1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

20 Maret 2017

Kegiatan Bintek Hakim Peradilan Militer T.A. 2017

Jakarta - Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Tenaga Teknis untuk Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia. Kegiatan yang mengambil tema "Membangun Integritas dan Profesionalisme Hakim Militer Menuju Peradilan Militer yang Agung" ini berlangsung sejak tanggal 15-17 Maret 2017 di Hotel Sovereign, Bali dan di ikuti oleh 31 (tiga puluh satu) Hakim dari Peradilan Militer tingkat pertama maupun tingkat Banding. Dalam pidato pembukaannya, Dirjen Badilmiltun berpesan agar para Hakim lingkungan Peradilan Militer senantiasa berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menjaga kewibawaan profesi dan bisa menjadi pengadil yang baik dengan melahirkan putusan-putusan yang berkualitas sehingga dapat memberi kepuasan kepada semua unsur masyarakat secara luas. Penyelenggaraan berjalan dengan lancar, semua peserta dengan khidmat mengikuti seluruh materi yang diberikan oleh para Narasumber diantaranya :

- Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum memberikan materi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam Tindak Pidana Korupsi

- Laksma TNI Bambang Angkoso Wahyono, S.H., M.H. memberi materi tentang Pertimbangan Hukum

Sebagai Dasar Argumentasi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara

- Jeanny H.V. Hutahuruk, S.E., Ak., M.M., C.A. memberi materi tentang Reformasi Birokrasi

- Marsma TNI Yadi I. Sutanandika, M.S.S dengan materi tentang Integritas Hakim Militer

Dalam Memutus Perkara Dilihat Dari Sudut Pandang Doktrin TNI

- Laksma TNI (KH/W) Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M. Hum. memberi materi tentang Integritas Hakim Militer

Dalam Memutus Perkara Dilihat Dari Sudut Pandang Profesi Hakim Militer

Demikian kegiatan Bimbingan Tenaga Teknis Hakim Peradilan Militer yang akhirnya ditutup oleh Kadilmiltama, Marsma TNI Bambang Aribowo, S.H., M.H. yang berharap semoga semua peserta dapat mengambil banyak manfaat dari materi-materi yang telah diberikan sehingga bisa meningkatkan kemampuan dan integritasnya sebagai seorang Hakim di lingkungan Peradilan Militer. (drm)


15 Maret 2017

Kegiatan Validasi Data Sikep di Lingkungan Kesekretariatan Ditjen Badilmiltun 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat pada Hari Senin sampai dengan Rabu Tanggal 13 s/d 15 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB dilaksanakan Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di Lingkungan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M. dan selanjutnya dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Mahjum, S.H., M.H. Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) juga dihadiri oleh Bapak Paino, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Suraji, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Nur'aini, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun Kepegawaian Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak H. Ishaka, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara dan Mayor Datzun Riyanto, S.H. selaku Kepala Seksi Mutasi Hakim Peradilan Militer Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, serta Staff pada Unit Kerja Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di lingkungan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dilaksanakan dengan mencocokan data asli (bukti fisik) dengan data yang telah dimasukkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), selain itu dilakukan juga inspeksi terhadap kelengkapan bukti fisik yang wajib diunggah (E-Doc) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Adapun beberapa poin hasil Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di lingkungan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : 

  1. Jumlah riil pegawai pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak  106 pegawai, berbeda 1 nilai dengan yang tertera pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Hal ini disebabkan karena masih ada 1 (satu) pegawai yang belum dikeluarkan dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dikarenakan belum terbitnya SK Mutasi. 
  2. Dari hasil monitoring kelengkapan data, diketahui prosentase kelengkapan data CPNS sudah mencapai 100% begitu pula dengan data PNS sudah mencapai 100%. Namun untuk prosentase kelengkapan data Pangkat baru mencapai 25% dan untuk prosentase kelengkapan data Jabatan baru mencapai 75%. Selain itu prosentase kelengkapan data Pendidikan sudah mencapai 100%.
  3. Dari hasil monitoring validasi data, diketahui jumlah pegawai pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 106 pegawai, dengan komposisi 54 data CPNS yang valid, 52 data PNS yang valid, 525 data Kepangkatan yang valid, 326 data Jabatan yang valid dan 408 data mengenai Pendidikan yang valid. 
  4. Dari hasil monitoring kelengkapan data E-Doc, diketahui prosentase kelengkapan data E-Doc pada 106 pegawai yang berada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mencapai 100% baik pada Data E-Doc CPNS, PNS, Pangkat dan Pendidikan, namun prosentase kelengkapan data E-Doc Jabatan masih mencapai 75%.

(@x_cisadane)


15 Maret 2017

Surat Pemberitahuan Perihal Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Dan Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2017, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Eselon I.a dan Pratama Eselon II.a dan II.b, pada Mahkamah Agung Tahun RI Tahun 2017. Nomor : 102/SEK/KP.00.2/03/2017. Tanggal 13 Maret 2017. Yang di tujukan Kepada Yth. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI Dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2017, Bersama ini diminta kepada Saudara untuk memerintahkan Pejabat/Pegawai di lingjungan masing-masing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI tahun 2017 Nomor : 01/Pansel/Japati/03/2017. (Yang terlampir di website Mahkamah Agung RI) untuk mengikuti seleksi jabatan tersebut. Untuk Lebih Jelasnya Berikut Lampiran Surat Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a) Dan Pratama (Eselon II.a dan II.d) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_sekma_perihal_seleksi_jabatan_pimpinan_tinggi.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


15 Maret 2017

Pengumuman Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2017 

Berdasarkan Memorandum Nomor : M-160/Bua.3/3/2017 dari Kepala Biro Keuangan BUA MA RI mengenai telah ditandatanganinya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Trasportasi Bagi Aparatur Negara Yang Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Yang ditujukan kepada Para Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia, dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2017 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_edaran_sekma_nomor_2_tahun_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


14 Maret 2017

Permintaan Data Rekening Beserta Saldo Periode 31 Desember 2016 dan Updating Saldo Rekening Aplikasi Komdanas 

Berdasarkan Surat Nomor : B-05 /Bua.3/KU.01/03/2017, dari Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Permintaan DaData Rekening Beserta Saldo Periode 31 Desember 2016 dan Updating Saldo Rekening Di Aplikasi Komdanas, Untuk mendukung pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang ditujukan kepada Yth. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Dirjen Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Suratnya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/permintaan_data_rekening_satker.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


14 Maret 2017

Pengumuman Kebijakan Strategis Anggaran Honorarium KPA, PPK dan PPSPM 

Berdasarkan Surat Nomor : 100/SEK/OT.01.3/03/2017 dari Sekretaris Mahkamah Agung RI mengenai Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait Honorarium KPA, PPK dan PPSPM yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung, Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung, Para Kepala Badan Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia, dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Suratnya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/kebijakan_standarisasi_biaya.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


14 Maret 2017

Rapat Lanjutan Pemantapan Data Dukung Evaluasi Reformasi Birokrasi

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Selasa Tanggal 14 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Utama Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Ahmad Yani Kav.58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat dilaksanakan Rapat Lanjutan Pemantapan Data Dukung Evaluasi Reformasi Birokrasi. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dipimpin dan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mayjen. Dr. Mulyono, SH., S.Ip, MH. Rapat dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Ditjen Badilmiltun dalam rangka Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Dalam Rapat Lanjutan Pemantapan Data Dukung Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staff yang merupakan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dipaparkan mengenai evidence penilaian 8 Area Reformasi Birokrasi per Area oleh Ketua Area masing-masing, Dirjen Badilmiltun mengatakan bahwa penilaian Reformasi Birokrasi ini merupakan tolak ukur bagi Ditjen Badilmiltun khususnya dan Mahkamah Agung RI pada umumnya untuk segera berbenah diri dalam mencapai birokrasi dengan level invernasional, selain itu pula dalam melaksanakan tupoksi segala hal harus dibuat tercatat dan sistematis sehingga dalam penilaian Reformasi Birokrasi selanjutnya sudah secara otomatis dan mudah dalam peng-inventarisasian-nya.


09 Maret 2017

Optimalisasi Implementasi E-SKUM 

Berdasarkan Memorandum dari Plh. Kepala Biro Perencanaan  dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Perihal : Permohonan Publikasi Optimalisasi E-SKUM ke Website Mahkamah Agung RI. Dan berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 97/SEK/OT.01.1/03/2017 Tanggal 08 Maret 2017 yang ditujukan Kepada Yth : Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia. 

Menindaklanjuti Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor : 077/TA-A2/MA/VI/2016 Tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengadilan Percontohan Dalam Rangka Implementasi Inovasi Pelayanan Peradilan dan Hasil Rapat Evaluasi Replikasi Pertama E-SKUM dan ATR pada tanggal 17 Februari 2017, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi E-SKUM dan ATR. Oleh karena itu pengadaan sarana dan prasarana pendukung E-SKUM dan ATR pada 100 (seratus) pengadilan percontohan kedua, diminta menunggu pemberitahuan selanjutnya setelah penyempurnaan aplikasi. 

Sehubungan dengan pemanfaatan E-SKUM untuk panggilan delegasi/tabayyun (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015), diminta kepada Saudara untuk memerintahkan Panitera melakukan input biaya panjar perkara perdata sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 pada aplikasi Komdanas paling lambat tanggal 17 Maret 2017. (@x_cisadane)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_implementasi_eskum.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI


08 Maret 2017

Pemanggilan Peserta Pendidikan Yudisial Berkelanjutan (CJE) : Sengketa TUN Khusus Untuk Peradilan Tata Usaha Negara

Bersama ini diberitahukan bahwa Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan EU-UNDP SUSTAIN menyelenggarakan Pendidikan Yudisial Berkelanjutan (CJE) : Sengketa TUN Khusus Untuk Peradilan Tata Usaha Negara yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 - 25 Maret 2017 di Balitbang Diklat Kumdil, Mega Mendung, Bogor. Kepada Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang namanya tercamtum dalam surat dipersilakan untuk mempersiapkan diri.Keterangan lebih lengkap silakan unduh surat dibawah ini.

*Suratnya






JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner01.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1489
mod_vvisit_counterYesterday1643
mod_vvisit_counterThis week10412
mod_vvisit_counterAll days4822726

We have: 55 guests online
Your IP: 54.225.28.32
 , 
Today: Jun 29, 2017

peraturan-button