebijakan tidak dibebankannya biaya apapun kepada para Pemohon dalam membuat Surat Keterangan sebagaimana diatur dalam Angka 4 SEMA No. 2 Tahun 2018 ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan Huruf e Angka 12 Lampiran Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Diharapkan dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2018 ini dapat memberikan kejelasan kepada Peradilan Umum dan Peradilan Militer untuk segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Download di sini SEMA No. 2 Tahun 2018 : http://www.ditjenmiltun.net/SEMA_02_2018.pdf

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


06 Juli 2018

Oktober 2018, Mahkamah Agung Akan Integrasikan Aplikasi SIKEP 


Untuk mengoptimalkan peranan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Mahkamah Agung dalam waktu dekat akan mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), Aplikasi Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan (SISDIKLAT) serta Aplikasi-aplikasi Promosi dan Mutasi yang dimiliki oleh masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum dihadapan peserta rapat validasi bisnis proses SIKEP di Malang (5-6/07/2018). Menurut Pudjoharsoyo, pengintegrasian ini dilakukan agar SIKEP dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait dengan manajemen Sumber Daya Manusia. 

Salah satu contohnya, lanjut Pudjoharsoyo, adalah pengambilan keputusan mengenai promosi dan mutasi, baik yang bersifat reguler maupun mendesak, seperti pengisian jabatan pimpinan pengadilan yang lowong karena pejabat sebelumnya harus mengisi jabatan lain karena lelang jabatan. "Jika dalam proses pengambilan keputusan mutasi sudah tersedia database calon-calon yang akan mengisi jabatan pimpinan pengadilan dan didukung oleh data SIWAS dan SISDIKLAT, maka pimpinan dengan mudah mengetahui riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan dan pelatihan serta catatan disiplin yang bersangkutan.", Ujar Pudjoharsoyo. 

Ditargetkan Beroperasi Oktober 

Aplikasi SIKEP terintegrasi ini sendiri ditargetkan sudah mulai dioperasionalkan pada bulan Oktober 2018. Momen ini bertepatan dengan akan dilaksanakannya rapat pleno kamar pada bulan November 2018. "Karena kesekretariatan sebagai supporting unit akan dilibatkan dalam rapat plena kamar, diharapkan sebulan sebelumnya aplikasi ini sudah selesai dan diujicobakan agar dapat diajukan kepada pimpinan dalam rapat pleno kamar", ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. Karena itu, Pudjoharsoyo meminta komitmen seluruh pemangku kepentingan agar proses bisnis yang telah disepakati dan final ini dapat dilaksanakan, sehingga dapat diimplementasikan oleh tim pengembang ke dalam aplikasi secara tepat waktu. Selanjutnya, Aplikasi SIKEP terintegrasi ini juga akan dimasukkan dalam wadah Command Center yang akan diluncurkan Mahkamah Agung pada Oktober mendatang. 

Validasi Proses Bisnis 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian, Jumadi, S.H., M.H. melaporkan bahwa pertemuan yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan tersebut bertujuan untuk saling tukar menukar informasi mengenai implementasi aplikasi di masing-masing eselon satu. "Tukar menukar informasi ini penting sebagai langkah awal dalam membuka akses terhadap informasi yang diperlukan untuk proses integrasi", Ujar Jumadi menjelaskan. Selain itu, lanjut Jumadi, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk melakukan validasi terhadap proses bisnis yang telah disepakati dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Bandung dan Padang. 

Pertemuan yang didampingi oleh Proyek UNDP SUSTAIN yang didanai oleh Uni Eropa itu dihadiri oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Perencanaan dan Ortala, Perwakilan dari Badan Pengawasan, Perwakilan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Tim pengembang SIKEP. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


06 Juli 2018

Pengumuman Pelatihan English Class di Lingkungan Ditjen Badilmiltun (Pertemuan Pertama) 

Sehubungan dengan akan diadakannya Pelatihan English Class bagi seluruh Pejabat, Staff dan Honorer di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini disampaikan Jadwal Pelatihan English Class (Pertemuan Pertama) sebagai berikut : 

  • Hari : Jumat
  • Tanggal : 06 Juli 2018 
  • Pukul : 15.00 WIB s/d 16.00 WIB 
  • Tempat : Ruang Rapat Ditjen Badilmiltun Lantai 9 Gedung Sekretariat MA RI, Jl Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/820_djmt.1_b7_2018.pdf

(@x_cisadane)


05 Juli 2018

Pengingat Pelaporan Triwulan II T.A. 2018 pada Aplikasi e-Monev ver 3.0 Berdasarkan PP 39/2006 

Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Bappenas Nomor : 6459/Dt.9.1/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Verifikasi Laporan Triwulan II TA 2018 pada Aplikasi e-Monev Ver.3.0 berdasarkan PP 39/2006, maka Mahkamah Agung melalui Biro Perencanaan dan Organisasi akan melakukan verifikasi atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan II Tahun 2018. Berikut disampaikan surat dan lampirannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/376_SEK_OT_01_2_07_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


05 Juli 2018

Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding Baru Terus Berjalan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya agar pembentukan beberapa Pengadilan Tingkat Banding di beberapa daerah segera terwujud. Hal tersebut dilakukan dengan alasan kebutuhan yang semakin mendesak, di antaranya banyaknya daerah-daerah baru hasil pemekaran dan luasnya daerah hukum suatu pengadilan tingkat banding di beberapa daerah. Saat ini, rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan beberapa Pengadilan Tingkat Banding sedang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), begitu pula Kemenkumham sebagai pemprakarasa akan menyiapkan Naskah Akademik (NA) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding tersebut. 

"Mahkamah Agung dimohon menyiapkan data dukung dan pembuatan draft Naskah Akademik RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding ini, dengan dilakukan assessment oleh Kemenpan RB terkait kesiapan kelembagaan (kesiapan aparatur dan data dukung lainnya) serta assessment Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran terkait penyiapan data dukung tentang estimasi kebutuhan anggaran untuk operasional Pengadilan Tinggi tersebut", ujar Kepala Bidang Perencanaan Legislasi BPHN Kemenkumham, Tongam Renikson Silaban dalam sesi rapat Pembahasan Pembahasan Konsepsi RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding (Selasa, 3/7) di Gedung Kemenkumham, Jakarta. 

Hadir pula dalam kesempatan rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan dan RB) dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian keuangan RI. Sementara dari Mahkamah Agung diwakili oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Hukum dan Humas. Perlu diketahui sebelumnya, Pengadilan Tingkat Banding yang diusulkan pembentukannya terdiri dari 3 (tiga) Pengadilan Tinggi antara lain Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, kemudian 4 (empat) untuk Pengadilan Tinggi Agama, antara lain Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan 3 (tiga) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pelembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. 

Menindaklanjuti pertemuan lanjutan, Mahkamah Agung dalam waktu dekat akan mengumpulkan data-data terkait untuk penguatan materi naskah akademik, salah satu upaya untuk itu Mahkamah Agung akan mengadakan  pertemuan dengan Kemenpan RB dan Direktorat Jenderal Anggaran  Kementerian Keuangan. 

Berita Ini Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


04 Juli 2018

Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Surabaya Hari Ketiga 


Surabaya - ditjenmiltun.net. Dipenghujung perhelatan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tepatnya pada Hari Ketiga, Rabu 04 Juli 2018, Ruang Sidang Utama yang biasanya kondusif kini berubah menjadi gegap gempita. Bukan tanpa alasan, pasalnya seluruh Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menantikan hasil jerih payah, ikhtiar, usaha, daya, upaya, kerja keras dan perjuangan mereka dalam mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. Sebelum hasil tersebut didengungkan dihadapan seluruh Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, terlebih dahulu dilaksanakan closing ceremony (taklimat akhir) Penutupan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. 

Decak penasaran nan-penuh rasa was-was menyelimuti para Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu Para Personel Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti), Para Pejabat Eselon, Para Pejabat Fungsional dan rekan-rekan staf, Ya! Hal tersebut sepintas nampak dari raut wajah mereka yang hadir dalam closing ceremony (taklimat akhir). Taklimat Akhir dibuka dengan pengantar oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Haposan Sirait, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. 

Rasa was-was dan khawatir yang menyelimuti para Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sirna sudah, pasalnya semua hasil jerih payah, ikhtiar, usaha, daya, upaya, kerja keras dan perjuangan mereka terbayar dengan hasil Penilaian Akreditasi yang SANGAT BAIKGegap gempita dan gemuruh tepuk tangan menghiasi suasana Ruang Sidang Utama saat pembacaan hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. Tersirat ekspresi kepuasan dan kebanggaan bagi seluruh insan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas perolehan nilai yang SANGAT BAIKBagaimana bisa? Dengan komitmen dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Mula Haposan Sirait, S.H., M.H. yang dibuktikan dengan tanggung-jawab, keseriusan, kesungguhan, keteguhan, semangat dan kerjasama yang solid di kalangan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka tidak heran jika Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya layak mendapat predikat yang SANGAT BAIK dalam menyelenggarakan Pelayanan Peradilan yang Prima. 

Setelah penyampaian hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman, penyampaian temuan yang wajib diperbaiki dan pembinaan singkat oleh Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (selaku Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu mengucapkan selamat dan sukses untuk Pengadilan Tata Usaha Negara SURABAYA yang telah diakreditasi dengan PREDIKAT SANGAT BAIKTetap semangat!

(@x_cisadane)


04 Juli 2018

Penyajian Laporan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya 

Berkaitan dengan adanya kewajiban pengungkapan pengelolaan keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I tahun 2018, dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo meminta kepada Panitera Mahkamah Agung, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, dan Dirjen Badilmiltun untuk menyajikan Laporan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga per 30 Juni 2018 pada Laporan Keuangan Eselon I Semester I tahun 2018. Laporan tersebut paling lambat diterima oleh Panitera Mahkamah Agung pada 17 Juli 2018

Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas dan handal, bebas dari kekurangan penyajian, serta dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/349_SEK_KU00_06_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


03 Juli 2018

Komitmen dan Semangat Pelayanan Prima Pengadilan 

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Surabaya (Hari Kedua) 


Surabaya - ditjenmiltun.net. Masih dalam gejolak semangat pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, nampak terlihat keseriusan dan kerjasama antar seluruh personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Bagaimana tidak? Hiruk-pikuk menghiasi susana pagi hari di kala itu. Rupanya, seluruh personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak main-main dengan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu yang sedang berlangsung saat itu. Pada hari kedua, tim melakukan penelusuran dan peninjauan evidence dari Area I hingga Area VII. 

Pada Area I, assessor menilai sisi kebijakan pimpinan pengadilan, kecepatan dan ketepatan reaksi pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan serta penguasaan terhadap kinerja Sumber Daya Manusia dan inisiatif pembaruan (inovasi) pada satuan kerjanya. Assessor juga memastikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memiliki suatu rencana kegiatan pengawasan, analisa dan pengukuran sistem manajemen mutu. Kemudian assessor juga meninjau Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memastikan apakah nilai-nilai pengadilan, target dan rencananya sudah selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Blue Print) Mahkamah Agung RI. Berikutnya, assessor mengkaji Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan, Pakta Integritas, Rencana Kerja dan LKJiP Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi.

Kemudian pada Area II, assessor melaksanakan penilaian pada aspek pelaksanaan administrasi perkara di tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Pemberkasan kasasi dan peninjauan kembali, pengawasan eksekusi, register perkara, laporan perkara dan kerasipan perkara serta tidak luput juga keuangan perkara menjadi subyek penilaian oleh assessorBerikutnya pada Area III, assessor menelisik infrastruktur dan fasilitas yang tersedia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya apakah telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Seluruh sarana dan prasarana pengadilan, mulai dari tempat parkir, toilet, tata ruang pengadilan, meja informasi, meja pengaduan, mushalla, taman serta tools-tools pendukung yang berkaitan dengan informasi di bidang perkara tidak luput dari penilaian assessor.  

Selanjutnya Area IV, assessor mengevaluasi implementasi dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan juga infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lalu pada Area V, assessor melakukan pengujian wawasan dan pengetahuan kepada petugas meja informasi dan meja pengaduan seputar SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 dan juga Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 j.o. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, disamping juga sarana prasarana pendukungnya. Beralih ke Area VI, assessor melakukan evaluasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Area VI membahas perihal Laporan dan Administrasi Pengelolaan Hak-hak Kepaniteraan dalam kaitannya dengan Biaya Perkara di Pengadilan. Dan terakhir Area VII, assessor mengupas tuntas perihal pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung RI yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Adapun susun assessor dalam Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, adalah sebagai berikut : 

  1. Area I : Management Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia (Assessor : Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
  2. Area II : Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara (Assessor : Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.) 
  3. Area III : Sarana dan Prasaran Pengadilan (Assessor : Dwi Maria Puspitasari, S.Kom., M.M.) 
  4. Area IV : Aplikasi Sistem Informasi Penulusran Perkara (SIPP) dan Aplikasi IT Berbasis lainnya (Assessor : Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom) 
  5. Area V : Pedoman Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan (Assessor : Dwi Maria Puspitasari, S.Kom., M.M.
  6. Area VI : PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara (Assessor : Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.) 
  7. Area VII : Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu (Assessor : Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.)

Lantas, Bagaimana hasilnya? Dengan komitmen dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Mula Haposan Sirait, S.H., M.H. yang dibuktikan dengan tanggung-jawab, keseriusan, kesungguhan, keteguhan, semangat dan kerjasama yang solid di kalangan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka tidak heran jika Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya layak mendapat predikat yang sangat baik dalam menyelenggarakan Pelayanan Peradilan yang Prima. Semoga semangat Pelayanan Prima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tak lekas padam seiring berjalannya waktu. 

(@x_cisadane)


03 Juli 2018

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I tahun 2018 dan Peluncuran Integritas IKPA dan OM SPAN 

Menindaklanjuti Surat dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-4454/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemeterian/Negara/Lembaga Triwulan I tahun 2018 dan Peluncuran Integritas IKPA dan Aplikasi Om Span, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBN yang efektif, efesien dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip dan tata kelola keuangan yang baik. 

Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 371/SEK/KU.01/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemeterian/Negara/Lembaga Triwulan I tahun 2018 dan Peluncuran Integritas IKPA dan Om Span yang ditujukan Kepada Sekretaris Kepaniteraan, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Sekretaris Badan, Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/371_sek_ku01_07_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday321
mod_vvisit_counterYesterday4291
mod_vvisit_counterThis week321
mod_vvisit_counterAll days6850984

We have: 11 guests, 4 bots online
Your IP: 54.158.52.166
 , 
Today: Sep 22, 2018

peraturan-button